serberita: Infrastruktur
Showing posts with label Infrastruktur. Show all posts
Showing posts with label Infrastruktur. Show all posts

Friday

Kembali Jembatan Ambruk di Purwakarta, Kini di Desa Cibodas


wartaindustri.id.|PURWAKARTA -
Kembali jembatan ambruk di Kabupaten Purwakarta. Kalau sebelumnya, terjadi  di Kecamatan Campaka, kali ini di Kecamatan Bungursari. Tepatnya di Desa Cibodas, Rabu (24/3/2021) pagi.

 

Ambruknya jembatan ambruk di Desa Cibodas tersebut menelan korban patah tulang. Korban adalah karyawan bank keliling. Saat melintas dia jatuh dan terperosok bersama motor yang dikendarainya.

 

Camat Kecamatan Bungursari, Muhammad Syarifur Harom, membenarkan adanya musibah ambruknya jembatan di Desa Cibodas haru Rabu pagi tersebut.

 

“Jembadan yang ambruk di Desa Cibodas, adalah aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Kewenangan untuk memperbaikinya adalah Pemkab Purwakarta, melalui dinas teknisnya," ujarnya, saat dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021).

 

Menurutnya, kewajiban desa dan kecamatan adalah melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan untuk memperbaikinya bukan ranah kecamatan atau desa.

 

Curah hujan yang terus menerus, lanjutnya, diduga menjadi penyebab ambruknya jembatan.

 

“Diduga ada pergeseran tanah. Dan untuk perbaikan, saya sudah melaporkan kejadian itu,” pungkasnya.

(Warin 02)

Warga Tolak Ganti Rugi Tol Japek II, Warga: "Dia yang Butuh, Kita yang Ribet"

Aksi protes warga Tamansari, Karawang. (Foto: Santi)

wartaindustri.id | KARAWANG -
Warga Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang yang terdampak pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II menolak ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah karena dianggap terbilang sangat murah.

 

Karena itulah warga mengadakan aksi protes di depan Kantor Kabupaten Karawang, Kamis (25/3/2021).

 

Menurut Ketua Paguyuban Masyarakat Desa Tamansari, Didin M Muchtar, ada 65 Kepala Keluarga  (KK) yang tergusur karena pembangunan Tol Japek II. Sementara lahan yang tergusur seluar 45 hektare dengan 80 bidang tanah.

 

"Sebanyak 80% terdapat bangunan dan sisanya lahan kosong," katanya.  

 

Padahal, menurut Didin, harga pasaran tanah di daerah jalan provinsi untuk akses jalan wisata Karawang, Bogor, dan Cianjur nilainya antara Rp1 juta dan Rp2 juta per meter. Sangat jomplang dengan harga yang ditawarkan pemerintah di kisaran Rp200 ribu – Rp650 ribu per meter.

 

Salah satu pengunjuk rasa, Maya, mengatakan dirinya dan puluhan warga Kampung Tamansari menuntut keadilan terkait harga yang ditawarkan pemerintah tersebut.

 

"Jadi kita gak bisa beli rumah lagi kalau ditawar dengan harga segitu. Di zaman sekarang, uang segitu buat apa?” katanya.

 

Menurutnnya, mereka hanya menuntut harga yang layak.

"Jadi kita nuntut yang adil aja, yang layak gitu harganya. Kita mah gak nuntut sampai puluhan juta kok," tambahnya.

 

Menurut Maya aksi protes sudah dilakukan dua sejak hari Selasa, namun tidak ada yang mendengar dan bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tidak mau mendengar.

 

Maya bertutur, awalnya warga Desa Tamansari ditawari harga murah dari dulu sejak 2020. Namun masyarakat hanya mengajukan keberatan lewat surat-surat ke pemerintah, tetapi tidak ada yang mendengar. Hingga membuat masyarakat kesal dan langsung mengadakan aksi protes ke DPRD.

 

"Saya kan kesal, dia yang butuh masa saya yang ribet," ungkapnya.

 

"Dulu pas mau pemilihan mereka ngemis-ngemis minta dipilih,  dan sekarang nyatanya saat sudah terpilih suara rakyat tidak didengar," katanya lagi.

 

Maya juga mengungkapkan kebingungannya kalau tempat tinggalnya jadi digusur.

"Saya juga bingung kalau jadi digusur, mau pindah ke mana? Kalo gak ada uang mah gak bisa apa-apa,” katanya.

 

Pemerintah ini, tambah Maya,  tidak punya hati semuanya. Hanya bisa memaksakan kehendak.

 

“Pemerintah hanya bilang begini, kami menilai harga lahan Bapak segini kalau tidak setuju, kita ke pengadilan," katanya.

 

Bahkan saat perundingan dengan BPN dan bicara secara musyawarah pun, mereka tetap menutup mata dan telinga.

 

Senada dengan Maya, Didin M. Muchtar mengatakan, rapat tadi dengan BPN hasilnya nol, karena tidak menghasilkan apa-apa. BPN tetap ingin menggiring persoalan ganti rugi tanah itu ke pengadilan.

 

"Mau jadi apa negara ini? Miris saya melihatnya," pungkasnya.

(Santi)

Wednesday

Buat Jalur Baru di Sukasari, Pemkab Purwakarta Gelontorkan BTT Rp2 Miliar

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

wartaindustri.id | PURWAKARTA –
Setelah jalan terputus akibat pergerakan tanah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta telah menganggarkan Rp2 miliar untuk pembuatan jalur jalan baru di wilayah Kecamatan Sukasari.

 

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan seharusnya besok jalur alternatif yang dibuat dapat selesai dari sisi pengerasan agar bisa secepatnya dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

 

"Dana yang dikeluarkan ini berasal dari anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk pengerjaan 14 hari sesuai waktu tanggap darurat," ujarnya, di Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta, Rabu (24/3/2021).

 

Menurutnya, hasil assessment dari tim ahli bahwa jalan yang terputus sulit untuk diperbaiki sehingga perlu mencari jalan baru untuk warga beraktivitas. Jalan yang terputus ini sangat sulit diperbaiki lantaran perlu membongkar beton dan pengerasan kembali dengan jalur yang cukup panjang.

 

"Hari ini masih ada juga pergerakan tanah, jadi kami khawatir justru dapat membahayakan pengguna jalan jika jalan itu masih digunakan," katanya.

 

Berdasarkan informasi, jalan yang terputus paling parah berada di Desa Ciririp. Di wilayah tersebut terdapat jalan kabupaten yang mengalami amblas dan terbelah. Jalur baru yang telah dibuat ini berada di Kampung Legok Lame, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari. (Warin 002)

Jalan Amblas karena Abrasi di BKR Mulai Diperbaiki


wartaindustri id| PURWAKARTA -
Pihak pengembang  Perumahan Bukit Kencana Residence (BKR) merespon keluhan warga dari Blok K.  Tanah jalan yang amblas dan jalan yang retak akibat abrasi  mulai diperbaiki.

 

Investigasi wartaindustri.id di lokasi jalan amblas di Blok K perumahan tersebut, sudah terilhat batu dan pasir serta bronjong.

 

"Alhamdulillah, sudah mulai ada pengerjaan," ujar salah seorang warga setempat, Aris, Rabu (24/3/2021)

 

Beberapa warga merespon dengan baik  cepat tanggapnya pihak pengembang atas keluhan warga.

 

"Susah kalau sudah parah amblas tanah karena abrasi. Khawatir nanti ada korban kemudian baru diperbaiki, kan tidak bagus," ujar warga di Blok K.

(Warin 02)

Ihwal Ganti Rugi Tol Japek 2, Besok Warga Tamansari akan Unjuk Rasa Lagi

Didin M. Muchtar (Foto: Warin)

wartaindustri.id | KARAWANG -
Kecewa karena tidak ada titik temu, warga Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, akan kembali melakukan aksi unjuk rasa, di Kantor Bupati Karawang, Kamis (25/3/2021).

 

Koordinator aksi Didin M. Muchtar, mengaku kecewa dengan undangan kali kedua yang dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang.

 

"Anggota DPRD yang terhormat tidak punya taring. Undangan kedua terhadap kami yang akan menghadirkan semua pihak, ternyata tidak ada apa apa, karena yang diundang tidak hadir," katanya di Tamansari, Rabu (24/3/2021).

 

Menurutnya, undangan kemarin adalah undangan kedua dari DPRD Karawang. Sebelumnya pada 7 Januari 2021, undangan pertama dihadiri oleh dinas  terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang. Namun tidak ada hasilnya.

 

Saat itu, tutur Didin, Komisi 1 DPRD Karawang berjanji akan mengundang kembali pihak terkait, yakni BPN Karawang, PPK, dan KJPP. Ternyata pada undangan kedua,  pihak-pihak itu tidak hadir dengan alasan  tidak ada undangan.

 

"Saya menganggap rapat  kemarin tidak ada, dan Komisi 1 DPRD berjanji akan mengundang ulang pihak terkait, hanya waktu yang belum di ketahui kapan jadwalnya,” imbuh Didin.

 

Dalam unjuk rasa kemarin, warga yang hadir didominasi emak-emak. Dan langsung  merangsek ke gedung bupati.

 

Saat itu kita ketemu Sekda, Pak Acep Jamhuri. Pak Sekda berpesan supaya mengirimkan surat ke Sekda, dan infonya akan didisposisikan ke bagian terkait,” ujarnya.

 

Karena merasa kecewa, lanjut Didin, besok rencananya warga Tamansari akan kembali aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Karawang.

 

Surat  pemberitahuannya sudah disampaikan ke Polres, lewat Intelkam Polres karawang,” tambah Didin.

 

Diperkirakan bakal ada sekitar 200 warga yang akan datang untuk menyampaikan aspirasinya.

 

Karena saat ini sudah ada komunikasi yang tersumbat. Namun pihak Polres menghimbau jangan terlalu banyak orang untuk aksi besok,” pungkas Didin.

(Warin)

Lantaran Ganti Rugi Tol Japek 2, Warga Tamansari Geruduk Kantor Bupati Karawang



wartaindustri.id | KARAWANG - Mayoritas emak-emak dari Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan menggeruduk Kantor Bupati Karawang, Selasa, (23/3) siang.


Kedatangan warga Desa Tamansari tersebut, berkaitan dengan ganti rugi  lahan yang akan digunakan untuk jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.


Setelah lama bergerombol, akhirnya warga diajak rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Karawang dengan tim appraisal dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang.


Namun sayang, tim appraisal tidak datang, padahal mereka diundang oleh DPRD Kabupaten Karawang.


Saat di depan gedung Pemkab Karawang, warga pun diterima langsung oleh Sekregtaris Daetah  (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri.


Kepada Sekda Karawang, perwakilan warga, Ida Nurlaela mengatakan, bahwa pihaknya datang ke sana sebenarnya atas undangan dari DPRD Karawang untuk melakukan rapat dengar pendapat.


“Akan tetapi yang datang hanya dari dinas dan DPRD saja,” kata Ida.


Sedangkan yang berwenang terkait ganti rugi lahan untuk tol Japek 2 itu adalah BPN dan tim appraisal.


Namun, ketika dihubungi oleh Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Budianto, pihak BPN berkilah bahwa pihaknya tidak mendapatkan undangan.


“Kami hanya minta ganti rugi tanah yang bakal dibangun tol Japek 2, sebab ganti ruginya tidak layak. Harga yang ditawarkan itu bervariasi mulai dari Rp200 ribu dan yang paling mahal itu Rp600 ribu per meter,” kata Ida.


Senada dengan Ida, Ketua Paguyuban Warga Tamansari, Didin Muchtar menyatakan jika harga itu tidak layak, meskipun pihaknya tidak minta ganti rugi puluhan juta per meternya.


“Warga hanya minta dibayar dengan harga  yang layak. Sebab harga pasaran di Tamansari sudah Rp1,6 juta per meternya,” tegasnya.


Oleh sebab itu, lanjut Didin, semua warga yang terdampak sudah sepakat bakal bertahan dan tidak akan menerima ganti rugi.


Bahkan kalaupun harus ke jalur pengadilan, mereka siap. Karena menurutnya, tidak akan bisa  membeli lahan  yang baru  bila hanya  ganti rugi  Rp200 ribu sampai Rp600 ribu per meter.


"Perlu diketahui pada tahun  2012,  harga tanah di wilayah kami sudah Rp1,6 juta,tandasnya.


Menurut Didin, KJPP yang merupakan tim appraisal dan BPN terkesan sudah melecehkan institusi DPRD Karawang, karena diundang secara resmi tapi tidak hadir.


“Oleh sebab itu, kami juga berharap Pemkab juga ikut memfasilitasi keadilan agar warga dibayar dengan layak,” tandasnya.


Sementara itu, Sekda Karawang, Acep Jamhuri menyatakan warga menilai penawaran harga tanah itu tidak layak.


Padahal Presiden Jokowi menyatakan jika akan ganti untung ketika ada proyek strategis nasional. Tapi kenyataannya di lapangan masih ada ganti rugi,” imbuhnya.


Sekda siap untuk kembali mengundang warga sekaligus menghadirkan tim dari BPN juga apersal agar terjadi titik temu antara keinginan warga dan besaran ganti rugi sesuai harapan kedua belah pihak.

 (FJ/Red)

Monday

Perbaikan Jalan Rusak di Baranangsiang, Sekda Purwakarta: “Ini Perintah Bupati”

Sekda Purwakarta dan jajarannya di Baranangsiang.

wartaindustri.id | PURWAKARTA –
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana, beserta jajarannya langsung mendatangi jalan berlubang yang sempat ditanami pohon pisang di Jalan Baranangsiang, Senin (22/3/2021).


Tak cuma datang, hari itu juga jalan yang rusak langsung diperbaiki.


“Jalan sedang diperbaiki oleh Dinas Bina Marga, perintah Bupati,” ujar Iyus Permana singkat melalui WA.


Seperti diketahui, sehari sebelumnya (Minggu. 21/3/2021) warga Kampung Baranangsiang, RT 31 RW 05, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, menanam pohon pisang di jalan berlubang, sebagai bentuk protes karena jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.


Protes warga tersebut langsung mendapat respon dari Pemkab Purwakarta. Sejak pagi, tampak kesibukan di sepanjang jalan Kampung Baranangsiang. Kendaraan pengangkut batu split dan pasir hilir mudik. Selain itu tampak juga mesin giling  ada di lokasi.


Warga setempat Nanang, yang berada di lokasi kegiatan membenarkan bahwa perbaikan jalan rusak itu sudah dimulai.  Dia merasa senang ada tindak lanjut dari dinas teknis.


Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia, pun membenarkan perbaikan jalan tersebut.


“Ya, perbaikan sementara aja, karena belum dianggarkan. Anggarannya baru nanti di Perubahan,” katanya. 

(Red)


Sunday

Warga Baranangsiang Purwakarta Tanam Pohon Pisang di Jalan Berlubang


Warga tanam pisang di jalan berlubang di Purwakarta (foto dari video warga)

wartaindustri.id | PURWAKARTA –
Warga Kampung Baranangsiang RT 31 RW 05 Kelurahan Sindangkasih, Kabupaten Purwakarta melakukan aksi menutup jalan dan menanam pisang di tengah jalan, Minggu (21/3/2021).


Mereka melakukan aksi itu sebagai bentuk protes dan unjuk kekecewaan karena jalan di lingkungannya yang sudah rusak dan penuh genangan air hujan, namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.


"Padahal jalan itu dekat dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan Kabupaten Purwakarta," ujar salah seorang warga, Nanang, di lokasi jalan yang diblokir.


Aksi mereka direkam dalam bentuk  video. Dalam video  yang diterima redaksi  terlihat  sejumlah warga menanam pohon pisang di jalan yang berlubang penuh air hujan.


Warga lainnya, Anto mengatakan bahwa warga sudah kesal dengan kondisi jalan yang sudah lama tidak diperbaiki itu.


Tambah dia, ketika warga sedang ada aksi datang  perwakilan dinas teknis didampingi pihak Kelurahan Sindangkasih untuk melakukan koordinasi dengan warga.


Warga intinya tidak faham dengan sistem anggaran.


“Bilangnya sih karena Covid-19. Tapi ada proyek yang berjalan. malah bisa dibilang tidak terlalu penting jika dibandingkan  dengan jalan ini,” kata Anto.


Pokoknya, menurut Anto, jika sampai besok tidak ada perbaikan, jalan akan ditutup kembali.


“Paling tidak, ada kepastian jalan itu akan diperbaiki,” tambahnya.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengatakan bahwa tahun 2020, perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan.


"Tapi terkena refocusing anggaran, jadi batal. Kita akan perbaiki secepatnya. Mudah-mudahan di Perubahan bisa." katanya.


Dirinya akan berkoordinasi dengan UPTD,  kaitan dengan genangan air sambil menunggu perbaikan.

(Red).

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi