Keturunan Kerajaan Talaga Manggung Prihatin: Nama Leluhur Dicatut Tanpa Izin

SERBERITA.COM || Majalengka – Suara keprihatinan datang dari kalangan keturunan Kerajaan Talaga Manggung yang menyesalkan pencatutan nama Talaga Manggung tanpa izin oleh kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Budaya Danghyang Rundayan Talaga (MAB-DRT). Pernyataan sikap ini disampaikan oleh seorang tokoh yang mengaku sebagai saksi langsung dari kejadian tersebut.

Talaga Manggung, yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka, dikenal sebagai kawasan yang sarat akan nilai-nilai budaya dan sejarah. Namun, menurut pernyataan tersebut, ada sekelompok orang yang secara sepihak mencantumkan nama Talaga Manggung ke dalam struktur komunitas mereka tanpa koordinasi atau permisi kepada Yayasan Talaga Manggung Simbar Kantjana maupun para sesepuh keturunan kerajaan.

“Sungguh sangat prihatin, nama besar Talaga Manggung yang berabad-abad menjadi warisan budaya kini seperti kehilangan makna, hanya dijadikan simbol tanpa etika,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya secara rinci.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komunitas MAB-DRT bukan bagian dari keturunan resmi Talaga Manggung. Ia juga menyayangkan adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan nama komunitas, yang sebelumnya sempat disebut sebagai Masyarakat Adat Budaya Danghyang Talaga, namun kini berubah menjadi Masyarakat Adat Budaya Danghyang Rundayan Talaga.

Pihak keturunan Kerajaan Talaga Manggung menekankan agar pihak-pihak terkait segera menghapus semua penyebutan nama “Talaga Manggung” dalam dokumen resmi mereka, baik cetak maupun digital. Mereka menilai, penggunaan nama tersebut tanpa izin telah menciptakan polemik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kabupaten Majalengka sangat luas, masih ada banyak tempat lain untuk mengembangkan budaya tanpa harus mengaitkan diri secara paksa dengan Talaga Manggung,” ujarnya.

Meski demikian, pihak keturunan Kerajaan Talaga Manggung menyatakan keterbukaan untuk bersinergi dalam pelestarian budaya selama dilakukan dengan cara yang beretika dan tidak melibatkan unsur politik atau penyalahgunaan identitas sejarah.

“Prinsip kami jelas: nilai budaya harus dijaga, bukan diklaim tanpa dasar dan tanpa restu para pewarisnya,” tutupnya (Red)

Share :