serberita: Pemerintah
Showing posts with label Pemerintah. Show all posts
Showing posts with label Pemerintah. Show all posts

Saturday

Pelantikan HIPMI Karawang dan Launching Tax Centre


SERBERITA.COM | KARAWANG -  Pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DPC Kabupaten  Karawang, digelar di Hotel Akshaya Teluk Jambe Karawang, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Pelantikan pengurus DPC  HIPMI Kabupaten Karwang, masa  bakhti tahun 2021 – 2024, sekaligus launching tax centre bagi anggota HIPMI.

Hadir dalam acara pelantikan Bupati Karawang Dr Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang Aep Saepuloh, ketua umum HIPMI Jawa Barat Surya Batara Kartika dan jajaran HIPMI Jabar, anggota DPRD Propinsi Jabar Sri Rahayu, unsur Kepala Dinas dan mitra strategi HIPMI.

Dengan mengusung tema,  Memperkuat Peran Pengusaha Muda Mewujudkan Ekonomi, program prioritas HIPMI yaitu pemulihan dan peningkatan UMKM, dengan jumlah anggota 220 sebagian besar adalah pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HIPMI Jawa Barat Surya Batara Kartika menjelaskan,  bahwa HIPMI mengalami momentum keemasan.

“Tahun ini HIPMI mengalami momentum keemasan dimana senior-senior mempunyai jabatan strategis di Pemerintahan Pusat, ada empat  orang menjadi Menteri”, terangnya.

Selain acara pelantikan pengurus, HIPMI juga melaunching Tax Centre, program baru yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang dialami pengusaha-pengusaha yang tidak memahami tentang perpajakan, karena ketidaktahuannya tentang perpajakan.

Misi didirikannya HIPMI tax centre, menjadi lembaga perpajakan yang mengajak pengusaha sadar pajak, memberilan informasi dan sosialisasi kepada pengusaha tentang hak dan kewajiban perpajakan, melakulan publikasi dan regulasi perpajakan.

Sementara itu, ketua terpilih Komarudin ditemui seusai acara menerangkan ada total 160 orang pengurus namun yang dilantik hari ini hanya unsur-unsur ketua bidang.

“Alhamdullilah acara berjalan dengan lancar meskipun masih dalam masa pandemi, total ada 160 kepengurusan namun hari ini yang dilantik hanya unsur-unsur ketua bidang saja”, pungkasnya.
(Hny/Red)

Muscab PPP Karawang Mengusung Tema Merawat Persatuan Dengan Pembangunan


SERBERITA.COM| KARAWANG -
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan Muscab PPP yang ke VIII, dengan tema “Merawat Persatuan Dengan Pembangunan”. Acara diselenggarakan di RM. Sidang Reret kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Sabtu, 16 Okt 2021.

Agenda utama Musyawarah Cabang PPP adalah pemilihan Ketua DPC PPP Karawang, hadir dalam pembukaan Muscab Bupati Karawang Dr. Cellica Nurrachadiana, perwakilan dari partai politik, Ketua DPW Partai PPP provinsi Jabar Hj. ADE .Yasin .SH.MH.

Dalam sambutannya Ketua DPW Partai PPP provinsi Jabar Hj. ADE .Yasin .SH.MH. menyampaikan, “Kedepannya ada 5 syarat yang
harus dibangun oleh pengurus baru PPP, diantaranya silaturahim kepada tokoh-tokoh PPP, tokoh pesantren, alim ulama, guru,
pendekatan kepada kaum perempuan,
kaum milenial, dekati kaum dhuapa, dimasa pandemi sangat tepat sekali bisa dekat dengan dhuapa seperti memberikan bansos, dekati dewan agar melaksanakan pendekatan kepada umat dengan mendengar aspirasi umat”, ujarnya.

Lebih jauh Ade Yasin menjelaskan, “Ada hal-hal yang menjadi fokus utama PPP diantaranya memberantas kemiskinan, penciptakan dan memperluas lapangan kerja, memuliakan ibu”, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP karawang Hj Lina Sugiharti SE mengumumkan kandidat untuk Ketua DPC PPP Karawang periode 2021 – 2026 adalah H.Dedi Rustandi.SE.

Hj Lina Sugiharti dalam sambutannya mengharapkan ketua yang baru dapat memberikan napas baru dan menjadikan PPP lebih maju lagi.

“Diharàpkan ketua DPC PPP yang baru dapat memberikan napas baru dan menjadikan PPP lebih baik lagi sehingga kursi dilegislatif bisa bertambah”, pungkasnya.
(Hny/Red)

Hj. Rusmiati SM Unggul di 11 TPS Pilkades Cikumpay


SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Hj. Rusmiati. SM, Calon Kepala Desa (Cakades) Cikumpay Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, unggul di 11 TPS, dari  Cakades Amud Muhidin.

Total jumlah yang diraih suara Hj. Rusmiati, 3.101, jauh dengan yang  diperoleh Cakades Amud Muhidin,  yang hanya  meraih suara  1. 209.

Hasil pantauan penghitungan suara, yang agak ketat  terjadi di TPS 1, 2, 3, 4,  dan 5 di Kampung Mekarsari atau TPS yang dekat  sekitaran Kantor Desa Cikumpay. 

Walau perhitungan awal cukup ketat, namun suara Hj. Rusmiati, melesat meninggalkan peraihan  suara  Amud 

Untuk TPS 6 sampai 11, Hj. Rusmiati, menang telak di setiap TPS 

Hasil perolehan sementra Pilkades Desa Cikumpay, sampai berita ini dilansir.

TPS 1. 112 - 299
TPS 2. 151 - 259
TPS 3. 154 - 264
TPS 4. 174 - 266
TPS 5. 185 - 255
TPS 6.   82. - 294
TPS 7.   92. - 303
TPS 8.   80. -262
TPS 9.   32 - 231
TPS 19. 53 - 322
TPS 12  95 - 322.
(Aha/Red)

Banyak Warga Tidak Bisa Nyoblos di Pilkades Serentak Purwakarta


SERBERITA.COM| PURWAKARTA - Banyak warga yang mengeluhkan tidak bisa nyoblos di Pilkades Serentak Purwakarta, 
Sabtu, 16 Oktober 2021.

Data dari lapangan hampir merata di setiap kecamatan ada laporan warga yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya Karen tidak menerima undangan.
 
Warga  Kampung Curug, RT001/RW001,  Desa Depok, Ino Sunarya, ( 40 )  menjelaskan  bahwa dirinya  tidak mendapat  undangan untuk pencoblosan dari panitia KPPS.

Padahal dirinya  lahir di wilayah desa depok dan ber- KTP Desa Depok.

Banyak warga yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya,  di ungkapkan warga dengan berbagai cara 

Diantaranya melalui jejaring sosial facebook dan secara langsung dengan mengkritisi panitia pilkades.

Ino penasaran mendatangi Ketua RT setempat Santi , saat ditanya perihal tersebut Ketua RT tidak memberikan jawaban malah menyuruh  mempertanyakan ke ketua panita, namun dari ketua panitia pilkades Arifin menyuruh untuk menanya kan kembali ke ketua RT, "Data  awal dari ketua RT,tukasnya.”

 Usut punya usut ternyata perihal tersebut banyak juga di alami warga lainnya.

Babinsa juga mengatakan di salah satu TPS ada 6 orang pemilih yang tidak mendapatkan hak pilih nya.

jika di hitung kemungkinan jumlahnya berkisar puluhan orang , Ini adalah realita yg terjadi pada pesta demokrasi yang dianggap sangat merugikan kalangan masyarakat

 Bagaimanapun hak suara mereka tidak bisa tersalurkan padahal ini adalah ajang perubahan untuk desa kami.

Keterangan dari salah satu tokoh masyarakat RD (55) saat di konfirmasi.

Perihal kejadian ini warga berpendapat jika kualitas panitia pilkades di pertanyakan alias tidak profesional, malahan KN (55) mempertanyakan tentang SDM  seluuruh kepanitiaan Pilkades di Desa Depok.
(Emn/Red)

Hari Ini, Warga Purwakarta Tentukan Kades di 170 Desa


SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Hari ini, warga Purwakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021, menentukan Kadesnya di 170 desa. Diperkirakan sebanyak 545.318 warga di 170 desa, di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta menentukan siapa kepala desa di wilayah desanya masing-masing.

Pencoblosan dimulai pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WIB pada 1.172 titik TPS yang sudah ditentukan oleh kepanitiaan Pilkades.

Bupati Purwakarta, 
Anne Ratna Mustika, ikut mencoblos Cakades di TPS 4, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.

Dari ratusan ribu warga yang tercatat pada DPT Pilkades serentak tahun ini, nampak Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menyalurkan hak pilihnya, ikut mencoblos Cakades di TPS 4, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.

"Alhamdulillah, saya telah selesai mengikuti pesta demokrasi masyarakat desa pada Pilkades Serentak tahun 2021. Kepada warga masyarakat yang sudah masuk DPT untuk segera datang ke TPS untuk memilih calon kepala desa pilihannya. Mari sukseskan Pilkades Serentak tahun 2021," tulis Ambu Anne, Sabtu 16 Oktober 2021.

Ambu Anne juga mengatakan, hari pencoblosan Pilkades serentak di Purwakarta, tengah dilaksanakan sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan dengan berbagai catatan berkaitan dengan kondusifitas dan penerapan protokol kesehatan serta teknis-teknis pelaksanaan yang mengacu pada pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades serentak ini telah dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi khususnya dalam hal pengamanan yang melibatkan berbagai pihak terutama unsur Pemda dengan TNI dan Polri. "Kami berharap semua pihak yang terlibat agar senantiasa mampu memberikan pemahaman yang benar dan netral agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai harapan," kata Ambu Anne.

Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan langkah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan kesehatan pada proses Pilkades juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat yang terlibat dalam hajatan demokrasi ini.

"Selain upaya pencegahan pada hal-hal yang mengarah pada konflik dan sengketa Pilkades, kita juga harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin sehingga segala potensi penyebaran pandemi Covid-19 bisa diminimalisir. Karena Pilkades bagian dari sebuah proses demokrasi, mari kita ciptakan Pilkades yang sehat dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin impian masyarakat," demikian Ambu Anne.
(Aha/Disk)

Friday

Jasa Tirta II Gelar Rapat Koordinasi Antar Instansi Pengelola SDA


SERBERITA.COM || PURWAKARTA -  Jasa Tirta II bersama BBWS Citarum, BBWS Ciliwung-Cisadane, Dinas SDA Prov. Jawa Barat melakukan rapat koordinasi pengelolaan sumber daya air (SDA) di Wilayah Kerja Jasa Tirta II Kolaborasi antar sesama instansi pengelola SDA ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan pengelolaan SDA yang semakin kompleks, terutama kuantitas dan kualitas SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air membutuhkan penanganan yang komprehensif sehingga perlu koordinasi antara stakeholder yang lebih baik khususnya dalam pembagian kewenangan dalam tanggung jawab sesama institusi pengelolaan SDA,”ucap Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso dalam sambutannya pada acara Rakor Pengelolaan SDA Tahun 2021 Jasa Tirta II pada Bulan Oktober Tahun 2021.

Role sharing dalam pengelolaan SDA di Wilayah Kerja Jasa Tirta II juga dilakukan untuk menghasilkan program kerja terpadu yang optimal antar insitusi pengelola SDA. 
“Dalam rakor ini, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah kolaborasi antar instansi dalam percepatan proses SIPSDA pemanfaat sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum dan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane,”kata Imam Santoso. 

Menurut Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso, Jasa Tirta II mendukung upaya percepatan pengurusan Surat Izin Pengusahan Sumber Daya Air (SIPSDA) guna optimalisasi penyaluran air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Selain itu, program kerja lain yang dibahas dalam rapat koordinasi ini meliputi sinergitas program kerja operasi dan pemeliharaan serta konservasi dan sinergitas program TPOP Tahun 2022. Hadir pada kegiatan Rakor ini Jajaran Direksi Jasa Tirta II, Perwakilan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kemen. PUPR Gemala Susanti, Kepala BBWS Citarum Bastari, Perwakilan BBWS Ciliwung-Cisadane Jaya Sampurna dan Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Dicky Ahmad Sidik.

BPK RI Menemukann Kerugin Negara Setelah Mengadakan Pemeriksaan


SERBERITA.COM | KARAWANG - Badan Pemeriksa Keuangan {BPK) menemukn kerugian negara sebesar  RI, Rp 381.492.766. Kerugian tersebut didapat setelah 
tmelakukan serangkaian prosedur pemeriksaan yang meliputi reviu dokumen pemeriksaan fisik, dan wawancara dengan pejabat terkait secara uji petik atas kegiatan belanja modal-peningkatan jalan di Kabupaten Karawang.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ada kekurangan volume 22 pekerjaan belanja modal peningkatan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 381.492.766,-

Dalam hal ini berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada Dinas PUPR Kabupaten Karawang,  menunjukan terdapat kekurangan 22 volume pada tahun anggaran 2020.

Terkait itu, Ketua LBH Karang Taruna Kabupaten Karawang, Darus Hayina, SH,  di Kantor Hukum Arya Mandalika Alexander Dimas Parera,  SH, dan M.Khotibul Umam, SH mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terhadap kinerja Pemkab Karawang khususnya Dinas PUPR karena diduga telah merugikan rakyat dengan kondisi kualitas pekerjaan yang tidak bisa bertahan lama.

Dengan adanya persoalan tersebut, Dimas dan Umam akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Kekejaksaan Tinggi di Bandung Jawa Barat.”ungkapnya, Jumat (15/10/2021).

“Selain upaya-upaya langkah hukum yaitu akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi di Bandung, kita juga akan melakukan audensi dengan Dinas PUPR serta Dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten Karawang.”tutupnya.
(Hny/Red)

Ditanya Soal Anggaran Pembuatan TPS Kurang Layak, Pj Kades Depok Malah Minta Diberi Modal


SERBERITA.COM || PURWAKARTA - 
Pilkades serentak yang akan di selenggrakan pada,Sabtu,  16 Oktober 2021,  mengundang perhatian masyarakat. Berbagai harapan masyarakat turut mewarnai pesta demokrasi di setiap desa tersebut.

Seolah sesuatu yang dinanti-nanti kehadirannya uforia masyarakat dalam menyambutnya dilakukan dengan beragam cara.

Namun dalam pelaksanaannya ada saja hal yang dianggap kurang berkenan dan menimbulkan petanyaan dikalangan warga, seperti halnya Pembuatan TPS di masing-masing lokasi.
Sebut saja TPS 2, yang berlokasi di Desa Depok, Kecamatan  Darangdan, dianggap kurang layak dan minim kreatifitas sehingga menimbulkan pertanyaan bahkan kritikan warga setempat.  

Melihat kenyataan tersebut salah seorang warga mempertanyakan terkait anggaran untuk TPS, kepada Pj Kades Depok Abas Basuni dan Ketua panitia Pilkades,  Arifin , Jumat (15/6) sore.

Namun saat dipertanyakan perihal anggaran serta adanya TPS di Desa Depok yang kurang layak Pj Kades malah berkata, "Modalan atuh ku didinya (modalin dong sama kamu).’’ hardiknya. 

Ketua panitia Arifin menjelaskan ,  anggaran tanyakan saja ke ketua panitia KPPS. 

Hal itu sangat disayangkan karena jawaban yang dilontarkan oleh seorang pejabat Desa yang di anggap tidak pantas bahkan cenderung  arogan.

Demikian dikatakan warga setempat,  Gunawan,  dimana selayaknya sebagai pengayom masyarakat Pj Kades bisa memberikan jawaban yang berkualitas dan mendidik,  " Jika memang demikian saya sangat menyayangkan perihal kejadian itu' jelas Gunawan 

Bukan hanya itu saja, kritikan masyarakat perihal kondisi TPS yang memprihatinkan juga di lontarkan warga di media sosial, diketahui jika postingan itu di tujukan di sebuah grup Facebook yang ada di Desa tersebut , dengan memakai akun bernama muhamad aL-Fatih.

Terkait pembuatan TPS sebetulnya anggarannya di anggap cukup jika ketua KPPS nya kreatif dan bisa mengelola anggaran disesuaikan  dengan juklak juknis nya.

Beberap Ketua KPPS yang berhasil ditemui, 
 Ketua KPPS Desa Anjun, Ddsa Palinggihan Desa Plered mengatakan 
bahwa anggaran untuk membuat TPS ada,  dan diseduaikan dengn juklak dan juknis Krena sudah jelas dalam RAB.

Demikian dikatakan 
Wahyuana (40 ) ketua KPPS TPS 01, Dess Anjun.
(Emn/Red)

LMP Mada Jabar Akan Mengirimkan Surat Terkait Soal Desa Pasirtalaga


SERBERITA.COM || KARAWANG
Kejaksaan Negeri Karawang,  konsisten melaksanakan  agenda rutin sosialisasi penyuluhan hukum tentang Bantuan Sosial Tunai (BST)  kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di  Kabupaten Karawang.

Agenda tersebut,  bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Menyikapi agenda tersebut, Ketua Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Ormas LMP Mada Jabar), H. Awandi Siroj Suwandi mengapresiasinya. Tetapi, tokoh pergerakan Karawang yang biasa disapa abah ini juga mengingatkan, bahwa fokusnya penyuluhan hukum, bukan berarti mengabaikan penindakan sebagai bentuk produk.

“Amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa program BST yang dititipkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung akibat Pandemi COVID – 19 memang harus benar – Benar terealisasi dengan baik. Tapi jika suatu perbuatan sudah terjadi, apakah dapat ditolerir begitu saja.

"Tanpa adanya proses hukum lebih lanjut,” Urainya.

“Saya bersyukur ketika Kejari Karawang berkenan melakukan penyuluhan hukum terhadap  Kades, supaya lebih berhati – hati lagi dalam menjalankan amanat Pemerintah Pusat, dan jangan sampai ada penyalahgunaan dalam realisasinya.

"Semoga saja, tidak ada lagi upaya serta niat untuk menyalah gunakan amanat APBN,” Terang abah.

“Sosialisasi dalam hal pencegahan, itu sangat bagus. Tetapi, jika sudah terjadi adanya dugaan penyalah gunaan, meskipun sudah dikembalikan oleh Kades atau Pemdes, seharusnya Kejari lanjutkan untuk memproses, walau sudah ada pengembalian, tapi perbuatannya sudah ada. Bukan malah tidak melanjutkan untuk proses hukum,” Tandasnya.

Karen itu akan  menimbulkan gejolak dari masyarakat dengan adanya aksi teatrikal didepan kantor Kejari Karawang. Untuk itu, LMP Mada Jabar, dalam waktu dekat ini akan segera mengirimkan surat audiensi ke Kejari Karawang, dalam rangka mempertanyakan perihal masalah yang terjadi di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang,” Tegas abah.

Tak hanya sampai disitu, abah juga meminta, banyaknya informasi yang bersumber dari masyarakat berkaitan dengan beberapa dugaan korupsi juga perlu segera disikapi

 “Akhir – akhir ini banyak sekali informasi dugaan korupsi diluar BST, yaitu berkaitan dengan Dana Desa (DD) yang diduga diselewengkan. Contohnya seperti di Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Kades sudah mengakui, bahwa uangnya ia pakai untuk kebutuhan pribadi,” Pungkasnya.
(Hanny/Red)

Wednesday

Kader Perempuan Terbaik PKB Dilantik di DPRD Karawang


SERBERITA.COM | KARAWANG - Kader millenial dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Kabupaten Karawang, Rizka Restu Amalia, SH, dilantik mengisi kekosongan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW)  Rabu, 13 Oktober 2021. 

Rizka Restu Amalia SH dilantik menggantikan Almarhum H. Deden Rahmat menjadi anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Karawang

Sedangkan kader kaum perempuan lainnya dari PKB, 
Anggi Rostiana Tarmadi, A,Md,  dilantik  menjadi  Wakil Ketua 3,  DPRD Kabupaten Karawang menempati  jabatan  yang sebelumnya di dijabat  almarhum H. Deden Rahmat.

Hal ini disampaikan pengurus  DPC PKB Karawang dalam Konferensi Pers yang digelar sore harinya, setelah acara pelantikan. 

Ini dilakukan untuk rasa syukur dan memperkenalkan sosok muda milenial yang mulai hari ini akan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Karawang.

Rizka  Restu Amalia,SH, disela sela acara syukuran  mengucapkan terimakasih ke berbagai pihak yang telah banyak membantu dirinya hingga dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang menggantikan almarhum H. Deden Rahmat,.

"Saya akan terus melanjutkan perjuangan H.Deden, saya akan menjalankan fungsi anggota dewan dengan sebaik baiknya yaitu legislasi, budgeting dan controlling untuk membangun karawang yang lebih baik dan khususnya untuk masyarakat di dapil IV, serta  akan membangkitkan semangat kaum milenial dalam berkontribusi pembangunan di Karawang,"ujarnya.
(Hny/Red)

Dinsos Kabupaten Purwakarta Kurang Respon Terhadap Pengaduan Masyarakat


SERBERITA.COM| PURWAKARTA - Seorang warga berinisial GN ( 40 ) dari Kecamatan Darangdan, Rabu, 13 Oktober 2021,  mendatangi Kantor Dinas Sosial. Namun sesampainya di kantor dinas yang tadinya akan melaporkan adanya indikasi kebocoran pelaksanaan Bando, tidak digubris oleh Kepala Dinas Sosial. 

Saat dihubungi, GN, Rabu, 13 Oktober 2022, mengatakan  jika kedatangannya tersebut berkaitan dengan Permasalah bansos di wilayahnya.

"Saya sengaja datang ke sini,  untuk berkonsultasi dan mengadukan beberapa permasalahan terkait dengan penyaluran bansos, diduga  ada masalah.  Sebetulnya saya berharap bisa bertemu  dengan  para pejabat Dinsos. Tujuannya  agar bisa memberi penjelasan terkait bansos  yang diduga ada pemotongan "tegasnya 

" Saya sudah dua  hari berturut-turut kesini, namun  tidak  bisa bertemu, tutur GN,  kepada awak media.

Tambah dia, sangat  disayangkan ketika sebuah instansi pemerintah yang tugas utama nya melayani masyarakat sesuai dengan bidang nya masing-masing, ternyata terkesan tidak merespon atau kurang tanggap. 

Saat akan konfirmasi kepada Kabid dan Kepala Dinas Sosial, di ruang kerjanya, sedang tidak ada ditempat.

 "Kabid tidak ada di tempat sedangkan kepala dinas ada di ruangannya, tapi tidak mau menerima. 

" penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta,  tidak ada masalah"ujar Kadus yang diucapkan oleh staf.
(Emn/Red)

Tuesday

Disiplin Prokes dan Jaga Kondusifitas Kunci Sukes Pilkades Tanpa Ekses


SERBERITA.COM | PURWAKARTA -  Soal disiplin Prokes, menjadi yang utama untuk menuju sukses Pilkades, 16 Oktober 2021. Karena pencoblosan Pilkades serentak di Purwakarta, sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 16 Oktober 2021. 

Dengan berbagai catatan berkaitan dengan kondusifitas dan penerapan protokol kesehatan serta teknis-teknis pelaksanaan yang mengacu pada pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Pilkades serentak 2021 di Aula Sarja Arya Rancana, Mapolres Purwakarta, Selasa, 12 Oktober 2021. Dalam agenda tersebut, nampak hadir jajaran Forkopimda Purwakarta.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades serentak ini perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi khususnya dalam hal pengamanan yang melibatkan berbagai pihak terutama unsur Pemda dengan TNI dan Polri. "Kami berharap semua pihak yang terlibat agar senantiasa mampu memberikan pemahaman yang benar dan netral agar semua tahapan pilkades nanti dapat berjalan sesuai harapan," kata Ambu Anne.

Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan langkah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan kesehatan pada proses Pilkades juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat yang terlibat dalam hajatan demokrasi tersebut.

"Kita jangan hanya berfokus pada pencegahan hal-hal yang mengarah pada konflik dan sengketa Pilkades semata, tetapi kita juga harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin sehingga segala potensi penyebaran pandemi Covid-19 bisa diminimalisir. Karena Pilkades bagian dari sebuah proses demokrasi, mari kita ciptakan Pilkades yang sehat dan mampu melahirkan pemimpin impian masyarakat," kata Ambu Anne.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda Pilkades serentak tahun ini. Selain itu ia juga mengucapkan terimakasih atas peran TNI dan Polri dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkades serentak ini.

Sementara, Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto mengatakan, pengamanan Pilkades menjadi atensi jajarannya. Pihaknya juga terus bersinergi dengan TNI dan unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna mencegah terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Upaya-upaya pencegahan terhadap potensi konflik selama tahapan maupun pelaksanaan Pilkades, lanjutnya, menjadi bagian dari materi pembahasan rapat. Termasuk memetakan daerah-daerah rawan konflik. "Saling mendukung dan menjaga kondusifitas di antara seluruh pihak yang terlibat, menjadi kunci keamanan pelaksanaan pilkades," ujar AKBP Hery.

Untuk pengamanan, sambung dia, sebanyak 1.250 personel yang terjadi dari Personil TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Purwakarta. "Kami sudah siapkan beberapa personel baik dari Polda Jabar yang membackup kita dalam pengamanannya Pilkades serentak ini, termasuk dari satuan TNI, satuan Satpol PP, maupun satuan dari Polres terdekat seperti Polres Karawang dan Polres Subang," ujar Hery.

Dengan demikian, lanjut dia, kekuatan personel pengamanan Pilkades Serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta dapat terwujudnya Pilkades yang aman dan kondusif. Ia juga berpesan agar masyarakat mengikuti proses demokrasi di tingkat desa itu dengan baik. Pesan tersebut utamanya disampaikan untuk warga di 170 desa yang menggelar Pilkades.

"Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan, persaudaraan, dan kerukunan harus tetap kita jaga," demikian AKBP Suhardi Hery Haryanto.

Untuk diketahu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta akan berlangsung di 17 kecamatan, sebanyak 170 desa dengan jumlah TPS sebanyak 1.172 , jumlah Cakades sebanyak 574 orang, jumlah DPT 545.318 hak Pilih, jumlah Panitia Pilkades sebanyak 850 orang, jumlah kelompok penyelenggara Pilkades sebanyak 9376 orang dan jumlah Pengawas Pilkades sebanyak 510 orang. (Disk/Aha)

Ambu Anne Pilkades Jangan Menjadi Klaster Baru dalam Penyebaran Covid-19


SERBERITA.COM || PURWAKARTA - Seperti protokol kesehatan (Prokes) yang  sulit dihindari dalam Pilkades, 16 Oktober 2021. 

Sepekan setelah ada pengumuman resmi, Pilkades akan digelar 16, Oktober 2021, Calon seakan ephoria langsung ngejar target tersisa waktu seminggu, mengumpulkan masa sebanyaknya banyaknya termasuk dalam kampanye bersama hampir seluruh calon melanggar  Prokes.

Menurut Ambu Anne, di masa pandemi ini, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu poin yang harus diutamakan oleh pihak panitia baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta masing-masing calon. "Karena pada prinsipnya kita tidak ingin pelaksanaan Pilkades ini menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19," kata Ambu Anne.

Pelaksanaan Pilkades pada tahun ini setiap TPS dimasing-masing desa dibatasi dengan jumlah hak pilih sebanyak 500 hak pilih, serta pelaksanaan kampanye juga harus dibatasi orang yang datang, guna mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat.

"Biasanyakan satu desa itu hanya memiliki satu TPS, namun karena ditahun ini pandemi dan sudah ada peraturan dari Perbup serta Permendagri, masing-masing TPS harus menyiapkan prokes yang telah ditentukan seperti, tempat cuci tangan, thermo gun dan juga panitia desa harus menyuruh pulang apabila ada warga yang memiliki suhu tubuh tinggi," katanya.

Bupati Purwakarta juga berharap kepada seluruh penyelegara Pilkades termasuk Calon Kepala Desa untuk dapat membantu dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda Pilkades serentak tahun ini. Selain itu ia juga mengucapkan terimakasih atas peran TNI dan Polri dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkades serentak ini." Kita berharap beberapa tahapan penting yang akan segera kita laksanakan dalam gelaran Pilkades di 170 desa ini akan berjalan dengan aman, tertib tanpa hambatan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas," demikian Ambu Anne.
(Aha)

Monday

Deklarasi Damai Pilkades, Cakades Siap Menang Siap Kalah


SERBERITA.COM | PURWAKARTA -  Sejumlah Calon Kepala Desa (Cakades) dari 170 Desa, Senin, 11 Oktober 2021, secra serentak  membacakan janji siap kalah dan menang.
 
"Kami Calon Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta Bersepakat Untuk; Satu, menjamin pelaksanaan Pilkades serentak se Kabupaten Purwakarta berjalan secara damai, lancar, tertib, aman dan kondusif. Dua, siap mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata-tertib yang telah dibuatkan oleh panitia Pilkades. Tiga, siap untuk menerima kemenangan dan kekalahan dalam Pilkades melalui proses yang demokratis" ucapny yang dibaca secara serentak.

Demikian isi deklarasi damai yang dibacakan oleh para Calon Kepala Desa, disaksikan para panitia Pilkades pada Deklarasi Damai Pilkades Serentak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, Senin 11 Oktober 2021.

Kegiatan yang disaksikan jajaran Forkopimda tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Kecamatan Babakan Cikao dan juga digelar secara virtual di setiap kecamatan. Sebanyak 574 Cakades se-Kabupaten Purwakarta menandatangani deklarasi tersebut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangannya mengatakan, Mendagri telah memberikan rekomendari kepada Kabupaten Purwakarta untuk menggelar Pilkades serentak pada 170 desa di 17 kecamatan.

Menurut Ambu Anne, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4598/BPD tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 Tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021.

"Pilkades serentak di Purwakarta, sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021. Dengan berbagai catatan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan teknis-teknis pelaksanaan yang mengacu pada pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Ambu Anne.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta akan berlangsung di 17 kecamatan, sebanyak 170 desa dengan jumlah TPS sebanyak 1.172 , jumlah Cakades sebanyak 574 orang, jumlah DPT 545.318 hak Pilih, jumlah Panitia Pilkades sebanyak 850 orang, jumlah kelompok penyelenggara Pilkades sebanyak 9376 orang dan Pengawas jumlah Pilkades sebanyak 510 orang.
 (Disk/Yn)

Pembongkaran Lapak Dijalan Pasar Leuwipanjang Menuai Protes



SERBERITA.COM | PURWAKARTA -  Dibongkarnya ratusan lapak pedagang disepanjang jalan Pasar Leuwipanjang, Kelurahan Mulyamekar, Minggu, 10 Oktober 2021, menuai protes warga pedagang.

Pedagang  yang bertahun tahun berjualan disepanjang jalan ke arah Pasar Leuwipanjang, merasa heran dengan pembongkaran yang dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

"Ini kan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Siapa yang bertanggung jawab, atas pembongkaran ini"tegas Saepudin.

Warga sekitar Warseno, Senin, 11 Oktober 2021, merasa kecewa dengan  tindakan gegabah para oknum aparat baik Kelurahan, Kecamatan maupun Satpol PP.

"Petugas Satpol PP,  membongkar ratusan lapak tempat jualan atas perintah siapa. Atas kejadian ini, saya akan koordinasi dengan para pimpinan DPRD, agar persoalan ini  menjadi jelas dan mencari  benang merah terjadinya pembongkaran  tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu"tegas wakil Ketua DPRD dari Frkasi PDI P.

Selanjutnya dia mengatakan, hari ini dirinya akan membawa masalah ini secara institusi soal pembongkaran lapak. Karena keterkaitan banyak pihak yang menjadi korban.

Dirinya akan memilah masalah, kalau  trotoar  yang  dipergunakan jualan silakan saja di bongkar. Tapi  ini yang berdagang ditanah pribadi juga di bongkar. 
Apalagi para pedagang kaki lima  yang jumplahnya ratusan dibongkar juga 

Mereka semua, harus tahu lapak tempat dia dagang dapat  membeli,  kemudian ada yang janggal, dalam tindakan kemarn. Kenapa di pertigaan yang mau masuk ke Pasar.  Ada  yang buka steam motor dan dagang  bensin di trotoar gak di bonggkar" ujar Warseno.

(Yn/Red)

Sunday

Pemkab Purwakarta Bersama Kodim dan Polres Tanggapi Isu Sosial


SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Sejumlah langkah strategis untuk mengatasi berbagai isu sosial yang menjadi hak dasar publik terus disikapi oleh jajaran Pemkab Purwakarta diantaranya, memastikan pendistribusian bantuan sosial berlangsung efektif untuk mengatasi kemampuan ekonomi rakyat.


Mitigasi berbagai problem ekonomi tersebut menjadi langkah yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Selain bersama TNI dan Polri, Pemkab Purwakarta juga menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan mitigasi-mitigasi dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan.


Selain itu, jajaran pemerintahan yang dipimpin Anne Ratna Mustika sebagai Bupati itu juga menggandeng sejumlah unsur masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana alam.


Seperti yang dilakukan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 ini, Bupati Purwakarta bersama jajaran Forkompinda menghadiri acara bakti sosial pada warga yang terdampak bencana pergeseran tanah di Desa Pasanggahan, Kecamatan Tegalwaru yang digelar oleh LSM GMBI Distrik Purwakarta.


"Atas dukungan dari LSM GMBI kami merasa bersyukur dan bangga, mudah-mudahan kegiatan seperti ini itu juga akan dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat lainnya," kata Ambu Anne.


Menurutnya, untuk membantu mengatasi dampak bencana pergerseran tanah di kaki Gunung Parang itu, pihak telah melaksanakan dua tahap untuk bantuan rumah yang terdampak dari Distarkim dan Bagian Kesra dalam bentuk bantuan sosial.


Sebelumnya, tepatnya Sabtu 9 Oktober 2021, Ambu Anne menghadiri launching pembagian Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) oleh TNI di Wilayah Kodim 0619 Purwakarta. Bantuan terseburlt secara spesifik menyasar PKL dan warung yang berada di kabupaten Purwakarta. Penyerahan Bantuan Tunai pedagang kaki lima dan warung sebesar 1,2 juta rupiah yang merupakan program Presiden yang disalurkan oleh TNI.


Kata Ambu Anne, pelemahan sektor ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 merupakan hal yang paling terasa. Pada muaranya, kondisi ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional. Pelemahan ekonomi tersebut salah satunya ditandai dengan terjadinya PHK besar-besaran, berbagai aktifitas industri terhenti dan aktifitas sektor perdagangan yang merosot tajam.


"Semoga bantuan tunai untuk PKL dan warung ini menjadi penyemangat bagi para pedagang kaki lima dan pemilik warung untuk terus berkarya dan melayani masyarakat dalam memberikan layanan dagangan serta dapat meneruskan kehidupan di masa Pandemi Covid-19 yang belum usai," kata Ambu Anne.


Menurutnya, dampak Covid-19 ini sudah masuk ke sektor ekonomi, dan tentu harus bisa selamatkan masyarakat paling bawah agar tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan berdagang. Dengan adanya bantuan ini dapat kembali mengembangkan usaha kecil masyarakat dan dapat bertahan dalam perekonomian masyarakat selama pademi Covid 19.


"Purwakarta ada di PPKM Level 3. Mari bersama-sama dalam beraktivitas sehari-hari tetap menerapkan prokes, agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal serta lebih berkembang kedepannya," demikian Ambu Anne. (Disk/Yn)

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi