Bupati Sidak Kehadiran ASN di Purwakarta

serberita    January 03, 2022    Comment   

Bupati Sidak Kehadiran ASN di Purwakarta

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Berdasarkan Irmendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Kabupaten Purwakarta dinyatakan sudah tidak ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal tersebut bisa teratasi berkat kerjasaama yang apik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, TNI-Polri beserta Tim Satgas Kabupaten Purwakarta. Kedepan, diharapkan Kabupaten Purwakarta ditetapkan menjadi berstatus PPKM Level 1.

Demikian disampaikam Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana pada Apel Pagi di Awal Tahun 2022, di Halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Senin 03 Januari 2022.

Menurutnya, apel pagi ini menindaklanjuti Surat Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah.

"Sebelumnya telah dihimbau, untuk seluruh instansi atau lembaga di setiap daerah untuk menggelar Apel Pagi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Selain itu, diharapkan kinerja pegawai harus semakin meningkat dan para pegawai harus bahagia," kata Sekda.

Nampak para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta melaksanakan apel pagi dengan semangat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir juga para Staf Ahli, Para Asisten, Para Kepala OPD beserta seluruh staf di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Terpisah, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melakukan sidak kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja pada tahun 2022 ini di MPP Madukara dan Kantor Bapenda Purwakarta.

"Setelah saya melaksanakan peringatan hari Amal Bhakti yang ke 76 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, saya mengecek beberapa OPD terutama yang memberikan pelayanan.

Tadi di mall pelayanan publik Madukara, kemdian pada badan pendapatan daerah. Alhamdulillah berdasarkan informasi dari 2 OPD tersebut bahwa didua instansi tersebut atau dua OPD tersebut kehadiran pegawainya 100 persen di hari pertama bekerja tahun 2022 ini," kata Ambu Anne.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kemudian ucapan terimakasih atas komitmen dari seluruh pegawai terutama ASN dan khususnya pad dua OPD tersebut yang mana melaporkan bahwa ASN-nya 100 persen hadir pada hari ini tanggal 3 Januari yaitu hari pertama tahun 2022.

"Semangat yang baru tentu saja harapan yang baru, artinya bahwa kehadiran ini bisa mencerminkan bagaimana mereka penuh dengan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tentu saja dengan target baru. Untuk Bapenda, semangat semuanya, terimakasih, tentu saja saya berharap seluruh OPD yang lain pun itu akan mengikuti hal yang sama seperti dua dinas ini," kata Ambu Anne.

Ia juga akan melihat laporan akhir terkait kehadiran seluruh ASN pada hari ini di BKPSDM. Sementara bagi ASN yang tidak masuk, Ambu Anne menambahkan, pihaknya akan meberikan sanksi indisipliner dari mulai yang teringan sampai yang terberat.(Disk/Td)

Kejar Target Cakupan Vaksinasi, Pemkab Purwakarta Integrasikan Layanan Posbindu

serberita    December 17, 2021    Comment   

Kejar Target Cakupan Vaksinasi, Pemkab Purwakarta Integrasikan Layanan Posbindu

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 varian Omicron dan mengejar target cakupan vaksinasi. Pemkab Purwakarta terus berupaya melakukan sejumlah mitigasi dibidang kesehatan dan sosial. Diantaranya dengan mengintegrasikan pelayanan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) dihampir semua wilayah yang diperlukan.

Seperti, yang dilakukan pada hari ini, Jumat, 17 Desember 2021. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Kepala DPPKB Yayat Hidayat, Kadinkes Deni Darmawan dan Kepala DPMD Purwakarta Jaya Pranolo menggelar monitoring Posbindu di Kelurahan Purwamekar, Kelurahan Nagri Tengah, dan Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta.

Dalam agenda tersebut, Ambu Anne menyampaikan akan terus menggerakan lagi percepatan vaksinasi agar tercapai sesuai target, kemudian protokol kesehatan kembali ditingkatkan, paling utamanya adalah pakai masker, sebab menurut informasi dari Kemenkes varian Omicron sudah masuk ke Indonesia.

"Integrasi Posbindu diharapkan dapat memaksimalkan target percepatan vaksinasi khususnya para lansia, yang pada prakteknya cukup datang ke Posbindu di lingkungan RT/RW setempat, sehingga membantu pemerintah dalam menangani target percepatan vaksinasi. Mengingat lansia adalah kelompok yang rentan terpapar penyakit termasuk penularan Covid 19," kata Ambu Anne, di Kelurahan Sindangkasih, Purwakarta.

Selain monitoring vaksinasi, Bupati Purwakarta juga membagikan bingkisan kepada para lansia, melalui DPPKB  juga mengeluarkan program bale sauyunan. Program ini salah satunya untuk mengintervensi para lansia, supaya mau divaksinasi.

"Jadi yang pertama hari ini kita melaksanakan percepatan vaksinasi khusus untuk lansia pada majelis taklim yang ada di 3 kelurahan kelurahan. Kita targetkan 450 orang agar bisa divaksin dan alhamdulillah berjalan dengan baik," ujar Ambu Anne.

Ia juga mengungkapkan, target untuk vaksinasi dosis satu tinggal menyisakan 0,8 persen dari 70 persen, sisa tersebut akan dikejar pekan ini. Sementara untuk vaksinasi lansia masih menyisakan 5 persen. "Kita akan terus mengejar target sampai minggu depan semuanya tim bekerja luar biasa, kita tidak ada hari libur satu minggu kita jalankan sampai malam kita jalankan door to door untuk mencapai vaksinasi dosis satu 70 persen dan 60 persen vaksinsi lansia," kata Ambu Anne.

Ia dan seluruh jajaran Pemkab Purwakarta akan berupaya melakukan mitigasi dengan langkah-langkah dan upaya-upaya termasuk memperketat lagi penerapan prokes dalam setiap aktivitas warga. "Termasuk Nataru itu sudah satu paket yang jelas masyarakat apapun itu bentuknya hari ini kita akan perketat dalam penerapan prokesnya pada bidang ekonomi, bidang sosial budaya termasuk pariwisata," demikian Ambu Anne.(Disk/Red)

Jelang Nataru Satpol PP Amankan Ratusan Botol Miras

serberita    December 04, 2021    Comment   

Jelang Nataru Satpol PP Amankan Ratusan Botol Miras

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar oleh Aparat gabungan Satpol PP bersama Subdenpom dan Polres Purwakarta itu digelar pada Jumat malam, 3 Desember 2021.

Pada sejumlah titik sasaran. Setidaknya, terdapat 755 botol minuman beralkohol berbagai merk berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

"Operasi ini dilaksanakan menjelang liburan natal dan tahun baru, guna meminimalisir angka kriminalitas di kabupaten Purwakarta. Selain itu, operasi ini merupakan penegakan Perda nomor 13 tahun 2007 tentang miras dan pelacuran," kata Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta, Aulia Pamungkas kepada awak media.

Sementara, Kabid Dalops Satpol PP Purwakarta, Teguh Juarsa mengatakan, bahwa operasi ini, tidak akan berhenti sampai hari ini saja.

"Kami tidak akan berhenti rajia miras pada hari ini saja, akan tetapi sampai dengan akhir tahun kami akan monitoring ke semua titik target yang telah kami awasi dan amati di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta," kata Teguh.

Ia juga mengajak masyarakat Purwakarta untuk menjauhkan diri dari miras, maupun hal lain yang tak baik untuk kesehatan.

"Karena kebanyakan tindak pidana berawal dari minuman keras yang sering dikonsumsi baik mereka yang berusia muda maupun dewasa," demikian Teguh. (Disk/Red)

Inilah Pejabat di Pemkab Purwakarta Yang di Rotasi Mutasi

serberita    December 01, 2021    Comment   

Inilah Pejabat di Pemkab Purwakarta Yang di Rotasi Mutasi

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Sebanyak 5 Pejabat Eselon II dan 14 Pejabat Eselon III dilantik Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika untuk menduduki jabatan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purwakarta. Prosesi pelantikan dilakukan di Bale Nagri, Rabu, 1 Desember 2021.

Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Deni Gusdian dalam keterangannya mengatakan, hari ini pada, Rabu, 1 Desember 2021 Bupati Purwakarta, sudah melantik 5 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama setingkat Eselon IIB, kemudian 10 orang pejabat administrator setingkat Eselon IIIA, dan 4 orang pejabat administrator setingkat Eselon IIIB.

Kata Deni, untuk mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama ini merupakan hasil dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi sebelumnya.

Menurutnya, agenda ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017 bahwa untuk rotasi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama harus melewati uji kompetensi dan hasil uji kompetensi ini sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

"no dasar pelantikannya adalah rekomendasi dari KASN berdasarkan hasil uji kompetensi, artinya bahwa ibu bupati dalam hal mengambil kebijakan rotasi ini sudah sesuai dengan peraturan dam tidak semena-mena, kemudian ada juga pejabat yang dilantik menjadi Camat dan Inspektur pembantu itu juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat," ujar Deni.

Kata Deni, dari rotasi dan mutasi ini, terdapat dua OPD yang jabatan kepala dinasnya masih kosong, yaitu Diskominfo dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

"Tadi juga disampaikan oleh Ambu Anne, bahwa untuk kedua dinas ini ada kemungkinan diisi dengan seleksi terbuka. Tapi itu juga tentu melihat perkembangan kedepannya, apakah dilaksanakan seleksi terbuka atau diisi kembali melalui rotasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu, Bupati juga memperhatikan hal tersebut," kata Deni.

Berkaitan dengan siapa saja pejabat Eselon II yang bergeser atau pindah, Deni mengurai; Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha pindah ke BKPSDM mengantikan Asep Supriatna yang sekarang bertugas BAPENDA. Posisi Norman, digantikan oleh Muchamad Nurcahja yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP.

Sedangkan Kepala BAPENDA Purwakarta, Nina Herlina mengisi jabatan Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Siti Ida Hamidah juga bergeser mengisi jabatan Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum.

Berikutnya, Deni juga menyebutkan 14 nama pejabat Eselon III yang mengisi jabatan baru, diantaranya yaitu; Rahmat Heriansya yang menjabat sebagai Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, Ai Saidah sebagai Sekretaris BAPENDA, Dadi Sadali sebagai Sekretaris BPKSDM, Ratna Mustika sebagai Irban II Inspektorat Purwakarta, Rudi Hartono sebagai Sekretaris Diskominfo dan Asep Saepudin sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Lalu, yang kedelapan ada nama Dedi Zaenal Arifin sebagai Kabid Penunjang pada RSUD Bayu Asih, Alit Sukandi sebagai Sekretaris DPMD, Agus Permadie sebagai Sekretaris DPPKB, Andi Agung Mappacelly sebagai Kabid Tata Ruang dan Petanahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Rudiyanto sebagai Kabid Pengairan DPUBMP, Kurnia Prawira Saputra sebagai Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dispangcangtan dan yang terakhir ada nama En Setia Setiadi sebagai Camat Maniis. (Disk/Red)

Pemkab Purwakarta Sabet Anugerah Layanan Investasi 2021

serberita    November 30, 2021    Comment   

Pemkab Purwakarta Sabet Anugerah Layanan Investasi 2021

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Investasi sangat berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan perekonomian nasional. Pemerintah,  secara konsisten terus berupaya menjadikan daerah-daerah sebagai  pusat-pusat kegiatan usaha.

Saat ini, pemerintah terus berupaya mendorong hilirisasi seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini. Untuk mewujudkan target realisasi investasi pada tahun 2022, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga terus didorong untuk meningkatkan kolaborasi dan kekompakan demi meningkatkan kinerja.

Hal diatas, sejak beberapa waktu belakangan ini tentu saja direspon positif oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika itu akhirnya berbuah manis.

Pada Rapat Koordinasi Nasional dengan Tema; Pemerataan Investasi Bagi Indonesia Maju dan Acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, SCBD, Jakarta, Rabu 24 November 2021. Bupati Purwakarta berkesempatan menerima Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 dengan Kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik Kelima dalam hal layanan investasi.

Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 merupakan penghargaan utama dalam kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah dan kinerja PPB Kementerian Negara Lembaga Tahun 2021.

"Alhamdulillah, diharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi seluruh pihak dalam hal meningkat investasi pusat maupun daerah agar terwujudnya Indonesia Maju," kata Ambu Anne.

Menurutnya, rapat koordinasi nasional ini merupakan acara yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Investasi BKPM dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan, menyatukan visi terkait target investasi maupun berbagai kebijakan terbaru yang perlu dipahami oleh seluruh instansi baik di pusat maupun daerah.

"Untuk anugerah tahun ini, rangkaian penilaian kinerja telah dilaksanakan pada periode bulan Maret hingga Juli tahun 2021, dengan subjek penilaian sebanyak 17 Kementerian Negara Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Dan Kabupaten Purwakarta menjadi salahsatu yang mendapatkan anugerah layanan investasi untuk tahun ini. Semoga ini bisa lebih ditingkatkan lagi," ujar Ambu Anne.

Kata Ambu Anne, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2021 sebagai 5 Besar Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah kategori Kabupaten dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Penghargaan ini diterima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini masuk dalam Nomine Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam kategori _sangat baik_.

"Terima kasih kepada jajaran DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dan seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga Purwakarta sebagai tujuan investasi terbaik. Alhamdulillah, atas kinerja terbaik Pemkab Purwakarta dapat mempertahankan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melampaui target setiap tahunnya," kata Ambu Anne.

Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Sehingga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Purwakarta dan bisa mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 seperti menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Berkat penghargaan ini, berdasarkan sambutan dari Menteri Investasi RI, penghargaan ini juga akan menambah DID Purwakarta sebesar 5,34 miliar," ujar Ambu Anne.

Diketahui, kegiatan tersebyt dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Para Menteri Indonesia Maju, Para Kepala Daerah Se-Indonesia. Dalam pidatonya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut target investasi sebesar Rp 1.200 triliun yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk tahun 2022 mendatang.

Menurut Bahlil, penyelenggaraan Rakornas Kementerian Investasi/BKPM 2021 adalah  dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Presiden Jokowi di bidang investasi pada tahun 2022. (Adv)

Baru Mencapai 65,9 Persen, Pemkab Purwakarta Maksimalkan Serapan APBD Hingga Akhir Tahun

serberita    November 29, 2021    Comment   

Baru Mencapai 65,9 Persen, Pemkab Purwakarta Maksimalkan Serapan APBD Hingga Akhir Tahun

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta melansir, di pekan ketiga November ini realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 baru mencapai 65,9 persen dari nilai anggaran daerah yang mencapai Rp 2,5 triliun.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, realisasi belanja daerah ini memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Menurutnya, ada beberapa kendala dalam proses penyerapan anggaran tersebut.

"Kendala yang pertama, itu karena masih banyak kegiatan yang masih berproses lelang. Sehingga, pencairannya baru bisa diproses di akhir tahun," ujar Norman, Kamis 25 November 2021.

Dengan kata lain, lanjut Norman, salah satu yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ini karena proses administrasinya. Sehingga, banyak pekerjaan terutama kegiatan fisik yang baru bisa dilakukan jelang akhir tahun seperti ini.

"Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan satu bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses," kata dia.

Norman mengklaim, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga sudah berjalan cukup baik. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada Desember. Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti.

"Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," katanya.

Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021 penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat.

Norman juga mengungkap jika pandemi Covid-19 ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.

Implementasikan SPIP, Wujudkan Tata Kelola Good Governance dan Clean Government

serberita    November 28, 2021    Comment   

Implementasikan SPIP, Wujudkan Tata Kelola Good Governance dan Clean Government

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel. Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salahsatunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, belum lama ini.

"Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa, setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas kami, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Ambu Anne.

Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

"SPIP merupakan alat kendali untuk mencapai tujuan bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat," kata Ambu Anne.

Ia juga menegaskan, semangat reformasi birokrasi adalah modal dasar untuk mendorong implementasi SPIP di Kabupaten Purwakarta.

"Pada prinsipnya reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dalam rangka mewujudkan good coorporate governance dan clean government dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari kepala daerah tetapi seluruh kepala OPD beserta jajarannya," ujarnya.

Sementara, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan konsep yang berbeda atau lebih komplek dengan SPIP sebelumnya, menuntut adanya komitmen bersama dalam mewujudkan SPIP di Kabupaten Purwakarta, karena dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi tiga komponen.

"Pertama, penetapan tujuan yang berkaitan erat dengan kualitas perencanaan maka menuntut peran aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas mulai dari RPJMD, Renstra sampai Renja OPD," ujar Ambu Anne.

Kemudian, yang kedua berkaitan dengan struktur. Dan proses ini menuntut adanya komitmen dari seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Purwakarta. Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Dan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan yang menuntut peran Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

"Dan untuk mewujudkannya, kemudian keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas Aset Daerah yang menuntut peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membantu OPD dalam mewujudkannya, serta ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang menuntut peran atas setiap OPD dan Bagian Hukum untuk mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan," demikian Ambu Anne. (Adv)

Penyaluran BPNT di Cibaliung Diundur.

serberita    November 07, 2021    Comment   

Penyaluran BPNT di Cibaliung Diundur.

SERBERITA.COM - PANDEGLANG BANTEN - Jadwal penyaluran sembako Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten diundur. Jadwal yang semestinya, Minggu (7/11/2021), tetapi karena mengikuti jadwal Gebyar Vaksin, penyaluran sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilaksanakan pada Senin besok (8/11/2021).

Hal itu dipertegas dengan pernyataan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Cibaliung, Deden saat dikonfirmasi awak media,  Minggu (7/11/2021).

Menurut Deden, ditangguhkannya penyaluran sembako kepada KPM bukan tanpa dasar. Namun karena penerima manfaat diharuskan memiliki sertifikat vaksin, sehingga jadwal penyaluran ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada KPM yang belum divaksin.

"Untuk penyaluran besok, Senin (8/11/2021), kita akan fasiltasi tempat dan waktu bagi KPM yang belum di vaksin agar divaksin terlebih dulu sebelum bertransaksi dengan agen/ E Warong," tandas Deden.

Diketahui sebelumnya diberitakan Agen E Warong Kecamatan Cibaliung diduga langgar Pedum BPNT, lantaran tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui surat edaran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Dimana dalam surat itu jadwal penyaluran BPNT di Kecamatan Cibaliung pada Hari Minggu Tanggal 7 Novbember 2021.

(Ayom/Red)

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Apresiasi Terbentuknya MIO Prov Jatim

serberita    October 25, 2021    Comment   

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Apresiasi Terbentuknya MIO Prov Jatim

SERBERITA.COM |  SURABAYA -   Peranan media atau pers selama ini, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dalam memberikan informasi yang disampaikan tentunya selalu  mengedepankan nilai-nilai edukasi.

Dengan hadirnya Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Jawa Timur,  yang telah dikukuhkan dan dilantik secara resmi pada tanggal 24 Oktober 2021, mendapat sambutan dan juga dukungan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Diharapkan kehadiran MIO Indonesia  Provinsi Jawa Timur, mampu menyajikan pemberitaan yang membangun untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya  masyarakat Jawa Timur. 

Demikian hal itu disampaikan oleh  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa,  Minggu (24/10) dalam sesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Media Independen Online (MIO) Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Minggu, 24 Oktober 2021, yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, DR. Andriyanto. ST.

Selanjutnya dalam sambutan Gubernur Jatim yang dibacakan oleh DR. Andriyanto, ST itu, dikatakannya bahwa peranan Pers selama ini sebagai pilar ke empat memiliki peranan strategis setelah Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif.

Dimana fungsi dan tugas Pers dituntut untuk  menjadi penyeimbang dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan akuntabel, sehingga produk jurnalislistik yang dihasilkan menjadi produk intelektual yang dapat dipercaya kebenarannya.

Gubernur Khofifah dalam sambutannya juga sangat  mengapresiasi terhadap peranan media yang dinilainya mampu mengedukasi pembaca cerdas, sehingga hal itu menjadi langkah mudah bagi pemerintah dalam mengajak kepada masyarakat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Diakuinya bahwa peranan pers dalam penanganan Covid 19, sangat besar bahkan  kondisi level PPKM di Provinsi Jawa Timur, yang terbanyak untuk level 1, menurut Gubernur, tidak lepas dari peranan media.

Secara tegas Gubernur Khofifah dalam kata sambutan yang dibacakan oleh DR. Andriyanto tersebut, sangat mendukung dengan hadirnya MIO Indonesia,  di Provinsi Jawa Timur dan beberapa Pengurus Daerah  di Kabupaten/Kota berjuluk Kota Pahlawan tersebut.

Diharapkannya, organisasi MIO Indonesia,  akan mampu memberikan informasi yang akurat dan sekaligus bisa menjadi mitra bagi pemerintah dalam hadirkan kepentingan yang berguna untuk bangsa dan negara.

Dikesempatan  yang sama Ketua Umum MIO Indonesia,  AYS Prayogie menyambut dengan baik dukungan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim tersebut. 

Prayogie mengatakan bahwa respon yang diberikan Pemprov Jatim  ini, merupakan menjadi dukungan moril yang luar biasa bagi MIO Indonesia,  khususnya bagi Pengurus Wilayah MIO Prov Jatim yang baru saja usai dilantik.

Prayogie juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi hingga terealisasi pelantikan MIO Jatim bersama 23 Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tersebut sesuai rencana. 

Diacara yang sama dalam kata sambutan  yang disampaikan Ketua Kadin Provinsi Jatim DR. H. Basa Alim Tualeka, MSi yang juga hadir di acara pelantikan MIO Jatim tersebut.

Dengan paparannya yang lugas dan terinci, Ia menyampaikan tentang strategi pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan. 

Menurut DR. H. Basa Alim Tualeka jika metoda ini dapat diaplikasikan, ia meyakini  akan menjadi solusi pembangunan ekonomi masa kini dan juga masa depan.

Disebutkan lebih jauh oleh Dewan Pakar DPP MIO  Indonesia,  tersebut bahwa negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang komplit dan berlimpah. 

"Hal itu jika dikelola dengan baik, saya meyakini bahwa lewat strategi pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan, dapat mensejajarkan keberadaan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya yang ada di dunia,, kedepan," pungkas DR. H. Basa Alim Tualeka.

(Rel/Mio)

Jawa Barat Menjadi Provinsi Pertama yang Menerbitkan Perda Pesantren

serberita    October 24, 2021    Comment   

Jawa Barat Menjadi Provinsi Pertama yang Menerbitkan Perda Pesantren

SERBERITA.COM | SUMEDANG -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional 2021 Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja Sumedang di GOR Desa Tegalmarung, Kabupaten Sumedang, Sabtu, 23 Oktober 2021.

"Santri hari ini dihargai. Kita bersyukur, Hari Santri Tingkat Nasional dilaksanakan mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan seperti sekarang," katanya

Uu mengatakan, Hari Santri merupakan momentum bagi para santri untuk belajar lebih baik lagi supaya ilmu agama dipahami secara paripurna. Begitu juga, katanya, santri harus membawa kebermanfaatan di tengah masyarakat.

"Mati memperkuat ketauhidan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Namun di era 4.0, seleksi kehidupan semakin dinamis, hanya orang beriman dan punya pengetahuan yang bertahan. Kita harus adaptif dengan pondasi dalam kehidupan kita, keimanan, dan ketakwaan," ucapnya.

Menurut Panglima Santri Jabar, ada dua peraturan penting lain yang mendukung santri dan pesantren di Indonesia. Yaitu lahirnya Undang-undang Pesantren dan terbaru Peraturan Presiden tentang dana abadi untuk pengelolaan pesantren. Jabar juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Pesantren.

"Ada tiga hak yang bisa diterima ponpes sesuai Perda Pesantren. Pertama, hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah," katanya.

Adapun tema nasional yang diangkat pada hari santri tahun ini yaitu Santri Siaga Jiwa dan Raga. Pak Uu mengatakan bahwa tema tersebut dapat menjadi spirit bagi para santri untuk terus memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, kata Pak Uu, para santri harus terus mengasah kemampuan di era saat ini sekaligus menebarkan manfaat di tengah masyarakat. Maka, Pemda Provinsi Jabar menggagas Pesantren Juara. Salah satu program turunannya adalah One Pesantren One Product (OPOP). OPOP bertujuan agar pesantren mandiri secara ekonomi.

Kemudian, ada Santri Tani (Santani) yang terus didukung supaya hadir regenerasi petani, dan mendukung ketahanan pangan di Jabar. Santri juga harus menjadi teladan dalam melawan pandemi COVID-19 melalui ketaatan menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi.

"Santri harus sadar prokes, mengajak masyarakat agar ikut vaksinasi, santri harus jadi pelopor di bidang kesehatan," katanya. (rio/red)