Bangunan SDN 1 Bayur Kidul Karawang Ambruk

serberita    October 12, 2021    Comment   

Bangunan SDN 1 Bayur Kidul Karawang Ambruk

SERBERITA.COM | KARAWANG -  

Gedung SDN 1 Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya kulon,  Kabupaten Karawang,  ambruk. Bangunan yang ambruk merupakan ruang belajar kelas 2.

Kepala sekolah SDN 1 Bayur Kidul Akhmad Holili menjelaskan bahwa ambruknya bangunan sekolah terjadi, Sabtu, 9 Oktober 2021, seputar pukul.18.30.

“Warga langsung melapor kepada saya, setelah dipantau hanya 1 ruangan yang ambruk yaitu ruang kelas 2. namun dampaknya ke bangunan ruang kelas di sebelahnya, ada yang retak-retak dan atapnya bolong, khawatir akan ambruk juga” cemasnya.

Berdasarkan informasi dari Kepala sekolah SDN 1 Bayur Kidul, bahwa bangunan ruang kelas 2 yang ambruk tersebut dibangun pada tahun 2010, sedangkan bangunan ruang kelas 3 di sebelahnya dibangun pada tahun 2006.

Akhmad melanjutkan, bahwa dirinya sudah mengajukan proposal sejak 6 bulan lalu melalui Korwilcambidik Kecamatan Cilamaya Kulon, akan tetapi belum juga diperbaiki dengan alasan tidak ada anggaran karena masih pandemi covid-19, hingga terjadinya atap dan bangunan sekolah ambruk.

“Untungnya tidak ada korban jiwa sewaktu kejadian, hanya menimpa atap rumah warga Bapak Casdam di sebelahnya, adapun kerugian yang dialami diperkirakan sekitar 1 juta rupiah dan sudah diganti rugi oleh pihak sekolah” terang Akhmad.

Korwilcambidik Cilamaya Kulon Hj. Popon Epon tak banyak bicara dan hanya membenarkan apa yang disampaikan Kepala sekolah SDN 1 Bayur Kidul Akhmad Holili.

(Hanny/Red)

11 Paket Pekerjaan Dinas Pendidikan Jadi Temuan BPK

serberita    October 12, 2021    Comment   

11 Paket Pekerjaan Dinas Pendidikan Jadi Temuan BPK

SERBERITA.COM | KARAWANG -  Ada 11 temuan BPK di Dinas  Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang,  pada tahun 2020 yang katanya sudah diselesaikan.

Namun terlepas dari sudah  atau belum, banyak.pihak yang merasa  miris dengan kondisi bangunan sekolah di kota yang baru saja mendapat  predikat miskin.

Dede Nuryadi, pengamat sosial di kota berjuluk lumbung padi Jawa Barat, mengatakan  ditengah banyaknya bangunan sekolah yang rusak, bahkan ada yang ambuk, mempertegas Karawang,  Pemerintahnya harus segera memperbaiki tatakelola anggaran maupun ekoni rakyatnya.

Fasilitas belajar mengajar siswa kurang memadai, kursi dan meja bahkan lapuk tak terpakai, membuat proses belajar mengajar diawal pelajaran tatap muka (PTM) pasca Pandemi, sangat terganggu.

Selnjut mengatakan, 

Pandemi Covid-19 selama satu setengah tahun ini, mungkin jadi alasan kenapa banyak sekolah yang tidak terawat. 

Namun ditengah isu kurangnya perhatian Dinas Pendidikan kepada dunia pendidikan, nyatanya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang pada tahun 2020, banyak memperbaiki bangunan sekolah dan beberapa sarana penunjang sekolah.

Diantara pembangunan tersebut yakni pembangunan ruang kelas beserta perabotannya di SMPN 1 Ciampel, Rehabilitasi ruang guru SMPN 1 Karawang Barat, pembangunan RKB beserta perabotnya di SDN Curug IV dan beberapa pembangunan dan pengadaan lainnya.

Pembangunan tersebut bersumber dari dana Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan berasal dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020.

Akan tetapi pembangunan serta pengadaan sekolah yang disebutkan diatas, adalah pembangunan/pengadaan yang menjadi temuan BPK Provinsi Jawa Barat.

Total ada 11 pekerjaan dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 128.859.590,75 .

Saat dikonfirmasi, Kepala Disdikpora Karawang, Asep Junaedi tidak menampik adanya temuan BPK tersebut, bahkan Asep dengan santainya menyebut temuan BPK ini sudah diselesaikan.

"Sudah diselesaikan pak", singkatnya, melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/10/21).

Mengetahui temuan ini, Hendra Supriatna, SH, MH, Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika akan mempelajari lebih lanjut. 

Dirinya mengatakan jika ada kerugian negara yang belum terselesaikan, pihaknya tidak segan untuk mengambil langkah hukum.

"Kita pelajari, dan jika ada kerugian negara kita laporkan. Kalau kerugian negara harus ada bukti oengembalian", ujarnya. 

Hendra juga merasa miris, ditengah banyaknya bangunan sekolah yang rusak, namun nyatanya proyek pembangunan/pengadaan di Dinas Pendidikan Karawang jadi temuan BPK.

"Ini kan miris, bagaimana bangunan sekolahan di Karawang akan bagus, jika dilihat dari pekerjaan 11 paket saja jadi temuan", pungkasnya.

(Hny/Red)

Hari Ini SMPN 51 Duren Sawit Jaktim Mulai PTM

serberita    October 11, 2021    Comment   

Hari Ini SMPN 51 Duren Sawit Jaktim Mulai PTM

Keterangan Foto : Wakil2 Kepala Sekolah
Pak Hermansyah & ibu Mulyani didampingi oleh Ketua Komite Sekolah SMPN 51 JAKARTA
Ir.Agung Karang

SERBERITA.COM | JAKARTA -  Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SMPN 51 Duren Sawit Jakarta Timur, mulai hari ini, 11 Oktober 2021, dilaksanakan sesuai aturan PPKM dengan  kapasitas sekolah  dan menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) 

Demikian dikatakan Ketua Komite Sekolah SMPN 51 Duren Sawit, Jakarta Timur,  Ir. Agung Karang, juga menjabat Ketua PW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi DKI  Jakarta.

Selanjutnya dia mengatakan,  bahwa 

" Komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa sangat menyambut baik dan mendukung dengan dilaksanakannya PTM sehingga peserta didik mempunyai semangat baru dalam proses belajar mengajar dan bisa berinteraksi bersama temanya dan saling mengenal serta mengetahui lingkungan sekolahnya" tegasnya 

Selain itu kalau proses belajar mengajar  sistem daring  (PJJ) sepertinya kurang maksimal dan ada banyak kendala seperti  signal terganggu, quota penerimaan/penyerapan yang kurang maksimal, situasi emosional orang tua dirumah yang mendadak jadi guru dan sudah pasti kurang mengerti maupun masalah guru " ucap Agung Karang.

Kepala sekolah SMPN 51,  Dedeh Yulianingsih M.Pd, mengatakan bahwa 

hari ini,  Senin,  11 Oktober 202,  SMPN 51 Duren Sawit, Jakarta Timur, mulai  melaksanakan PTM.

Dikatakannya, hampir sepekan pihaknya melaksanakan persiapan sambil  mengecek  kesiapan prokes.

" Proses PTM hari ini,  hanya diikuti oleh klas 7.1 sampai dengan klas 7.8. Diruang klas masing masing  di lantai 4."ujar Kepsek.

Sedangkan  peserta didik yang hadir dari daftar absen no 1 s.d no 18, dan Sliswa hanya menerima dua  mata pelajaran. 

Tiap satu mata pelajaran durasinya 35 menit, " Jadi pulang sekolah agar dijemput oleh orang tuanya jam 10.10 WIB" Ucap ibu Dedeh.

Hadir dalam PTM pertama,  Wakil  Kepala Sekolah SMPN 51,  Hermansyah MP.d, Yuwono MP.d dan Mulyani SP

Intinya dalam PTM ini adalah  pelaksanaan Prokes yang har PTM hrus mengacu kepada peraturan pemerintah 

Teknisnya adalah  mulai dari pintu gerbang sekolah dimana orang tua tidak boleh masuk hanya mengantar anak sampai pintu gerbang.

Setelah itu para siswa wajib mencuci tangan, terus cek suhu badan dengan thermogun otomatis lanjut isi absen dengan pulpennya sendiri.

Setelah itu dilaksanakan, siswa laki laki  ke tangga sebelah kiri dan siswa wanita ke tangga sebelah kanan.

Dijelaskan pula oleh 

Kepala T.U,  Sormin,  untuk  klas 8 PTM dilaksanakan pada hari Rabu dan klas 9 pada hari Jumat.

(Aha/Ak)

Hari ini 208 SD dan 56 SMP di Purwakarta Gelar PTM

serberita    September 06, 2021    Comment   

Hari ini 208 SD dan 56 SMP di Purwakarta Gelar PTM

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Mulai hari ini, Senin 6 September 2021, sebanyak 208 SD dan 56 SMP pada 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta telah menggelar sekolah dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Ke-14 kecamatan tersebut dinyatakan bukan berstatus zona merah Covid-19. Sementara, untuk Kecamatan Purwakarta Kota, Bungursari, dan Jatiluhur belum dapat pergi ke sekolah sebab masih berstatus zona merah.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Forkopimda serta Kepala Dinas Pendidikan setempat berkesempatan memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di SDN 1 Ciwareng dan SMPN1 Babakancikao.

Menurut Ambu Anne, pada dasarnya pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga sudah paham prokes. Ia juga mengapresiasi inovasi dompet sehat yakni dompet yang disiapkan orangtua siswa yang isinya hand sanitizer, cadangan masker, sapu tangan, dan kayu putih.

"Sekolahnya juga kapasitas masih 50 persen jadi memang ada shift. Hari ini kita lihat mereka satu bangku satu anak, mudah-mudahan berjalan dengan baik," ujar Ambu Anne.

Ia menyatakan akan melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) selama 2 minggu kedepan. "Bila gelombang satu ini lancar, maka gelombang kedua akan menyusul," demikian Ambu Anne. (Red)

Kadisdik Purwakarta: “KBM Tatap Muka Mulai Tahun Ajaran Baru”

serberita    May 29, 2021    Comment   

Kadisdik Purwakarta: “KBM Tatap Muka Mulai Tahun Ajaran Baru”

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Kadisdik Purwakarta, Purwanto, di Kecamatan Bungursari. (Foto: W-02)

wartaindustri.id| PURWAKARTA - Uji coba tatap muka kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan di Kecamatan Bungursari, Jumat (28/5/2021). Sedangkan uji coba secara meneyeluruh akan dilaksanakan di Kecamatan Maniis dan Sukasari.

"Hari  ini, satu sekolah untuk SDN dan satu lagi untuk SMPN. Semuanya di Kecamatan Bungursari, uji coba harus menerapkan standar prokes. Jumlah siswa  hanya 50 persen yang hadir," kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika,  di Kecamatan Bungursari, Jumat (28/5/2021).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, di tempat yang sama menegaskan, bahwa KBM tatap muka di Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021/2022.

“Ibu Bupati sudah mendatangi, menyetujui,” tegasnya.

Pengawas Gugus 1 dan 2 Korwil /PTD Pendidikan Bungursari, Ade Nurbaeti dan Kuswara, di tempat yang sama, mengatakan bahwa masalah teknis sudah siap untuk melaksanakan KBM.

Diakuinya bahwa desakan orang tua siswa sudah menguat agar pihak sekolah segera  melaksanakan KBM.

“Alhamdulillah, kami dipercaya untuk melaksanakan uji coba KBM dengan standar pencegahan Covid-19,” kata Ade Nurbaeti. (Warin 02)

Fakultas Teknik Unpas Buka Pendaftaran Gelombang II, Begini Caranya

serberita    May 05, 2021    Comment   

Fakultas Teknik Unpas Buka Pendaftaran Gelombang II, Begini Caranya

Kampus Fakultas Teknik Unpas di Jalan Setiabudi, Bandung. (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG – Fakultas Teknik (FT) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 Gelombang II, 26 April 2021 – 3 Juli 2021.

Fakultas Teknik Unpas mempunyai enam program studi (prodi) yang berlokasi di Jalan Setiabudi No.193 Bandung, yaitu:

1. Prodi Teknik Pangan berdiri tahun1961 (Akreditasi A).
2. Prodi Teknik Industri berdiri tahun 1962 (Akreditasi A).
3. Prodi Teknik Mesin berdiri tahun 1981 (Akreditasi A).
4. Prodi Teknik Lingkungan berdiri tahun 1992 (Akreditasi A).
5. Prodi Teknik Informatika berdiri tahun 1993 (Akreditasi B).
6. Prodi Teknik PKWT berdiri tahun 1995 (Akreditasi A).

Sebagai Institusi Perguruan Tinggi Unpas sudah mendapatkan Akreditasi “A".

Jadwa penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teknik Unpas tahun akademik 2021/2022 Gelombang II, sebagai berikut:

1. Pendaftaran: tanggal 26 April 2021  sampai tanggal 3 Juli 2021
2. Ujian saringan masuk: tanggal 4 Juli 2021
3. Pengumuman: tanggal 6 Juli 2021
4. Regristrasi: tanggal 6 Juli 2021 s/d 14 Agustus 2021
5. Pendaftaran OPMB: tanggal 6 Juli 2021 s/d 14 Agustus 2021

Untuk Gelombang III Pendaftaran tanggal 6 Juli 2021 s/d 14 Agustus 2021

Prosedur Pendaftaran:

A. Online dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Calon mahasiswa baru mengunjungi, https://www.teknik.unpas.ac.id/ dan http:/www.pmb.unpas.ac.id/mengisi: identitas dan selanjutnya mencetak bukti daftar.
2. Membayar biaya pendaftaran calon mahasiswa S1 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri sesuai dengan petunjuk pembayaran bisa dilihat di bukti pembayaran pada saat Anda melakukan pendaftaran Online (Sebelum transfer harap mengakses web: Portal PMB Online)
3. Mengunjungi kembali Portal PMB Online, login dengan no. kwitansi dan password di bukti pendaftaran (dari butir a di atas), lanjutkan pengisian data (sekolah asal, pilihan jurusan). Selanjutnya cetak kartu Ujian Saringan Masuk Unpas dan tempelkan  pas foto 2×3

B. Atau dapat dilakukan di Sekretariat Pendaftaran :

a. Lokasi Pendaftaran Program S1: 

1. Kampus I (Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung)
2. Kampus II (Jl. Tamansari No. 6-8, Bandung)
3. Kampus IV (Jl. Dr. Setiabudhi No. 193, Bandung)

b. membawa 1 (satu) lembar Pas Foto 2×3

Untuk lebih jelasnya klik https://www.teknik.unpas.ac.id/atau www.pmb.unpas.ac.id lalu klik download (Brosur Unpas 2021/2022, Biaya Kuliah 2021/2022, Panduan Pendaftaran PMB). (ant/w-03) 

Kecewa pada Bupati dan Kadisdik, Guru Honorer Bekasi Gelar Aksi Cap Jempol Darah

serberita    May 04, 2021    Comment   

Kecewa pada Bupati dan Kadisdik, Guru Honorer Bekasi Gelar Aksi Cap Jempol Darah

Sejumlah guru honore di Bekasi menggelar aksi Cap Jempol Darah di depan Kantor Komnas HAM, Senin malam. (Foto: BP Net)

wartaindustri.id | JAKARTA – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menggelar aksi Cap Jempol Darah di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di jalan Latuharhary, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Senin (3/5/2021) malam.

Aksi yang digelar dalam bingkai Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 itu, merupakan bentuk kekecewaan mereka kepada Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.

“Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan para guru honorer terhadap kondisi dunia pendidikan yang semakin carut marut di Kabupaten Bekasi,” kata Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana, Senin (3/5/2021).

Lanjut Andi, terlebih sikap arogan yang kerap ditunjukkan oleh Kepala Disdik Kabupaten Bekasi, Carwinda, serta tidak adanya transparansi sehingga tata kelola dan tupoksi para pejabatnya amburadul.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi. Apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku di dunia pendidikan. Miris kami melihat kenyataan tersebut,” imbuhnya.

Ia berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi kenyataannya terkesan ada pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap semua kecarutmarutan dunia pendidikan tersebut.

Menurutnya, sikap kritis yang kerap ditunjukkan oleh anggota FPHI dianggap musuh bagi Pemkab Bekasi. Hal tersebut ditunjukkan oleh Disdik yang kerap meneror, akan memberhentikan guru honorer mengajar di sekolah, hingga honor mereka yang belum juga dibayarkan sejak bulan Januari.

“Dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan serta menghadapi Hari Raya Idul Fitri, tega-teganya gaji atau jasa tenaga kerja kami ditahan hanya karena vokal dan bersuara lantang memberikan kritik kepada pemerintahan saat ini,” katanya.

Menurutnya, terkesan ada pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap perilaku bawahannya, khususnya terhadap Kadisdik Kabupaten Bekasi, Carwinda.

“Kami meminta agar hak kami selama ini empat bulan lamanya wajib dibayarkan. Ini bukan keteledoran tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu,” tegas Andi.

Nantinya, lanjut Andi, bubuhan cap jempol darah tersebut akan diberikan kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai hadiah Hardiknas 2021 dari para GTK Non ASN tersebut. (ek/li/warin 03).

Hardiknas 2021, Jabar Luncurkan Tiga Inovasi Pendidikan

serberita    May 03, 2021    Comment   

Hardiknas 2021, Jabar Luncurkan Tiga Inovasi Pendidikan

Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Humas)

wartaindustri id| KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 sebagai momentum untuk meluncurkan tiga inovasi di bidang pendidikan, yakni Aplikasi Sistem Informasi Lapor Penahanan Ijazah (Silapiz), Pekan Pengambilan Ijazah, dan Jabar Eksis (Ekspose Karya Siswa).

 

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum meluncurkan ketiga inovasi tersebut via konferensi video dari Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (2/5/2021).

 

Dalam sambutannya, Pak Uu - sapaan Wagub Jabar- mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan upaya Jabar dalam mendukung Merdeka Belajar.

 

"Semoga inovasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jabar," kata Pak Uu.

 

Menurut Pak Uu, Hardiknas 2021 harus dimaknai semua pihak untuk bersama-sama dan bahu-membahu mencetak generasi berdaya saing tinggi dan berkarakter baik. Itu dapat terwujud apabila semua pihak berkomitmen dan berkolaborasi menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

 

"Yang harus kita persiapkan tidak hanya dengan intelektualitas, tidak cukup hanya melahirkan cendekiawan-cendekiawan, tapi juga disamping memiliki keilmuan yang bersifat duniawi, kita harus persiapkan pendidikan yang bersifat ukhrawi," ucapnya.

 

Pendidikan bersifat ukhrawi perlu dipersiapkan karena peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya mengenai teknologi dan pendidikan, tapi juga moral, keagamaan, dan budi pekerti perlu ditingkatkan. Tujuannya untuk melahirkan generasi yang juara lahir dan batin.

 

"Sesuai dengan visi kita, Jabar Juara Lahir dan Batin. Tidak hanya lahir yang akan dikejar dan diperjuangkan, tetapi batin pun harus diperjuangkan supaya ada keseimbangan," katanya.

 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Supandi mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan merdeka belajar yang bermuara pada kabagjaan siswa dan menjadi manusia Jabar yang juara lahir dan batin.

 

Tiga inovasi yang diluncurkan, menurut Dedi, menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Jabar mendukung merdeka belajar.

 

"Tiga program inovasi tersebut adalah upaya kita mendukung Merdeka Belajar yang diluncurkan dalam momentum Hardiknas tahun ini," kata Dedi.

 

Dedi menjelaskan, aplikasi Silapiz akan memudahkan peserta didik melaporkan penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Padahal ijazah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Saat ini, sudah ada sekitar 93 persen ijazah yang terdistribusi.

 

Sedangkan Pekan Pengambilan Ijazah bertujuan untuk memastikan siswa mengambil ijazah tepat waktu. Banyak siswa yang sudah lulus, tetapi tidak segera mengambil ijazah dengan berbagai alasan. Salah satunya sudah bekerja di luar negeri.

 

"Melalui program ini, dari tanggal 3 sampai satu bulan ke depan, ijazah lulusan tahun 2021 akan diterima oleh peserta didik secara keseluruhan," ucap Dedi. 

 

Dedi juga menuturkan, Jabar Eksis 2021 merupakan gerakan untuk mendorong peserta didik di Jabar percaya diri menampilkan karya-karya mereka.

 

"Sehingga, karya itu diharapkan mampu bermanfaat, baik bagi dirinya, sekolah bahkan masyarakat untuk membangun desa," katanya.

 

Tiga karya peserta didik ditampilkan dalam Peringatan Hardiknas 2021 Tingkat Provinsi, yakni Fashion Show dan Make up Artist dengan tema "Art of Shiburi" karya siswa SMKN 9 Bandung, Topi Ramah Lingkungan (LOOKAT) karya siswa SMAN 11 Bandung, serta Aplikasi Team Talk dan BBI Radio Streaming untuk Pembelajaran Jarak Jauh dari SLBN A Pajajaran. (Hms Jbr/Warin)

Soroti Biaya Pendidikan hingga Kasus Tahan Ijazah, Wagub Jabar Ancam Cabut Izin Sekolah

serberita    May 02, 2021    Comment   

Soroti Biaya Pendidikan hingga Kasus Tahan Ijazah, Wagub Jabar Ancam Cabut Izin Sekolah

Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Humas)

wartaindustri.id | BANDUNG -  Hari ini 2 Mei 2021, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan sebuah momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.

Di tahun 2021 ini, kita semua masih berada di tengah krisis pandemi COVID-19 dan dampaknya kepada bidang pendidikan adalah tidak bisanya dilakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi biaya yang masuk tetap harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat.

DPW PSI (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Indonesia) Jawa Barat mendapat ratusan aduan dari orang tua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan.

"Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang Rp350 ribu hingga Rp6 juta. Di antaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA, negeri maupun swasta," tutur Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah karena akan menghambat pendidikan anak.

Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka.

Menurutnya, hal itu harus menjadi bahan evaluasi, jika perlu memanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya.

“Niat Anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada kecemburuan," ucap Uu pada saat acara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat secara virtual, Minggu (02/05/2021).

Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai Rp10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi di sisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," tambah Uu.

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.

"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya," tutup Uu. (Warin)

Semakin Pasti, Unsika Bakal Punya Fakultas Kedokteran

serberita    May 01, 2021    Comment   

Semakin Pasti, Unsika Bakal Punya Fakultas Kedokteran

Penandatanganan Pejanjian Kerja Sama pendirian Fakultas Kedokteran Unsika (Foto: Net)

wartaindustri.id | KARAWANG – Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika) tak lama lagi akan mempunyai Fakultas Kedokteran.

 

Semakin mendekati kepastian setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berisi tentang Kepaniteraan Rumah Sakit dan Pendirian Fakultas Kedokteran Unsika antara Unsika dengan RSUD Karawang, RS Paru Karawang, dan Pemda Karawang, Jumat (30/1/2021).

 

Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor Unsika Prof. Dr. Sri Mulyana, Ak., CA, Direktur RSUD Karawang dr. Endang Suryadi, Direktur RS Paru Karawang, dr. Hj. Annisah, M. Epid, dan Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana, yang turut menandatangani sebagai saksi.

 

Menurut Rektor Unsika, Prof. Dr. Sri Mulyani, perjanjian kerja sama itu diharapkan dapat membentuk kemitraan pada bidang pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan mutu Pendidikan Kedokteran terutama pada Fakultas Kedokteran yang akan didirikan oleh Unsika.

 

“Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini berisi tentang saling support antara Unsika, RSUD, RS Paru, dan Pemda dalam penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Unsika nantinya,” katanya.

 

Lanjut Sri Mulyani, ruang lingkup lain dari PKS yang ditandatangani adalah pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh para pihak yang bekerja sama, baik fasilitas yang dimiliki rumah sakit, maupun fasilitas yang nantinya akan dibangun untuk fasilitas Fakultas Kedokteran Unsika.

 

“Tak hanya itu, perjanjian kerja sama ini juga berisi tentang kerja sama dalam proses pengajaran, pengembangan ilmu kedokteran, dan juga pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.

 

Acara ini juga menjadi momen untuk Unsika dalam menunjukkan prestasi-prestasi yang telah diraih seperti peringkat prestasi mahasiswa, peringkat klasterisasi perguruan tinggi, dan peringkat penelitian dosen.

 

Dalam acara ini juga Cellica Nurrachadiana menyampaikan capaian 100 hari kinerja ketika terpilih kembali menjadi Bupati Karawang. (rls/BP/warin 03)

Sambut May Day dan Hardiknas, BP Jamsostek Purwakarta Salurkan Beasiswa Program JKK dan JKM

serberita    April 30, 2021    Comment   

Sambut May Day dan Hardiknas, BP Jamsostek Purwakarta Salurkan Beasiswa Program JKK dan JKM

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. (Foto: Ist.)

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Menymbut Hari Buruh (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Purwakarta salurkan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya masuk dalam program JKK dan JKM.

 

Bertempat di Bale Maya Datar Komplek Pemkab Purwakarta, Jumat 30 April 2021, penyaluran beasiswa tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Cabang BP Jamsostek Purwakarta, Herry Subroto dengan disaksikan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

 

Herry Subroto menyampaikan penerima manfaat ini ialah mereka yang orang tuanya merupakan peserta aktif dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun dengan satu nomor kepesertaan dan satu nomor NIK.

 

"Jumlah penerima manfaat itu 170 tenaga kerja terdiri dari 15 orang kasus jaminan kecelakaan kerja (JKK), 155 orang kasus jaminan kematian (JKM), kemudian kami berikan juga beasiswa ke 283 anak se-Purwakarta," ujarnya.

 

Adapun besaran manfaat beasiswa anak yang diterima semuanya beragam sesuai tingkatan pendidikannya. Seperti pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar Rp1,5 juta per tahunnya, SMP Rp2 juta per tahun, SMA Rp3 juta per tahun dan perguruan tinggi Rp12 juta per tahun.

 

"Insya Allah program ini berkelanjutan. Kemarin memang sempat tertunda untuk salurkan program ini karena aturan teknisnya belum turun. Jadi, sekarang tidak ada alasan bagi anak-anak pekerja yang orangtuanya meninggal jika tak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi. BP Jamsostek siap bantu bagi orangtuanya peserta jamsostek," ujarnya.

 

Sementara, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyambut baik program dari BP Jamsostek ini. Ia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada badan penjamin sosial ketenagakerjaan tersebut.

 

Ambu Anne – sapaan Bupati Purwakarta, menuturkan sebanyak 283 anak dapat bantuan yang orang tuanya alami kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mereka semua anak-anak Purwakarta.

 

“Saya berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran ini momennya tepat sekali karena besok akan ada may day dan kemudian Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)," demikian  Ambu Anne. (Warin)

Berbagi Berkah Ramadan, Disdik Purwakarta Distribusikan 17,5 Ton Beras Hasil Rereongan

serberita    April 29, 2021    Comment   

Berbagi Berkah Ramadan, Disdik Purwakarta Distribusikan 17,5 Ton Beras Hasil Rereongan

Kadisdik dan Bupati Purwakarta membagikan beras hasil rereongan Keluarga Besar Disdik. (Foto: Disk)

wartaindustri.id | PURWAKARTA – Keluarga Besar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta siap mendistribusiakan 17,5 ton beras, yang merupakan hasil rereongan keluarga besar  Disdik  di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta..

Beras hasil rereongan tersebut, kemudian dibagikan kepada warga dan pelajar yang kurang mampu di wilayah masing-masing.

Kepala Disdik Kabupaten Purwakarta, Dr. Purwanto mengungkapkan, sejauh ini dinas yang dipimpinnya telah mengumpulkan bantuan yang sifatnya sukarelawan, tidak ada paksaan. Bantuan hadir dan lahir dari sekolah untuk lingkungan sekolah dengan didasari oleh kesadarannya masing-masing.

"Sebagai bentuk amaliah, kegiatan seperti ini sudah menjadi tradisi yang masih dipertahankan oleh keluarga besar Dinas Pendidikan. Kini, sudah terkumpul 17, 5 ton beras," kata Purwanto kepada awak media, Kamis (29/4/2021).

Menurutnya, penggalangan bantuan ini serentak dilakukan pada semua sekolah di 17 kecamatan. Kemudian, bantuan disalurkan secara serentak kepada pelajar kurang mampu dan keluarga kurang mampu yang berada di lingkungan sekolah.

Ia menuturkan, Disdik mempunyai program bertajuk Beras Kaheman. Sebelum pandemi, program ini rutin bergulir setiap bulannya. Masyarakat di sekitar lingkungan sekolah menjadi prioritas utama sasaran program ini.

"Namun, karena pandemi, program itu sempat terhambat. Dan sekarang, Alhamdulilah, digalang kembali dalam rangka amaliah ramadan. Ditambah, menyambut malam Nuzulul Quran yang penuh kemuliaan," kata Kang Ipung, begitu ia kerap disapa.

Ia berharap beras perelek kaheman yang terkumpul ini bisa sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan. 

"Semoga ikhtiar kami ini bisa memberikan manfaat meskipun sedikit," kata Purwanto.

 

Bupati Apresiasi Konsistensi Program Disdik

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengapresiasi keluarga besar Dinas Pendidikan Purwakarta yang telah secara sukarela mengumpulkan begitu banyak bantuan untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Ia berharap hal ini menjadi teladan dan contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya amaliah.

Ambu Anne – sapaan Anne Ratna Mustika, juga berpesan agar Dinas Pendidikan Purwakarta terus mencetak generasi muda yang tidak hanya memahami dan menghayati ilmu, tapi juga mengamalkannya.

Sementara, terkait sekolah tatap muka, Ambu Anne mengungkapkan akan membuka sekolah tatap muka dengan protokol Covid-19 pada pada tahun ajaran baru.

Namun demikian, sebelum tahun ajaran baru atau setelah bulan Ramadan ini, Ambu Anne sudah meminta Disdik Purwakarta untuk ada satu kecamatan di Purwakarta yang lebih dulu membuka sekolah tatap muka.

Hal tersebut dilakukan sebagai percontohan sebelum sekolah tatap muka dibuka secara keseluruhan pada tahun ajaran baru pada pertengahan 2021 mendatang.

Rencananya sekolah tatap muka akan lebih dulu dibuka di Kecamatan Sukasari dengan pertimbangan wilayah tersebut memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang rendah. (Warin)

Surat Wakil Bupati Karawang tentang Pelaksanaan SBMPTN Dianggap Membebani Rakyat

serberita    April 23, 2021    Comment   

Surat Wakil Bupati Karawang tentang Pelaksanaan SBMPTN Dianggap Membebani Rakyat

wartaindustri.id | KARAWANG - Surat Bupati Karawang yang ditujukan kepada Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) perihal pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dianggap tidak pro rakyat, karena  memberatkan calon mahasiswa yang akan ikut Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UBTK).

 

Surat berkop Bupati Karawang Nomor 443/2057/secret, bertitimangsa 9 April 2021 itu ditandatangani Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaefulloh, SE dengan tembusan kepada Bupati Karawang.

 

Isi surat tersebut menegaskan seluruh panitia dan peserta SBMPTN 2021 dipastikan dalam keadaan sehat dibuktikan dengan hasil Negatif Tes Covid-19 berupa Swab Antigen/Genose/Swab PCR yang masih berlaku.

 

Surat edaran Wakil Bupati yang dianggap tidak pro rakyat.

Sebelumnya, pihak panitia SBMPTN Unsika juga sudah menerima surat edaran yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Karawang, H. Acep Djamhuri. Isi surat edaran tersebut hampir sama dengan surat edaran yang ditandatangani Wakil Bupati.

 

Hal itu dianggap memberatkan orang tua siswa yang anaknya akan mengikuti UTBK SBMPTN.

 

"Anak saya sudah tes Swab, Kang. Kalau tidak, dianggap mengundurkan diri,” kata salah seorang orang tua siswa, Bambang.

 

Keluhan yang datang, bukan hanya dari orang tua siswa,  tetapi juga datang dari siswanya sendiri.

 

Seorang siswa yang berasal dari Desa Anggadita, Klari Karawang, yang enggan disebut namanya (sebut saja Melani), mengaku kecewa dengan adanya surat edaran tersebut.

 

"Orang sakit tidak mungkin ikut test. Seharusnya surat edaran  soal teknis saja, bukan soal penekanan ke panitia," ujar Melani, Jumat (23/4/2021).

 

Dia mengaku tidak faham dengan maksud protokol kesehatan (prokes).

 

“Apalah artinya prokes, kalau harus tetap ada hasil Swab,” katanya lagi.

 

Orang tua siswa lainnya mengatakan, sekarang ini Covid-19 dijadikan obyek kepentingan. Mau test masuk sekolah saja, harus  dibuktikan dengan Swab.

 

"Kan biayanya tidak murah, membebani rakyat saja. Harusnya Pemkab Karawang, kalau pro rokyat, menyediakan test Swab gratis untuk yang mau melanjutkan sekolah," ujar Iwan, orang tua siswa tersebut.

 

Apalagi kondisi setahun ini, lanjutnya, rakyat tidak bisa usaha seperti biasanya.

 

“Susah cari duit. Kasihan orang tua siswa, jadinya dilematis,” katanya lagi. (Warin 02)

Ecobrick Jadi Solusi Pembelajaran Selama Pandemi

serberita    April 22, 2021    Comment   

Ecobrick Jadi Solusi Pembelajaran Selama Pandemi

Anak-anak antusias belajar ecobrick di sebuah sekolah di Purwakarta. (Foto: Ist.)

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menggulirkan kebijakan pelajar wajib mengumpulkan sampah plastik. Sampah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat benda bernilai ekonomis. Salah satunya, kursi ecobrick.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengatakan selama pandemi Covid-19, pihaknya mendesain pembelajaran buat siswa. Selain, pembelajaran dengan sistem luring dan daring, ada juga pembelajaran pembuatan ecobrick.

 

"Kegiatan ini, merupakan upaya kita dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning)," ujar Purwanto, Rabu (21/4/2021).

 

Dalam pembelajaran itu, anak-anak dituntut harus menghasilkan produk yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya.

 

Selain itu, mereka juga harus belajar memecahkan masalah (problem solving), yang ada dalam diri dan lingkungannya. Salah satunya, masalah sampah plastik.

 

Selama ini, lanjut Purwanto, pendidikan di Indonesia sudah terlalu lama menjauhkan pembelajaran dari konteks masalah kehidupan. Karenanya, perlu ada terobosan pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan masalah yang ada di sekelilingnya.

 

Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 ini anak-anak di Purwakarta mengikuti pembelajaran pembuatan ecobrick. Salah satunya dibuat menjadi kursi dan meja. Ecobrick tersebut, bahan utamanya adalah sampah plastik.

 

Kebijakan pembelajaran ini, lanjutnya, sudah diterapkan di sejumlah sekolah. Bahkan, ke depan akan diperluas lagi.

 

Dengan demikian, sekolah-sekolah yang tak memiliki mebeler, bisa memanfaatkan ecobrick untuk dijadikan kursi dan meja pengganti mebeler yang biasa digunakan sekolah.

 

Dari pembelajaran ini, anak-anak bisa mendapatkan ilmu pokok, seperti pelajaran matematika, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Tak hanya itu, mereka juga akan memiliki keterampilan lain, yakni membuat kursi ecobrick.

 

"Ilmunya dapat, lingkungan juga bisa terbebas dari sampah plastik yang saat ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan," ujar Purwanto.

 

Purwanto menjelaskan, untuk membuat satu botol ecobrick ukuran 1,5 liter dibutuhkan sampah plastik minimal dua karung plastik. Jika dalam satu kursi, dibutuhkan minimalnya 10 botol, maka berapa karung sampah plastik akan terserap.

 

“Dengan begitu, lingkungan bisa terbebas dari sampah plastik, jika kebijakan ini bisa dijalankan dengan paripurna,” katanya.

 

Selain itu, dengan menggunakan kursi ekobrick ini, keuntungan lain dari ecobrick ini sekolah bisa menghemat biaya. Termasuk, biaya dari APBD untuk pengadaan mebeler. Bahkan, kursi ecobrick ini bisa tahan sampai 100 tahun yang akan datang. (Warin 02)

Gedung SDN Batutulis akan Diubah Jadi Pusat Budaya Bogor

serberita    April 21, 2021    Comment   

Gedung SDN Batutulis akan Diubah Jadi Pusat Budaya Bogor

Salah satu gedung SDN yang akan diubah menjadi Pusat Budaya Bogor, (Foto: Net)

wartaindustri.id | BOGOR – Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Batutulis rencananya akan dibangun sebagai Pusat Budaya Bogor. Sedangkan kegiatan belajar-mengajar di SDN Batutulis sudah dipindah ke lokasi lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sopiah, mengatakan hal itu saat mengunjungi kawasan Cagar Budaya Batutulis di Kelurahan Batulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Rabu (21/4/2021). 

Menurutnya, kunjungan tersebut dalam rangkaian persiapan menyambut penyelenggaraan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2021 di Kota Bogor, Oktober 2021 mendatang.

Syarifah Sofiah meninjau Cagar Budaya Batutulis didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Atep Budiman, dan Camat Bogor Selatan Hidayatullah.

Menurut Syarifah, ketika Kota Bogor menjadi tuan rumah Kongres JKPI pada Oktober 2021, ada situs sejarah yang bisa dilihat, yakni Istana dan situs sejarah Batutulis yang juga menjadi aset nasional.

Kapasitas di kawasan Cagar Budaya Batutulis tersebut, kata dia, ruangannya sangat kecil, tidak dapat menampung puluhan orang sekaligus.

"Tidak bisa menampung peserta JKPI jika datang ke lokasi," katanya,

Karena itu, kata Syarifah, Disparbud Kota Bogor akan melaksanakan pembenahan, khususnya di lokasi Gedung SDN Batutulis, yang akan dibangun lahan parkir dan kawasan yang lebih representatif.

Menurutnya, pembenahan tersebut untuk mendukung keberadaan pusaka yang keadaannya memerlukan perbaikan dan perawatan, sebelum pelaksanaan Kongres JKPI.

Pemerintah Kota Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp450 Juta untuk pembenahan di kawasan Cagar Budaya Batutulis.

"Mudah-mudahan pembenahannya bisa segera dilakukan karena penyelenggaraan Kongres JKPI pada Oktober 2021," katanya.

Syarifah menjelaskan, kewenangan situs pusaka Batutulis ada pada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten, sehingga Pemkot Bogor segera mengundang dan berkomunikasi dengan BPCB untuk menata kawasan situs Batutulis.

"Pembenahan ini tujuannya untuk merawat kepusakaan situs Cagar Budaya Batutulis yang sudah menjadi aset nasional," katanya.

Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, ada dua gedung sekolah yang akan diubah menjadi museum, yakni SDN 2 Batutulis dan SDN 3 Batutulis.  Keduanya berada di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. (ant)

Kondisi Bangunan SD di Karawang Sekitar 60-70 Persen Rusak

serberita    April 20, 2021    Comment   

Kondisi Bangunan SD di Karawang Sekitar 60-70 Persen Rusak

Atap ruang kelas SDN 1 Medangasem di Kecamatan Jayakerta yang ambruk beberapa waktu lalu. (Foto: Ist.)

wartaindustri.id | KARAWANG - Kondisi sekolah dasar (SD) di Kabupaten Karawang sekitar 60-70 persen rusak berat dan ringan. Dalam tahun ini saja ada dua bangunan SD yang ambruk, masih untung tidak memakan korban jiwa.

 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karawang, yang disampaikan oleh Kasie Kurikulum, Mulya Surya, Selasa (20/4/2021), bahwa  jumlah SD di Kabupaten Karawang sebanyak 931 sekolah.

 

Jumlah itu tersebar di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang . Jumlah SD terbanyak ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Klari 49 sekolah dan Kecamatan Karawang Barat 48 sekolah. Dan SD dengan jumlah terkecil di Kecamtan Ciampel, ada 17  sekolah.

 

Dikataknnya, bahwa Kepala Dinas sekarang ini sedang memvalidasi DTA sekolah yang rusak. Sedangkan sumber dana untuk sekolah ada di tiga mata sumber anggaran. Yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantun Provinsi (Banprov) dan APBD Kabupaten Karawang, serta CSR dari perusahaan.

 

Mulya tidak mengetahui berapa anggaran pembangunan sekolah setiap tahunnya, karena  kewenangannya ada di Bagian Sarana dan Prasarana (Sapras). Begitu juga jumlah sekolah yang rusak.

 

Hasil reportase wartaindustri.id, di sejumlah kecamatan mayoritas bangunannya rusak . Selain bangunannya yang sudah tua juga halaman sekolah belum diimplasemen, atau ada pagar sekolah.

 

Berbeda dengan kondisi sekolah di Kabupaten Karawang, justru infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, atau parit irigasi kerap mendapat perhatian pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

 

Pemerhati Pendidikan Kabupaten Karawang, Dede Nayudi,  Selasa (20/4) merasa miris dengan kondisi i bangunan SD di Karawang  banyak yang rusak.

 

“Saya heran, kenapa infrastruktur sekolah tidak masuk dalam pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Karawang, ya?” katanya. (Warin 02)