Surat Wakil Bupati Karawang tentang Pelaksanaan SBMPTN Dianggap Membebani Rakyat - serberita

Friday

Surat Wakil Bupati Karawang tentang Pelaksanaan SBMPTN Dianggap Membebani Rakyat


wartaindustri.id | KARAWANG -
Surat Bupati Karawang yang ditujukan kepada Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) perihal pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dianggap tidak pro rakyat, karena  memberatkan calon mahasiswa yang akan ikut Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UBTK).

 

Surat berkop Bupati Karawang Nomor 443/2057/secret, bertitimangsa 9 April 2021 itu ditandatangani Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaefulloh, SE dengan tembusan kepada Bupati Karawang.

 

Isi surat tersebut menegaskan seluruh panitia dan peserta SBMPTN 2021 dipastikan dalam keadaan sehat dibuktikan dengan hasil Negatif Tes Covid-19 berupa Swab Antigen/Genose/Swab PCR yang masih berlaku.

 

Surat edaran Wakil Bupati yang dianggap tidak pro rakyat.

Sebelumnya, pihak panitia SBMPTN Unsika juga sudah menerima surat edaran yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Karawang, H. Acep Djamhuri. Isi surat edaran tersebut hampir sama dengan surat edaran yang ditandatangani Wakil Bupati.

 

Hal itu dianggap memberatkan orang tua siswa yang anaknya akan mengikuti UTBK SBMPTN.

 

"Anak saya sudah tes Swab, Kang. Kalau tidak, dianggap mengundurkan diri,” kata salah seorang orang tua siswa, Bambang.

 

Keluhan yang datang, bukan hanya dari orang tua siswa,  tetapi juga datang dari siswanya sendiri.

 

Seorang siswa yang berasal dari Desa Anggadita, Klari Karawang, yang enggan disebut namanya (sebut saja Melani), mengaku kecewa dengan adanya surat edaran tersebut.

 

"Orang sakit tidak mungkin ikut test. Seharusnya surat edaran  soal teknis saja, bukan soal penekanan ke panitia," ujar Melani, Jumat (23/4/2021).

 

Dia mengaku tidak faham dengan maksud protokol kesehatan (prokes).

 

Apalah artinya prokes, kalau harus tetap ada hasil Swab,” katanya lagi.

 

Orang tua siswa lainnya mengatakan, sekarang ini Covid-19 dijadikan obyek kepentingan. Mau test masuk sekolah saja, harus  dibuktikan dengan Swab.

 

"Kan biayanya tidak murah, membebani rakyat saja. Harusnya Pemkab Karawang, kalau pro rokyat, menyediakan test Swab gratis untuk yang mau melanjutkan sekolah," ujar Iwan, orang tua siswa tersebut.

 

Apalagi kondisi setahun ini, lanjutnya, rakyat tidak bisa usaha seperti biasanya.

 

“Susah cari duit. Kasihan orang tua siswa, jadinya dilematis,” katanya lagi. (Warin 02)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda