Aksi protes warga Tamansari, Karawang. (Foto: Santi)
wartaindustri.id | KARAWANG - Warga Kampung
Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang yang terdampak
pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II menolak ganti rugi lahan yang
ditawarkan pemerintah karena dianggap terbilang sangat murah.
Karena itulah warga mengadakan aksi protes
di depan Kantor Kabupaten Karawang, Kamis (25/3/2021).
Menurut Ketua Paguyuban Masyarakat Desa
Tamansari, Didin M Muchtar, ada 65 Kepala Keluarga (KK) yang tergusur karena pembangunan Tol Japek
II. Sementara lahan yang tergusur seluar 45 hektare dengan 80 bidang tanah.
"Sebanyak 80% terdapat bangunan dan sisanya
lahan kosong," katanya.
Padahal, menurut Didin, harga pasaran
tanah di daerah jalan provinsi untuk akses jalan wisata Karawang, Bogor, dan
Cianjur nilainya antara Rp1 juta dan Rp2 juta per meter. Sangat jomplang dengan
harga yang ditawarkan pemerintah di kisaran Rp200 ribu – Rp650 ribu per meter.
Salah satu pengunjuk rasa, Maya,
mengatakan dirinya dan puluhan warga Kampung Tamansari menuntut keadilan terkait
harga yang ditawarkan pemerintah tersebut.
"Jadi kita gak bisa beli rumah lagi
kalau ditawar dengan harga segitu. Di zaman sekarang, uang segitu buat apa?”
katanya.
Menurutnnya, mereka hanya menuntut harga
yang layak.
"Jadi kita nuntut yang adil aja, yang
layak gitu harganya. Kita mah gak nuntut sampai puluhan juta kok,"
tambahnya.
Menurut Maya aksi protes sudah dilakukan
dua sejak hari Selasa, namun tidak ada yang mendengar dan bahkan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) pun tidak mau mendengar.
Maya bertutur, awalnya warga Desa
Tamansari ditawari harga murah dari dulu sejak 2020. Namun masyarakat hanya
mengajukan keberatan lewat surat-surat ke pemerintah, tetapi tidak ada yang
mendengar. Hingga membuat masyarakat kesal dan langsung mengadakan aksi protes
ke DPRD.
"Saya kan kesal, dia yang butuh masa
saya yang ribet," ungkapnya.
"Dulu pas mau pemilihan mereka
ngemis-ngemis minta dipilih, dan
sekarang nyatanya saat sudah terpilih suara rakyat tidak didengar,"
katanya lagi.
Maya juga mengungkapkan kebingungannya
kalau tempat tinggalnya jadi digusur.
"Saya juga bingung kalau jadi digusur,
mau pindah ke mana? Kalo gak ada uang mah gak bisa apa-apa,” katanya.
Pemerintah ini, tambah Maya, tidak punya hati semuanya. Hanya bisa memaksakan
kehendak.
“Pemerintah hanya bilang begini, kami
menilai harga lahan Bapak segini kalau tidak setuju, kita ke pengadilan,"
katanya.
Bahkan saat perundingan dengan BPN dan
bicara secara musyawarah pun, mereka tetap menutup mata dan telinga.
Senada dengan Maya, Didin M. Muchtar
mengatakan, rapat tadi dengan BPN hasilnya nol, karena tidak menghasilkan
apa-apa. BPN tetap ingin menggiring persoalan ganti rugi tanah itu ke
pengadilan.
"Mau jadi apa negara ini? Miris saya
melihatnya," pungkasnya.
(Santi)
