FSPMI Berjanji Akan Datang Kembali Dengan Masa Lebih Besar

serberita    October 27, 2021    Comment   

FSPMI Berjanji Akan Datang Kembali Dengan Masa Lebih Besar

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berjanji akan datang kembali dengan masa lebih besar bila aspirasinya tidak ditanggapi.

Pernyataan tersebut disampaikan, saat FSPMI menggelar aksi unjuk rasa nasional di halaman Kantor Bupati Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selas, 26 Oktober 2021.

Masa yang bergerak dari belbagai pabrik berkumpul dititik sekitar depan kantor Pemkab Purwakarta, di Jalan Ganda Negara Purwakarta.

Pihak Pemkab Purwakarta, akhirnya menerima perwakilan FSPMI.

Hadir diantaranya Asisten Daerah Satu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta beberapa unsur lainnya, dikarenakan Bupati Purwakarta berhalangan hadir.

Dari pihak FSPMI diwakili oleh Fuad BM Ketua KC FSPMI, Wahyu Ketua PC FSPMI SPAMK, beserta pengurus lainnya.

Pihak FSPMI Purwakarta, kecewa dengan tidak adanya Buiati. Mereka  berjanji akan kembali seandainya aspirasinya tidak ditanggapi.

 

Penyampaian aspirsi 

FSPMI ada  beberapa tututan kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

Yakni, Permintaan untuk menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) 2022,  sebesar 10%, diberlakukannya Upah di atas Upah Minimun tahun 2021 dan 2022, batalkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan yang terakhir Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibuslaw, hal itu diungkapkan oleh Fuad BM, Ketua KC FSPMI Kabupaten Purwakarta.

“Saya berharap Bupati dapat mengeluarkan surat edaran terhadap perusahaan terkait UMSK,” ucap Fuad.

Lanjutnya, kalau untuk UMK itu sendirian menurut kami besaran 10 persen itu memang ada kajiannya, dan berharap ada diskresi dari Bupati, karena Bupati berhak untuk menetapkan, dan menurut kita itu perlu naik lebih dari apa yang ditetapkan pada PP no 78.

 

“Itu sebetulnya tujuan kami bertemu dengan Bupati, dan sekarang tidak bisa ketemu kemungkinan kita akan minta jadwal ulang,” tuturnya.

Kata Fuad, perlu diketahui perbedaaan UMK kita dengan Kabupaten Karawang contohnya sangat jauh sekali. Rp.4.179.000  untuk Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan Kabupaten Karawang hampir mencapai Rp.4.900.000.

“Perbedaanya jauh,  sekitar Rp.700.000, dulu tidak sampai jauh seperti ini. Perbedaan paling tidak selisih Rp.100.000,” tegasnya 

 

Fuad mengatakan, kami berharap apa yang telah disampaikan dapat diakomodir oleh pemerintah.

“Jika apa yang disampaikan pihaknya tidak terakomodir, kami akan melakukan mogok daerah dengan beberapa elemen. Jika sudah lumpuh mungkin bukan hanya kami saja, kami akan koordinasi dengan elemen lainnya seperti SPSI, PPMI, dan  SPN, itupun jika tidak terakomodir,” tuturnya.

 

Sementara itu, Sekertaris Disnakertrans Arip menjelaskan, pihaknya pada bulan November akan mengadakan rapat dewan pengupahan yang didalamnya ada perwakilan dari pemerintah, serikat-serikat dan pengusaha.

“Ya kita pada pemerintah harus ada ditengah-tengah mereka, kita tidak bisa memaksakan satu pihak tertentu dan melihat kemampuan perusahaan itu sendiri,” ucapnya.

Lanjut Arip, nantinya ada kesepakatan bersama, akan itu kita juga tidak bisa melanggar aturan yang berlaku.

 

“Intinya nanti dewan pengupahan akan berkerja dengan baik, dan meminta saran kepada semua unsur terkait, untuk jadwalnya kita sudah tetapkan”,tegasnya 

(Red)

Aset Ratusan Miliar Pabrik Nugget di Cukumpai Purwakarta Ludes Terbakar

serberita    June 22, 2021    Comment   

Aset Ratusan Miliar Pabrik Nugget di Cukumpai Purwakarta Ludes Terbakar

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Sekitar 300 miliar 

aset pabrik pengolahan daging di Desa Cikumpai,  Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Salasa (21/6) hangus  terbakar. Kejadian yang menghebohkan warga di Desa Cukumpai, tadi pagi (Selasa red) terjadi sekitar pukul 07.45 WIB, berawal saat karyawan menyalakan mesin masak nugget.

Menurut warga sekitar, Endang (36) mengatakan  tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari dalam mesin yang disusul keluarnya api.

Tidak lama dari kejadian tersebut, api  menjalar ke kabel listrik dan membakar seluruh area pabrik pembuatan sosis tersebut.

Sontak saja, karyawan berhamburan keluar area pabrik dan suasana mencekam saat itu, "Karena selain api menjalar juga ada letupan letupan suara"tegas Endang.

 

Dalam kejadian tersebut  tidak ada korban jiwa , hanya perusahaan menderita kerugian yang cukup besar menurut taksiran  mencapai Rp300 miliar. 

Sumber lain dilokasi kejadian didapat, bangunan berdiri  di areal seluas 6.000 meter persegi.

Akibat kebakaran tidak tersisa mesin dan bahan baku  terbakar yang terselamatkan sebagian kecil.

Kanit Reskrim Polsek Campaka, Iptu Jamhur, Selasa (22/6) pada wartawan mengatakan  kerugian material ditaksir sebesar Rp300 miliar.

" Kejadian sekitar  pukul 07.45 WIB. Infonya  karyawan  menyalakan mesin masak nugget. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari dalam mesin yang disusul keluarnya api"jelasnya 

"Kemudian api menjalar ke kabel listrik dan membakar seluruh area pabrik

Saat berita dilansir belum ad keterangn resmi dari pihak perusahaan  dan petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan  pemadaman.

(Warin 02)

Pabrik Motor Honda Bagi-bagi Paket Lebaran di Jabar dan Jakarta

serberita    May 05, 2021    Comment   

Pabrik Motor Honda Bagi-bagi Paket Lebaran di Jabar dan Jakarta

AHM bagi-bagi paket Lebaran. (Foto: Net)

wartaindustri.id | JAKARTA - Produsen sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM), yang dikenal masyarakat sebagai pabrik motor Honda, bagi-bagi paket Lebaran untuk warga prasejahtera di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta.

Di Jabar, warga tiga daerah yang mendapatkan bingkisan Lebaran AHM tersebut, yakni warga di area Cikarang, Deltamas, dan Karawang. Jatahnya 502 paket bingkisan.

Sedangkan di Jakarta, yang mendapat bingkisan dari AHM, adalah warga di area Sunter dan Pegangsaan. Mereka mendapat jatah 642 paket.

AHM secara keseluruhan menyalurkan 1.144 paket bingkisan Lebaran pada periode 4 - 5 Mei 2021, yang dilakukan secara bertahap.

Bingkisan Lebaran yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, susu, gula, dan mie instan.

GM Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin mengatakan kendati pandemi masih melanda negeri ini, AHM berharap masyarakat dapat tetap menjalani ibadah puasa dengan sehat bersama keluarga, menyongsong Idul Fitri tahun ini.

”Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menemani masyarakat berpuasa sekaligus menyambut lebaran tahun ini dengan lebih bermakna,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).

Mengikuti anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, penyaluran bingkisan Lebaran tetap mengikuti panduan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan saat pembagian bantuan dan menjaga jarak.

Selain peduli kebutuhan pokok masyarakat, AHM juga melakukan berbagai program yang mengacu pada 4 pilar, yakni program pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan mengantarkan masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. (ant/w-03)

Wisata Industri Karawang Bisa Berkembang, Syaiful Huda: “Asal Ada Inisiatif dan Terobosan Pemda”

serberita    April 29, 2021    Comment   

Wisata Industri Karawang Bisa Berkembang, Syaiful Huda: “Asal Ada Inisiatif dan Terobosan Pemda”

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. (Foto: MDS)

wartaindustri.id| KARAWANG – Agar wisata industri di Kabupaten Karawang bisa berkembang, perlu ada inisiatif dan terobosan-terobosan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaifu Huda,  dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di  Hotel Mercure, Rabu (29/4/2021).

“Karawang memiliki kawasan industri yang sangat besar, dan ini sangat potensial untuk dijadikan sebuah wisata industri. Untuk mewujudkan itu, perlu ada inisiatif dan terobosan-terobosan dari pemerintah daerah,” katanya.

Tambah Syaiful Huda, tidak mudah untuk mewujudkan konsep itu.  Kuncinya adalah inisiatif pemerintah daerah berkolaborasi dengan industri.

“Yang bisa dikembangkan apa saja sesuai dengan basis industri yang ada, tidak harus setiap hari tapi bisa seminggu sekali dibuka, hingga akhirnya anak-anak atau masyarakat umum mengetahui keberadaan wisata industrinya,” ucap Huda.

Menurutnya,  di negara-negara yang memiliki industri-industri besar oleh pemerintah dimanfaatkan menjadi wisata edukasi.

“Di negara-negara lain ketika ada korporasi besar, kawasan industri besar, di situ sekaligus ada wisata edukasi. Masyarakat bisa tahu persis, yang selama ini susah akses, jadinya masyarakat bisa belajar banyak di situ,” katanya lagi.

Dikatakan Huda, untuk mewujudkan itu semua butuh langkah-langkah inisiatif dan terobosan. Meskipun tidak gampang, tetapi dia meyakini bahwa Pemkab Karawang bisa.

Memang tidak mudah, lanjutnya, untuk mewujudkan itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan merangkai satu-satu jejarang baru.

“Tetapi saya meyakini karena ini menggunakan institusi pemerintah dalam hal ini Pemda, mestinya seluruh elemen, entitas yang ada di Karawang tunduk dengan apa yang menjadi bagian dari pengembangan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Politisi PKB dari Dapil Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi ini, meyakini bila konsep itu bisa terwujud,  akan menjadi  wahana ekonomi kreatif  bagi masyarakat Kabupaten Karawang. (MDS/Warin)

Kang Emil akan Bentuk Tim Pengawasan THR

serberita    April 22, 2021    Comment   

Kang Emil akan Bentuk Tim Pengawasan THR

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, usai peresmian Alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. (Foto: WI 03)

wartaindustri.id | CIREBON – Gubernur Jawa Barat (Jabar), M. Ridwan Kamil akan membentuk Tim Pengawasan untuk memastikan perusahaan jujur dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri.

 

“Harus ada yang memantau agar pekerja mendapatkan keadilan memperoleh haknya,” ujar Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil, seusai meresmikan Alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon, Rabu (21/4/2021).

 

THR, menurut Kang Emil, adalah kewajiban perusahaan kepada pekerja, yang harus dipenuhi oleh perusahaan di Jabar.

 

“Jangan sampai ada perusahaan yang bohong, tidak jujur dalam pemberian THR,” katanya.

 

Lanjutnya, jangan sampai ada perusahaan yang mengaku tidak sanggup membayar THR, padahal punya kesanggupan untuk itu.

 

Kang Emil kembali mengingatkan, bahwa THR itu hak pekerja yang harus dibayarkan penuh, sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat.

 

Itulah sebabnya ia bermaksud membentuk tim pengawasan untuk memastikan pekerja menerima haknya.

 

“Tolong, hargailah ketaatan kepada pemerintah,” tandasnya. (ant/warin 03)

PT Pindad Sambut Baik Wacana Pindah ke Kertajati

serberita    March 31, 2021    Comment   

PT Pindad Sambut Baik Wacana Pindah ke Kertajati

Salah satu sudut pabrik PT Pindad (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG  –  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan agar fasilitas produksi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dipindahkan ke areal sekitar Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam jumpa pers di Bandung, Senin (29/3/2021).

“Fasilitas produksi PT Pindad dan PT DI diarahkan untuk pindah ke Kertajati, sehingga wilayah produksi keduanya di Bandung dapat diubah jadi kawasan bisnis yang lain, salah satunya pariwisata,” kata Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil.

Direktur Umum PT Pindad (Persero), Abraham Mose, menyambut baik wacana pemindahan tersebut.

Menurutnya, PT Pindad menyambut ide itu dengan sangat baik. Pindad ini sudah sejak lama di Bandung.

“Bisa dikatakan dengan meningkatnya produksi, kami juga sudah memerlukan lahan yang lebih besar lagi dengan gedung-gedung dan fasilitas yang lebih modern,” kata Abraham usai menghadiri pertemuan bersama rombongan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/3/2021).

Terkait itu, Abraham mengatakan jika wacana itu terwujud PT Pindad berharap mendapat luas lahan yang sama atau lebih besar dari luas tanah fasilitas produksinya saat ini.

“Kalau kita bisa dapat lebih di sana, kami bisa memproduksi produk-produk pertahanan yang notabene saat ini lebih banyak order-nya (pesanannya),” kata Abraham menerangkan.

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah apabila rencana itu terlaksana, maka harus dipikirkan juga fasilitas dan sarana-sarana yang mendukung modernisasi industri pertahanan di Indonesia. (ant/warin 03)

Jika Tol Cisumdawu Selesai, Kertajati Optimal dan Jadi Kota Baru

serberita    March 30, 2021    Comment   

Jika Tol Cisumdawu Selesai, Kertajati Optimal dan Jadi Kota Baru

Bandara Kertajati di Majalengka (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka akan optimal beroperasi ketika Tol Cisumdawu selesai dibangun.

"Bandara Kertajati ini belum berfungsi optimal karena Tol Cisumdawu belum selesai. Tapi, tadi disampaikan Menteri PUPR bahwa Desember 2021 akan terhubung," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Bandung, Selasa (30/3/2021).

Bandara Internasional Kertajati merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam Rebana Metropolitan. Dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di Rebana Metropolitan, Kertajati direncanakan akan menjadi kota baru dengan konsep aerocity.

"Patimban dengan kota maritimnya dan Kertajati dengan aerocity-nya," ujar Kang Emil.

Rebana Metropolitan sendiri diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Menurut  Kang Emil, Rebana Metropolitan pun diprediksi akan menyumbang satu persen pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, kata Kang Emil, pemerintah pusat mendukung penuh pembangunan Rebana Metropolitan dengan akan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati atau Kawasan Rebana Metropolitan.

"Tadi Pak Presiden setuju, akan di follow-up melalui Perpres Percepatan Pembangunan untuk menjadi dasar hukum pemerintah pusat melakukan intervensi infrastruktur di kawasan Rebana itu,” tuturnya.

Selain dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo, BIJB Kertajati juga akan difungsikan untuk maintenance, repair, overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.

"Bandara Kertajati akan difokuskan juga pada MRO sehingga semua pesawat bisa maintenance di sana. Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada nonpenumpang, kalau kargo sudah dimulai," kata Kang Emil.

 
Kang Emil menuturkan, ada maskapai penerbangan internasional yang minat membuka MRO di Bandara Internasional Kertajati dan hal itupun sudah dilaporkan kepada Presiden RI saat pihaknya menghadiri rapat terbatas di Jakarta.

"Juga saya laporkan ke Pak Presiden ada pihak penerbangan internasional di Asia yang juga berminat membuka MRO maskapainya di Kertajati," tuturnya.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) untuk pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati sebagai MRO pesawat.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kasau untuk memanfaatkan kegiatan MRO di Kertajati, maka kita akan segera bangun dan kembangkan di lahan yang sudah ada secepatnya," katanya.

"Ke depannya juga untuk pesawat pribadi yang selama ini melakukan perawatannya di luar negeri," ujarnya.

Budi juga memastikan, sesuai arahan Presiden RI, Bandara Internasional Kertajati akan dikonsentrasikan untuk umrah dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. (ant/warin 03)

Perlu Pelayanan KB di Zona Industri, Ambu Anne: “Mayoritas Karyawannya PUS”

serberita    March 29, 2021    Comment   

Perlu Pelayanan KB di Zona Industri, Ambu Anne: “Mayoritas Karyawannya PUS”

wartaindustri.id| PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terus berinovasi dalam  Program Keluarga Berencana (KB), dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) di zona industri.

 

Inovasi yang dilakukan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Purwakarta ini, merupakan terobosan untuk  memberikan pelayanan istimewa kepada warga Purwakarta.

 

Kepala DPPKB Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat mengatakan pelayanan KB MKJP di perusahaan baru dimulai di PT Indorama yang dihadiri Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

 

"Ada beberapa perusahaan yang sudah kita agendakan dan hari ini launchingnya ada di Perusahaan PT Indorama, ada yang terus dilayani, dan ini akan terus dilayani bukan hanya sekali namun teknisnya ada pendaftaran di setiap poliklinik yang ada di perusahaan," kata Yayat Hidayat, Senin (29/3/2021).

 

Dia menjelaskan, sebelum dilakukan MKJP, calon akseptor akan diberikan konseling terlebih dahulu. Sehingga akseptor menjadi semakin mantap untuk melakukan MKJP.

 

"Hal itu dilakukan karena zona industri dianggap akan mempengaruhi peningkatan angka kelahiran baru. Oleh sebab itu, KB MKJP adalah upaya membangun keluarga yang tangguh dan mempersiapkan generasi ke depan yang lebih berkualitas," kata Yayat.

 

Ia mengungkapkan, perusahaan ini memiliki sasaran strategis peserta Keluarga Berencana (KB) untuk meminimalisasi pertumbuhan penduduk.

 

"Hal ini penting untuk mengarahkan masyarakat tentang kontrasepsi menjadi lebih dari sekadar alat untuk mencegah terjadinya kehamilan, tetapi untuk mewujudkan kehidupan reproduksi yang sehat agar terhindar dari kehamilan tidak diinginkan serta kesakitan dan kematian karena kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu sering," jelasnya.

 

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan, pihaknya mengapresiasi inovasi yang dilakukan jajaran DPPKB Kabupaten Purwakarta dengan terus berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk untuk masyarakat yang sejahtera.

 

"Ini adalah terobosan baru dari teman-teman DPPKB dan seluruh jajarannya dan disupport BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Barat, sinergitas yang baik dengan perusahaan,” ujar Ambu Anne, panggilan karib Anne Ratna Mustika.

 

Menurutnya, hal itu merupakan rencana yang sudah lama dikarenakan mayoritas karyawati di perusahaan Kabupaten Purwakarta adalah pasangan usia subur.

 

Terbukti, sambung dia, dari data Dinas Kesehatan kurang lebih dua ribu angka kelahiran yang bukan KTP Purwakarta dan itu dari sektor Industri atau pendatang.

 

"Itulah yang menjadi dasar kita untuk menyisir, sementara pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah hari kerja Senin-Jumat, sementara dalam waktu tersebut para karyawati sedang bekerja dan program tersebut dilakukan," beber Ambu Anne.

 

Sementara terkait pelayanan pemasangan KB di perusahaan, lanjut Bupati Purwakarta, untuk semua karyawati baik dari Purwakarta atau luar Purwakarta, dan rata-rata pasangan usia subur yang bekerja disektor industri ini.

 

"Untuk launching kita laksanakan di PT Indorama dan akan kita lakukan pelayanan di seluruh perusahaan yang ada di kabupaten Purwakarta terlebih pasangan usia subur," imbuhnya.

 

Pihaknya juga mengapresiasi atas banyaknya masyarakat yang menggunakan MKJP seperti IUD dan implant. "Untuk pasangan usia subur tunda dulu kehamilan, gunakan alat kontrasepsi KB saat berhubungan suami istri. Kami akan berupaya agar pelayanan KB di kabupaten purwakarta dapat terus meningkat," demikian Ambu Anne. (Warin02)

DPRD Karawang: Pencemaran Limbah B3 di Gudang PT TJS Melanggar Aturan

serberita    March 22, 2021    Comment   

DPRD Karawang: Pencemaran Limbah B3 di Gudang PT TJS Melanggar Aturan

Audiensi dengan DPRD Karawang soal limbah B3.  (Foto: ipk)

wartaindustri.id | KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menilai pencemaran limbah B3 di Gudang PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) melanggar aturan.

Itulah salah satu kesimpulan audiensi DPRD Karawang dengan berbagai pihak terkait, di Ruang Sudang DPRD Karawang, Kamis (17/3/2021).

Audiensi tersebut tidak menemukan kata sepakat asal muasal pencemaran limbah B3 berupa minyak (limbah oli) yang mencemari lingkungan sekitar PT TJS.

Pengakuan adanya pencemaran limbah B3 tersebut sudah dinyatakan secara tertulis bersumber dari PT Triguna. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak dihadirkan oleh PT TJS, sehingga pada akhirnya terjadi saling tuding asal mula pencemaran tersebut.

Sementara itu, menurut perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, izin penampungan limbah B3 tersebut sudah kadaluarsa sejak maret 2020 lalu dan belum ada perpanjangan. Sedangkan gudang tersebut masih dipergunakan untuk menampung limbah B3.

Oleh karena itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Karawang akan memastikan perizinan Amdalnya.

“Apakah ada atau masih berlaku atau sudah kadaluarsa?” kata perwakilan DLHK Karawang.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Asep IB mengatakan bahwa apa pun alasannya, yang jelas pihak pengumpul limbah B3 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

“Kemasan limbah B3 harus disesuaikan dengan karakteristik limbahnya, jika limbah oli dikemas dengan karung, maka itu dapat dipastikan tidak sesuai dengan kaidah penanganan dan pengolahan limbah tersebut, dan jika mencemari maka ada sanksinya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus tegas.

“Jika ada perusahaan yang dengan sengaja tidak menjalankan peraturan dalam penanganan limbah B3 harus berani memberikan sanksi dengan tegas, bila perlu perusahaan tersebut ditutup,” tandasnya.

Sementara anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, H. Abas mengatakan perusahaan pencemar lingkungan harus bertanggumg jawab dalam pemulihan pencemaran tersebut dan melakukan tindakan sampai tuntas.

 

Lebih lanjut, menurut dia, perusahaan harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tercemar dan sekaligus memberikan sosialisasi atas kejadian itu.

“Apalagi lokasi gudang tersebut berada dekat dengan pemukiman. Jika tidak ada penanganan, pihak DLHK harus berani menutup dan tidak boleh berpihak kepada pengusaha,” katanya.

Hasil dari audiensi tersebut, pihak DPRD menyimpulkan opat poin yakni, pertama, akan digelar rapat lanjutan dengan menghadirkan semua pihak termasuk PT Triguna dan Pertamina.

 

Kedua, DPRD komisi III dengan DLHK Karawang akan melakukan kunjungan ke gudang milik PT TJS dan ke PT ASI.

Ketiga, PT TJS harus melibatkan Karang Taruna, masyarakat, dan aparat desa setempat dalam penanggulangan pencemaran.

Dan keempat, sesuai dengan harapan PT ASI selaku yang terdampak meminta agar ada penanganan dengan tuntas.

Pihak PT TJS yang diwakili oleh Direktur PT TJS, Bambang, mengaku sudah melakukan beberapa tindakan dan pencegahan. Di antaranya adalah melakukan pengeboran total ada 52 titik dan melakuan tes dan sedang menunggu hasil analisa.

(ipk/santi)

Sengkarut Limbah B3 dari Gudang PT TJS, PT ASI yang Kena Getahnya

serberita    March 22, 2021    Comment   

Sengkarut Limbah B3 dari Gudang PT TJS, PT ASI yang Kena Getahnya

Rembesan limbah B3 di PT ASI.

wartaindustri.id | KARAWANG – Sengkarut pencemaran limbah industri B3 (oli) di kawasan industri Kabupaten Karawang mulai menemukan titik terangnya.

Limbah B3 yang mencemari kawasan pabrik PT Adyawinsa Stamping Industries  (ASI) itu akibat rembesan oli dari gudang milik PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) yang diduga memasuki lokasi pabrik PT ASI.

HRD PT ASI, Rudi Martono (Foto: IPK) 

Pihak PT ASI sempat kebingungan dengan adanya pencemaran oli di area pabriknya tersebut.

 

“Kami sudah beberapa hari mencari sumber pencemaran tersebut. Karena tidak menemukan sumber pencemaran dari pabrik kami,” ujar HRD PT ASI, Rudi Martono, SH, MH, pekan lalu.

 

Usut punya usut, lanjut Rudi, ternyata sumbernya adalah dari gudang perysagaan  tetangga yaitu PT Triguna yang mengontrak gudang milik PT TJS. Artinya, PT ASI hanya kena getahnya.

 

Menurutnya, PT ASI tidak terlalu banyak menuntut yang penting adanya penanganan dan penanggulangan agar pencemaran tersebut terus mencemari lokasi pabriknya.

 

“Kami khawatir masyarakat akan berasumsi pencemaran tersebut berasal dari PT ASI, jelas jika seperti itu kami kena getahnya,” imbuh Rudi.

 

Di sisi lain, PT Triguna sendiri sudah membuat pengakuan tertulis, bahwa pencemaran itu berasal dari gudang PT TJS yg dipakai olehnya.

 

Hanya disayangkan pada saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Karawang pihak PT Triguna tidak hadir. Akhirnya DPRD Karawang akan melakukan tindakan rapat lanjutan dan melakukan sidak ke lokasi pencemaran.

 

Lebih lanjut DPRD Karawang akan memanggil semua pihak termasuk Pertamina sebagai upaya klarifikasi dan validasi informasi.

 

Pasalnya, kuasa hukum Karang Taruna Warungbambu, Jasman, sempat mengatakan bahwa  limbah tersebut diduga berasal dari pencemaran minyak Pertamina di pantai utara Karawang beberapa waktu lalu.

 

Pihak DPRD Karawang juga bakal memastikan perbedaan asal sumber pencemaran tersebut. Menurut pihak PT TJS yang disampaikan oleh Manajer Teknis/Produksi PT TJS, Maman, sumber pencemaran berasal dari pipa bekas yang tertanam di area PT TJS, yang sudah tidak terpakai. Dan itu berasal dari PT Siangkali sebelum PT TJS beroperasi.

 

Sementara itu, pihak PT ASI berharap  agar masalah tersebut segera diselesaikan.

 

“Silakan PT TJS atau PT Triguna berargumen atau berkelit. Yang terpenting siapa pun yang harus bertanggung jawab harap selesaikanlah masalah pencemaran ini, agar kami  idak kena getahnya,” pungkas Rudi.

(IPK/Santi)

Suratno: Pemerintah Harus Selalu Hadir dalam Permasalahan Ketenagakerjaan

serberita    March 05, 2021    Comment   

Suratno: Pemerintah Harus Selalu Hadir dalam Permasalahan Ketenagakerjaan

Sekretaris Disnakertrans Karawang, Suratno. (Foto: Asep)

wartaindistri.id | KARAWANG –  Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Suratno, menyikapi berbagai dinamika ketenagakerjaan. Dan pemerintah harus hadir di setiap permasalahan mengenai ketenagakerjaan ini.

 

Menurutnya, soal ketenagakerjaan selalu menjadi sorotan di semua level tingkatan dan menjadi kajian yang menarik. Tak terkecuali di Kabupaten Karawang,  dinamikanya mulai terasa beberapa tahun ke belakang ini.

 

“Apalagi Kabupaten Karawang, bukan hanya kota industri terbesar di Asia, tetapi menjadi daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)  terbesar beberapa  tahun belakangan ini,” kata Suratno, di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).

 

Tentunya konsekwensinya terasa oleh pemerintahan, melalui Disnakertrans. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak menyelesaikan sesuai regulasi yang ada.

 

"Ketika pemerintah melakukan yang salah dalam menafsirkan regulasi, peran media harus muncul sebagai kontrol sosial," ucapnya.

 

Dikatakannya lagi bahwa Kabupaten Karawang, ketika menyelesaikan dinamika selalu melibatkan pelbagai pihak, selain pihak perusahaan juga organisasi pekerja yang bukan hanya satu.

 

Dia sangat mengapresiasi hadirnya wartaindustria.id di  Kabupaten Karawang. Media ini objeknya jelas.

 

“Saya berharap mediaindustri.id bisa menjadi corong untuk dunia  usaha dan menjadi media  informasi bagi masyarakat, serta menjembatani dinamika yang terjadi dengan  obyektif dan profesional," tegasnya.

(Asep/Red)

Kapolres Karawang: Ihwal Penanganan Covid-19, Masih Ada Perusahaan Tak Indahkan Alur

serberita    March 05, 2021    Comment   

Kapolres Karawang: Ihwal Penanganan Covid-19, Masih Ada Perusahaan Tak Indahkan Alur

Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra (Foto: Asep)

wartaindustri.id | KARAWANG - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Karawang, AKBP Rama Samtama Putra, S.IK.,M.H, M.Si, mengatakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang, untuk perusahaan menjadi skala prioritas yang dipantau khusus oleh Polres Kabupaten Karawang.

Namun masih ada pihak perusahaan yang tidak mengindahkan alur penanganan Satuan Tugas (Satgas) Covid 19, sehingga dalam penanganannya menjadi beban pemerintah.

 

"Ketika ada karyawan yang terpapar Covid-19, tidak langsung dilaporkan ke Satgas Covid-19 serta dilakukan isolasi oleh pihak perusahaan. Akan tetapi memerintahkan karyawannya untuk isolasi mandiri, dan itu menjadi beban pemerintah," kata AKBP Rama Samtama Putra, di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).  

 

Tambah dia, seharusnya pihak perusahaan yang  mengisolasi karyawannya dan melaporkan ke pihak Satgas Covid 19 Kabupaten Karawang.

 

"Dengan cara seperti itu, secara administrasi terdata dengan baik dan penanganan pasien tanggung jawabnya jelas," tegas Rama.

 

Dia berharap, kehadiran wartaindistri.id di Kabupaten Karawang dan Jawa Barat, mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kontrol sosial  yang baik untuk semua steakhilder atau masyarakat.

(Asep)

Road Show wartaindustri.id Diterima Kapolres Karawang

serberita    March 05, 2021    Comment   

Road Show wartaindustri.id Diterima Kapolres Karawang

Kapolres Karawang diapit jajaran wartaindustri.id (Foto: SA)

wartaindustri.id | KARAWANG - Silaturahmi tanpa batas direksi media online wartaindustri.id, diwakili  Pimpinan Perusahan Iwan “Portal” Karsiwan dan Manager Marketing Asep Supiyatna, diterima oleh Kapolres Kabupaten Karawang, AKBP Rama Samtama Putra H, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).

AKBP Rama Samtama Putra, mengatakan bahwa wartaindustri.id, sebaiknya  menjadi media khusus  menyajikan informasi tentang industri di kota industri terbesar di Asia.

 

"Ini media yang strategis," tegasnya.

 

Selain itu dia mengatakan, peran media harus mampu mensinergikan kepentingan industri dan pemerintah untuk kepentingan seluruh stakeholder dan sekaligus menjadi alat kontrol dari sisi kepatuhan hukum industri.

 

Kapolres yang baru saja singgah di Kota Lumbung Padi ini menambahkan, wartaindustri.id harus mampu mengoptimalkan serapan  sumber daya lokal. Artinya, bahwa perubahan  perkembangan teknologi harus diikuti dan menjadi kekuatan masyarakat Kabupaten Karawang, menangkap peluang yang ada.

 

Iwan "Portal" berbincang dengan Kapolres Karawang. (Foto: Asep)

Sedangkan Pimpinan Perusahaan wartaindustri.id, Iwan "Portal” Karsiwan  mengucapkan terima kasih  kepada Kapolres yang sudah meluangkan waktu menerima wartaindustri.id.

 

Dikatakannya bahwa kehadiran wartaindustri.id  untuk memberikan layanan informasi tentang dunia usaha dan berita lainnya, bukan hanya di Kabupaten Karwang, tetapi ditiga provinsi, JawaBarat, DKI Jakarta, dan Banten.

 

Sebagai media baru di Kabupaten Karawang, tutur Iwan, tentu saja pihaknya akan banyak belajar dan  bersilaturahmi,  diawali dengan Kapolres.

 

"Tentunya bukan hanya dengan Muspida, kami akan  bersilaturahmi  dengan seluruh stakeholder dan pelaku usaha serta  yang lainnya, agar kehadiran kami bisa diterima minimal di kampungnya sendiri, di Kabupaten Karawang," pungkas Iwan.

(Santi/Amalia)

Apindo Apresiasi Pemkab Purwakarta Membuka Investasi Perusahaan Padat Modal

serberita    March 01, 2021    Comment   

Apindo Apresiasi Pemkab Purwakarta Membuka Investasi Perusahaan Padat Modal

Ketua Apindo Purwakarta, Gatot Prasetyoko, SH

wartaindustri.id |  PURWAKARTA –

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Purwakarta, Gatot Prasetyoko, SH, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta yang membuka investasi perusahaan padat modal.

 

“Berdirinya kawasan industri yang sudah dimulai pembangunannya, akan menjawab tuntutan meningkatnya angka pengangguran ke depannya,” kata Gatot di ruang kerjanya, Senin (1/3/2021).

 

Menurutnya, Kawasan Industri Multi Optima Sejahtera (Kimos) yang berlokasi di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, diplot oleh Pemkab Purwakarta menjadi kawasan industri.

 

“Dengan berdirinya Kimos, nantinya akan hadir sekitar 500 perusahaan padat modal," katanya.

 

Dia sangat mengapresiasi pihak Pemkab Purwakarta, yang telah membuka kawasan industri tersebut.

 

“Itulah langkah yang bisa meminimalisir angka pengangguran,” imbuhnya.

 

Pembangunan Kimos yang sudah dimulai.

Hanya dia berharap nantinya, ketika kawasan industri tersebut sudah berjalan agar dijaga bersama karena merupakan aset daerah untuk masyarakat Purwakarta

 

Sebagaimana informasi dari Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BMPTSP) Kabupaten Purwakarta, Nurcahya, kepada wartawan bahwa Kimos nantinya akan menampung sebanyak 500 perusahaan padat modal.

 

“Sekitar 500 perusahaan akan menghuni Kawasan Industri Baru Kimos Purwakarta. Sehubungan dengan itu, nantinya akan dibutuhkan lebih dari 100 ribu tenaga kerja,” kata Nurcahya.

 

Pembangunan Kawasan Kimos,  akan mendongkrak nilai investasi Kabupaten Purwakata. Hingga akhir tahun 2020, realisasi investasi Purwakarta sudah di angka Rp69 triliun dari nilai target Rp60 triliun.

 

Terkait luas lahan untuk kebutuhan Kimos ini, mencapai 1.200 hektare. Kimos ini meliputi empat desa di Kecamatan Babakancikao. Meliputi Desa Hegarmanah, Babakancikao, Mulyamekar, dan Cigelam.

 

Kawasan industri baru ini, sambung dia, rencananya akan mampu menampung sekitar 500 perusahaan. Estimasinya, satu perusahaan membutuhkan minimal satu hektare lahan dan sisa lahan lainnya untuk sarana prasarana penunjang kawasan tersebut.

 

"Purwakarta diuntungkan dengan adanya kawasan industri baru ini. Meskipun, perusahaan yang akan berdiri di kawasan itu, mayoritas merupakan perusahan padat modal," ujarnya

(Akhmad Munasah)

Masa Pandemi. UPTD Pengembangan Sentra Kramik Terus Berbenah

serberita    January 29, 2021    Comment   

Masa Pandemi. UPTD Pengembangan Sentra Kramik Terus Berbenah

Keterangan foto : Mumun Maemunah, S.E Kepala UPTD Pengembangan Sentra Keramik Plered

WI | PURWAKARTA - Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pengembangan Sentra Kramik Plered, Kabupaten Purwakarta terus berbenah.

Terlihat dibeberapa ruang utama, seperti galeri tampak depan, kini tampil beda.

Ya, meskipun dalam masa Pandemi dan jumlah kunjungan sepanjang tahun 2020 anjlok ketitik terendah dari 11.000 pengunjung ditahun 2019, anjlok menjadi hanya 1600 pengunjung saja ditahun 2020,  akibat dampak Pandemi Covid 19.

Namun dimasa sulit itu, UPTD Pengembangan Sentra Kramik, berhasil direnovasi sehingga dimasa normal nanti gedung baru telah menanti kunjungan wisata lebih banyak lagi. Semoga.

Harapan penuh rasa optimistis itu setidaknya diutarakan Kepala UPTD Pengembangan Sentra Kramik Plered, Mumun Maemunah S.E belum lama ini.

Menurut Teh Mumun demikian sapaan karibnya, perluasan galeri akan memberi ruang gerak penuh pengunjung, dimana didalam galeri terpajang aneka bentuk kerajinan kramik yang di produksi ratusan pengrajin kramik Plered.

,"Ini nantinya pengunjung akan lebih leluasa, mengapresiasi segala bentuk hasil kerajinan tangan dari generasi kramik, yang kini tetap bertahan dengan kepiawaiannya dalam menelisik tanah liat."tutur Teh Mumun sambil  tersenyum

Diakui Mumun dalam kurun waktu setahun, terutama sejak Pandemi Covid 19 melanda Purwakarta dan kabupaten/kota lain dijabar, para pengrajin tanah liat di Pleredpun  terkena imbasnya.

,"Beruntung kita, agak tertolomg dengan pasar domestik yang anehnya meningkat tajam, saat pasar eksport nyaris stagnan."Imbuh Teh Mumun.

Kita mendapat order, yang lumayan tinggi meski harga jual, harus disesuaikan dengan tawaran tertinggi pasar lokal.

,"Ya, artinya untungnya tak seberapa, tapi alhamdulilah pasar lokal ini mampu mendorong kita sedikit bisa bernapas lega." tandas Teh Mumun,yang menolak merinci lebih lanjut soal anggaran proyek renovasi galeri dan atap bangunan.

,"Kalau soal dana renovasi,yang hampir habis 8 ratus jutaan lebih, saya kurang tahu, itu kewenangan Kadis yang terpenting bagi saya kini adalah fakta bahwa ruangan galeri dan atap atap pendukungya tak rapuh lagi."Pungkas Teh Mumun menyudahi bincang bincangnya dengan wartawan media ini. (Dayat Iskandar)

Pemkab Purwakarta Canangkan KB MKJP pada PUS di Zona Industri

serberita    January 25, 2021    Comment   

Pemkab Purwakarta Canangkan KB MKJP pada PUS di Zona Industri

WI | PURWAKARTA - Dibukanya tujuh zona industri di wilayah Kabupaten Purwakarta, dianggap akan mempengaruhi peningkatan angka kelahiran baru di wilayah tersebut.

Untuk mengendalikan hal diatas, Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat telah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) di zona tersebut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menaruh perhatian besar terhadap pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS) terlebih di kawasan zona industri. Menurutnya, KB MKJP adalah upaya membangun keluarga yang tangguh dan mempersiapkan generasi ke depan yang lebih berkualitas.

Pihaknya juga mengapresiasi atas banyaknya masyarakat yang menggunakan MKJP seperti IUD dan implant. "Untuk pasangan usia subur tunda dulu kehamilan, gunakan alat kontrasepsi KB saat berhubungan suami istri. Kami akan berupaya agar pelayanan KB di kabupaten purwakarta dapat terus meningkat," kata Ambu Anne pada Pencanangan KB MKJP dan Pendataan Keluarga di Puskesmas Kiarapedes, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, target akseptor KB yang telah dicapai Pemkab Purwakarta menunjukkan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk memulai keluarga yang ideal. Juga dalam upaya menjadikan keluarga sebagai pusat untuk pembinaan mental serta spiritual.

"Saya merasa bangga atas upaya yang telah dilakukan jajaran dinas terkait untuk program KB di Purwakarta. Telah terevaluasi sangat baik, jadi ini artinya seluruh kegiatan atau program dalam peningkatan pelayanan khususnya di bidang keluarga berencana terus akan kita lakukan kembali dan akan kita tingkatkan," kata Ambu.

Ia juga mengungkapkan, untuk meningkatkan pelayanan di hari kerja para karyawan dan karyawati pabrik. Kedepan, Disnakertrans, Apindo dan DPPKB Purwakarta akan melakukan MOU agar diberikan pelayanan didalam perusahaan, di waktu-waktu tertentu bagi karyawan perempuan yang usia produktif yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

"Ada beberapa kasus yang dilaporkan kepada kami bahwa ada pelayanan di zona industri yang belum tersentuh," tuturnya, seraya mengatakan selain itu untuk pelayanan yang terjauh, pihaknya telah meresmikan enam Saung Ambu di lokasi-lokasi yang terbilang terpencil.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kusmana, mengapresiasi langkah Pemkab Purwakarta yang konsen sampai ada pola penanganan hingga ke tingkat desa. "Termasuk dalam menangani covid-19 ada saung ambu dan tempat siaga sampai ke tempat RT dan RW," katanya.

Menurutnya, ini merupakan suatu inovasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, Purwakarta merupakan zona industri yang tentu saja banyak pasangan-pasangan muda. "Kedepan kita akan merancang agar di Jawa Barat terdapat pelayanan di wilayah perusahaan agar ada klinik-klinik di perusahaan dengan melibatkan dinas kesehatan dan DPPKB dengan alat kontrasepsi dari kita," demikian Kusmana. (Dayat Iskandr)