serberita: Lingkungan Hidup
Showing posts with label Lingkungan Hidup. Show all posts
Showing posts with label Lingkungan Hidup. Show all posts

Monday

Volume Sampah di Purwakarta Meningkat Selama Libur Lebaran

Petugas kebersihan tak ikut libur Lebaran. (Foto: W-02)

wartaindustri.id | PURWAKARTA -
Seiring libur Lebaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Purwakarta mencatat terjadi peningkatan volume sampah, yang biasanya hanya terdapat enam kubik kini menjadi delapan kubik.


Kepala DLHK Kabupaten Purwakarta, Deden Guntari mengatakan, pasca-Lebaran 2021 pihaknya mengerahkan seluruh personelnya untuk membersihkan jalan dan mengangkut sampah.


"Sejak H-1 Lebaran saja, volume sampah sudah terjadi peningkatan. Mayoritas sampah-sampah yang terkumpul itu ialah sampah rumah tangga, karena sampah yang ada di pabrik atau tempat kerja lainnya sudah tutup," katanya, Senin (17/5/2021).


Menurutnya, pasca-Lebaran 2021 sampah-sampah beralih ke jalur-jalur wisata, seperti jalur Jatiluhur dan Wanayasa. Deden mengaku petugasnya hingga hari ini tak mendapatkan waktu libur seperti halnya pegawai-pegawai lainnya.


Apalagi, di saat malam takbiran, kata Deden, pihaknya bekerja hingga pagi hari untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan.


"Tim penyapu jalan kami ada 150 orang dan mobil sampah seluruhnya ada 50 kendaraan dan tim sweeping saat malam takbiran ada 8 mobil dengan 60 orang. Kami imbau kepada warga untuk membuang sampah di jam mulai pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB," ujarnya.


Deden juga menyebut bahwa sebenarnya pihaknya membutuhkan tambahan kendaraan untuk mengangkut sampah. Sebab, kondisi saat ini kendaraan sampah yang ada masih terbilang kurang untuk melayani sampah yang ada di 17 kecamatan di Purwakarta.


Sejauh ini ada 57 kendaraan pengangkut sampah, terdiri dari 24 unit jenis dump truk, 21 unit jenis pikap, 2 unit jenis engkel, dan 9 unit arm roll dan 1 unit comfaktor.


"Kami (DLH) kalau ditanya kurang ya memang kurang kendaraan, juga sumber daya manusianya. Maka, ke depan rencana kami itu ingin adanya tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recyle (TPS3R) yang diprioritaskan di wilayah Kecamatan Purwakarta. Lewat TPS3R idealnya kan sampah bisa diolah 1 hari itu satu ton," demikian Deden Guntari. (Warin 02)

Friday

Kompak Sukajadi Ngabuburit Tanam Mangrove di Bantaran Sungai

Kompak Sukajadi ngabuburit sambil menanam mangrove. (Foto: Zuy)

wartaindustri.id | PANDEGLANG -
 Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi (Kompak) Sukajadi ngabuburit dengan melakukan  penanaman mangrove di bantaran sungai Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis  (29/04/2021).

 

Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi (Kompak) adalah komunitas  peduli lingkungan di Provinsi Banten..

 

"Kegiatan ngabuburit di bulan Ramadan kali ini, Kompak  melakukan penanaman mangrove sebanyak 2.000 bibit selama tiga hari  di bantaran sungai Sukajadi," ujar Humas Kompak, Uki.

 

Tambah Uki,  banyak manfaatnya dalam aktivitas penanaman mangrove ini.

 

“Selain ngabuburit, mangrove juga bisa menjaga dari pengikisan daratan oleh air sungai dan menyediakan tempat berlindung untuk biota  yang ada di ekosistem mangrove," tuturnya. (Zuy)

Monday

Pertamina Terkesan Lelet Atasi Ceceran Minyak di Karawang, Haji Endang: "Tak Cukup dengan Kompensasi"

Nelayan Karawang, salah pihak yang dirugikan ceceran spill oil. (Foto: MS)

wartaindustri.id | KARAWANG - 
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, kecewa dengan upaya pembersihan kebocoran spill oil milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Karawang yang terkesan lelet.


“Saya kecewa dan menyesalkan upaya yang dilakukan PHE ONWJ, terkesan lelet. Karena yang dirugikan adalah masyarakat dan nelayan Karawang,” katanya melalui telepon seluler, Minggu (25/4/2021).


Menurutnya, atas keterlambatan dalam melakukan pembersihan kebocoran spill oil yang berasal dari pipa milik PHE ONWJ itu, mengakibatkan ceceran minyak mencapai sembilan kecamatan di sekitaran pesisir pantai yang terdampak


Pada bagian lain pernyataannya, Haji Endang – demikian biasa disapa, menyampaikan  ada tiga poin yang harus menjadi perhatian dari pihak Presiden, Kementerian BUMN, dan pejabat terkait.


"Pertama saya sampaikan, segera melakukan pembersihan, ditambah kembali personel yang telah bermitra dengan pihak PHE ONWJ untuk turun ke sembilan kecamatan  di Karawang yang terdampak ceceran," katanya.


Bahkan Haji Endang meminta pihak terkait melakukan kembali pendataan dari sembilan kecamatan tersebut yang dirugikan atas kebocoran pipa spill oil milik PHE ONWJ.


"Kedua, dilakukannya kembali pendataan baik dari kalangan nelayan, bakul, tambak, poklaksar, wisata bahari, dan lain-lain yang terdampak kebocoran spill oil dari ketiga pipa milik PHE ONWJ, agar tidak ada satu orang pun yang merasa dirugikan," imbuhnya.


Sambungnya, poin ketiga apabila terjadi lagi kebocoran, atas nama masyarakat Karawang ia menyampaikan aspirasi meminta Presiden atau Menteri BUMN, agar pejabat berwenang yang menangani permasalahan PHE ONWJ Karawang segera dicopot.


"Karena terlalu banyak masyarakat kami yang dirugikan, terutama masalah waktu dan penghasilan," tegasnya.


Menurut Haji Endang, kompensasi yang diberikan tidak terlalu menjadi skala prioritas utama yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, jika kebocoran minyak dari pipa spill oil milik PHE ONWJ itu terus terjadi.


"Jadi kompensasi ini tidaklah cukup untuk mengganti kerugian masyarakat yang disebabkan kebocoran pipa spill oil," tandasnya lagi.


Atas pernyataan pandangan yang diungkapkan pada ketiga poin tersebut, Haji Endang meminta Kementerian BUMN segera melakukan tindakan tegas.


Diketahui olehnya, bahwa pihak PHE ONWJ telah mengakui atas kelalaiannya  dengan pengakuan sebagai berikut:


Pertama, kebocoran terjadi pada tanggal 15 April 2021 tapi tidak mensosialisasikan ke nelayan supaya tidak berlayar karena akan merugi, selain merugi secara ekonomi, waktu. maupun lainnya.


Kedua, mengakui menggunakan pipa tua, tanpa melakukan peremajaan, sedangkan yang mengalami kebocoran adalah pipa tua. Implikasinya adalah kerugian bagi masyarakat.


Ketiga, nelayan dipekerjakan oleh PHE ONWJ tapi tanpa difasilitasi alat pelindung diri (APD).


Atas pengakuan kelalaian dari pihak PHE ONWJ tersebut, Haji Endang menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat di sembilan kecamatan yang terdampak ceceran kebocoran pipa spill oil.


"Tidak henti-hentinya nasib saudara-saudara dipertaruhkan atas kejadian ini, yang mengakibatkan kerugian setiap harinya," imbuhnya


Dikatakan oleh Haji Endang, atas bentuk kekecewaan masyarakat yang terdampak melakukan penimbangan terhadap kebocoran spill oil milik PHE ONWJ.


"Serta dampak dari kebocoran minyak tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan dalam melakukan tangkapan ikan di wilayah perairan Karawang," jelasnya. (MS/Warin 02)

Saturday

Takut Longsor Susulan, Warga Karang Tanjung Pertanyakan Perbup Pandeglang No 84/2016


wartaindustri.id | PANDEGLANG –
Warga di sepanjang aliran Sungai Karang Tanjung di kawasan Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang khawatirkan longsor susulan terjadi di wilayah tersebut.

 

Pasalnya, hingga Selasa (20/4/2021) lalu, kawasan tersebut sudah mengalami tiga kali longsor di beberapa titik.

 

“Kalau dibiarkan, sungai ini bisa terus mengalami abrasi dan membahayakan warga di sepanjang sungai ini,” kata warga setempat, Achmad Muchtarom (24), Jumat (23/4/2021).

 

Menurutnya, longsor di sana diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya curah hujan yang tinggi, volume sampah dan sistem irigasi yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan aliran air mengalir tidak pada alirannya.

    

Muchtarom bertutur, dulu aliran sungai irigasi tersebut sangat kecil. Akibat dari banyaknya sampah yang dibuang masyarakat ke daerah aliran sungai itu, kemudian menumpuk hingga membuat laju air tersumbat .

 

“Nah, dari sanalah awalnya proses pengikisan itu berlangsung,” imbuhnya.

 

Pada bagian lain keterangannya, Muchtarom mempertanyakan efektivitas Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang Nomor 84 tahun 2016 tentang penyelenggara kebersihan.

 

“Sejauh ini sosialisasi, himbauan, dan penindakan terkait pelarangan pembuangan sampah pada daerah aliran sungai ini masih belum terlihat dilakukan oleh pihak terkait, padahal perbup tersebut sudah sangat jelas melarangnya,” kata Muchtarom.

 

Lanjutnya, jika pihak terkait membiarkan begitu saja dan tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak menutup kemungkinan bangunan dan rumah warga di sepanjang daerah aliran sungai itu bisa jadi korban.

 

"Kami berharap selain dari kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke daerah ini, juga harusnya pihak pemerimtah bisa lebih tanggap melihat kondisi semacam ini di masyarakat," tambahnya. (zuyyusup/warin)

Thursday

Ecobrick Jadi Solusi Pembelajaran Selama Pandemi

Anak-anak antusias belajar ecobrick di sebuah sekolah di Purwakarta. (Foto: Ist.)

wartaindustri.id | PURWAKARTA -
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menggulirkan kebijakan pelajar wajib mengumpulkan sampah plastik. Sampah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat benda bernilai ekonomis. Salah satunya, kursi ecobrick.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengatakan selama pandemi Covid-19, pihaknya mendesain pembelajaran buat siswa. Selain, pembelajaran dengan sistem luring dan daring, ada juga pembelajaran pembuatan ecobrick.

 

"Kegiatan ini, merupakan upaya kita dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning)," ujar Purwanto, Rabu (21/4/2021).

 

Dalam pembelajaran itu, anak-anak dituntut harus menghasilkan produk yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya.

 

Selain itu, mereka juga harus belajar memecahkan masalah (problem solving), yang ada dalam diri dan lingkungannya. Salah satunya, masalah sampah plastik.

 

Selama ini, lanjut Purwanto, pendidikan di Indonesia sudah terlalu lama menjauhkan pembelajaran dari konteks masalah kehidupan. Karenanya, perlu ada terobosan pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan masalah yang ada di sekelilingnya.

 

Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 ini anak-anak di Purwakarta mengikuti pembelajaran pembuatan ecobrick. Salah satunya dibuat menjadi kursi dan meja. Ecobrick tersebut, bahan utamanya adalah sampah plastik.

 

Kebijakan pembelajaran ini, lanjutnya, sudah diterapkan di sejumlah sekolah. Bahkan, ke depan akan diperluas lagi.

 

Dengan demikian, sekolah-sekolah yang tak memiliki mebeler, bisa memanfaatkan ecobrick untuk dijadikan kursi dan meja pengganti mebeler yang biasa digunakan sekolah.

 

Dari pembelajaran ini, anak-anak bisa mendapatkan ilmu pokok, seperti pelajaran matematika, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Tak hanya itu, mereka juga akan memiliki keterampilan lain, yakni membuat kursi ecobrick.

 

"Ilmunya dapat, lingkungan juga bisa terbebas dari sampah plastik yang saat ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan," ujar Purwanto.

 

Purwanto menjelaskan, untuk membuat satu botol ecobrick ukuran 1,5 liter dibutuhkan sampah plastik minimal dua karung plastik. Jika dalam satu kursi, dibutuhkan minimalnya 10 botol, maka berapa karung sampah plastik akan terserap.

 

Dengan begitu, lingkungan bisa terbebas dari sampah plastik, jika kebijakan ini bisa dijalankan dengan paripurna,” katanya.

 

Selain itu, dengan menggunakan kursi ekobrick ini, keuntungan lain dari ecobrick ini sekolah bisa menghemat biaya. Termasuk, biaya dari APBD untuk pengadaan mebeler. Bahkan, kursi ecobrick ini bisa tahan sampai 100 tahun yang akan datang. (Warin 02)

Wednesday

Setahun Pandemi, Apa Kabar Sampah Bawah Laut?

Komunitas Kulon Bestari memunguti sampah di Pantai Carita.

Oleh: Hanifah istiqomah

 

Tepat satu tahun pandemi Covid-19 memberi kisah pada kehidupan manusia. Maret 2020 diumumkan resmi masuk Indonesia, sekarang sudah April 2021 masih tetap memberi kisah yang luar biasa.

 

Pandemi membuat kehidupan menjadi berbeda, kehidupan baru mengikuti aturan penerapan guna tercipta amannya keberlangsungan hidup ke depan. Riuh gaduh membahas pandemi seperti ada yang dilupakan oleh kita, ialah sampah .

 

Contoh kecil, Pantai Carita merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup digemari oleh wisatawan lokal khususnya. Meskipun pandemi telah berlangsung selama setahun, ternyata tetap tidak  dapat membuatnya bersih dari masukan sampah wisatawan.

 

Hal tersebut terbukti dari banyaknya sampah yang didapat oleh rekan-rekan dari komunitas Kulon Bestari pada Kamis, 8 April 2021 lalu.

 

Total sampah yang mereka dapat dari kegiatan Beach Clean Up tersebut mencapai 9000 gram per luas hamparan 150 m2-nya, 45% di antaranya ialah sampah plastik sekali pakai. Kemudian 31% sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), 14% sampah plastik daur ulang dan selebihnya adalah sampah karet dari mainan anak-anak dan sampah tekstil.

 

Sampah plastik sekali pakai masih kerap dijumpai tak hanya di tepian pantainya saja. Rekan-rekan dari Kulon Bestari yang sebelumnya pada Selasa, 30 Maret 2021 lalu sempat melakukan kegiatan Underwater Clean Up di sekitaran Pantai Carita juga banyak menemukan 65% di antaranya sampah plastik sekali pakai, selanjutnya 25% sampah berbahan karet, dan sisanya adalah sampah tekstil.

 

Penyelam dan anggota Kumonitas Kulon Bestari, Mushab Ashodiq pun berujar bahwa terbukti jelas, pandemi tetap tidak membuat daerah wisata terbebas sampah. Karena pada prinsipnya sampah tidak bisa hilang dengan sendirinya dengan cepat, butuh proses penguraian sampah yang memakan waktu.

 

Jadi, bisakah kita semua manusia mulai meminimalisir penggunaan sampah yang pada dasarnya sulit diurai terlebih ketika sampah tersebut berbahan dasar residu? Semua kembali kepada masing-masing.”  katanya.

 

Zuy Yusup selaku pemuda setempat pun menambahkan, Terus menyumbangkan sampah atau terus mencoba mengurangi masukan sampah, terkhusus pada aliran air yang menyebabkan bermuaranya ke laut.”

Thursday

Gunung Sanggabuana sebagai Oase Pantura, Kang Dedi: “Harus Jadi Hutan Lindung”

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi (foto: net)

wartaindustri.id | KARAWANG –
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa Gunung Sanggabuana yang berlokasi di wilayah Kabupaten Karawang sebagai oase, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar).


Oleh karena itu, Kang Dedi – sapaan karibnya, akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar Gunung Sanggabuana dijadikan sebagai kawasan hutan lindung.


"Kami akan berkoordinasi dengan KLHK serta Pemkab Karawang agar Gunung Sanggabuana dijadikan kawasan hutan lindung," katanya melalui sambungan telepon seperti dilansir Antara, Kamis (8/4/2021).


Kang Dedi mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk pengajuannya harus dimulai dari pemerintah daerah. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Karawang.


Menurutnya, keinginan tersebut tak lepas dari berbagai fungsi pegunungan yang meliputi Karawang, Purwakarta, Cianjur, dan Bogor itu merupakan satu-satunya generator hidrologi untuk wilayah Pantura.


Ia pun berharap partisipasi masyarakat untuk memberikan data dan informasi agar kawasan Pegunungan Sanggabuana itu segera menjadi kawasan hutan lindung.


Gunung Sanggabuana selama ini dibuka sebagai jalur pendakian umum yang bisa ditempuh dari berbagai titik. Untuk mencapai puncak rata-rata dibutuhkan waktu 6-8 jam perjalanan.


Di kawasan gunung itu juga dikenal sebagai titik latihan untuk Kostrad dengan luas sekitar 500 hektare mulai dari Jatiluhur, Cibenda hingga Sanggabuana.


Sementara itu, sebelumnya Gunung Sanggabuana mendapat perhatian dari pegiat lingkungan.


Gunung yang secara administratif berada di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor.


Meski tak sebesar gunung lainnya, Gunung Sanggabuana kaya akan tumbuhan dan hewan endemik seperti elang jawa, owa jawa, surili, lutung jawa, sigung jawa hingga macan kumbang.


Tidak hanya hutan, gunung ini juga memiliki kawasan karst atau batu gamping yang memiliki fungsi hidrologi untuk makhluk hidup di sekitarnya, termasuk manusia. (ant/warin 03)

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi