Gotong-royong Tangani Pandemi, Semua Pihak Diminta Kerja Extraordinary

serberita    June 29, 2021    Comment   

Gotong-royong Tangani Pandemi, Semua Pihak Diminta Kerja Extraordinary

wartaindustri.id| PURWAKARTA -  Masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Daerah beserta jajarannya terus melakukan upaya-upaya extraordinary dan langkah-langkah konkret untuk menangani pandemi ini.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menjelaskan, bekerja dengan extraordinary atau luar biasa itu harus dengan dasar analisa data perkembangan kasus penyebaran Covid-19 setiap harinya.

"Pandemi pada gelombang kali ini terbilang sangat luar biasa. Jadi penanganannya juga harus extraordinary. Yang dimaksud pekerjaan dengan extraordinary ini adalah bekerja dengan langkah yang konkret, sekali lagi bekerja dengan langkah yang konkret di lapangan atas dasar analisa data perkembangan kasus Covid-19 yang kita hadapi hari per hari," kata Ambu Anne disela peringatan Harganas ke-28 di Aula Janaka, Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta, Selasa, 29 Juni 2021.

Menurutnya, percepatan penanganan pandemi ini harus dilakukan bersama-sama antara Gugus Tugas, TNI dan Polri. Dan tak kalah penting juga adalah partisipasi dan peran seluruh lapisan masyarakat yang harus proaktif dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

"Selain kepada para petugas baik dari TNI, Polri, para tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah bersama-sama tanpa lelah menangani pandemi ini. Kami juga apresiasi peran serta masyarakat Purwakarta dalam penanganan pandemi ini. Saya salut kepada warga yang secara swadaya membuat dapur umum. Hingga hari ini, setidaknya ada enam titik dapur umum di wilayah Purwakarta," kata Ambu Anne.

Diketahui jajaran Pemkab Purwakarta juga telah meninjau keberadaan dapur umum di sejumlah wilayah sekaligus mengirimkan bantuan logistik untuk kebutuhan dapur umum tersebut.

Selain itu, dihari yang sama, Ambu Anne bersama Dandim 0619 Purwakarta juga meninjau salah satu perusahaan di wilayah Kecamatan Campaka yang sejumlah karyawannya terpapar Covid-19. Peninjauan tersebut selain memantau penerapan protokol kesehatan yang dijalankan oleh perusahaan dan pengelola kawasan industri, juga mendengar langsung kendala yang dihadapi di tengah pandemi saat ini.

"Kami mengajak pihak perusahaan bersama-sama dan bergotong royong dalam upaya memutus penyebaran mata rantai Covid-19, jangan sampai dari klaster industri ini berubah menjadi klaster keluarga," ujarnya.

Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas Covid-19 tidak hanya penting di level daerah, tetapi juga di perusahaan-perusahaan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Di tempat kerja harus melakukan langkah-langkah protokol kesehatan, diantaranya menerapkan hygiene dan sanitasi, pengaturan tempat kerja seperti jarak antar tempat duduk, ventilasi, dan kapasitas maksimum dalam ruangan," kata Ambu Anne. (Warin02)

Kadinkes Purwakarta Minta Masyarakat Patuhi Prokes. Begini Katanya

serberita    June 28, 2021    Comment   

Kadinkes Purwakarta Minta Masyarakat Patuhi Prokes. Begini Katanya

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dr.Deni Darmawan mengatakan pihaknya meminta agar masyarakat pro aktif dalam pelaksanaan prokes.

Himbauan yang disampaikan Kadis kesehatan, Deni Darmawan sehubungan dalam dua pekan sekarang ini , kasus yang Terkonfirmasi terus meningkat bukan hanya di Purwakarta, saja. Tetapi terjadi dimana mana.

"Bersama Satuan Gugus, TNI Polri dan terpenting lapisan masyarakat mematuhi prokes 3T dan 3M," ujar Deni di Purwakarta. Senin (28/6).

Pihaknya mengingatkan penyebaran yang luar biasa ini harus ada tindakan untuk terus melakukan sosialisasi akan pentingnya prokes.

"Peningkatan ini harus ada tindakan yang extraordinary ", kata Deni.

Beberapa langkah sudah dilakukan oleh pihak pemerintah selain terus mengingatkan akan prokes pihaknya sudah membuka ruang isolasi mandiri untuk cluster industri.

"Langkah yang dilakukan adalah dibukanya ruang isolasi mandiri untuk pasien dari cluster industrial di Prime Biz Hotel Kalihurip", katanya.

Sedangkan seluruh biaya sewa akan ditanggung biasa sewa ditanggung oleh masing - masing perusahaan.

Rasa duka pun masih menyelimuti pihak Dinas Kesehatan, istri seorang tenaga kesehatan yang sedang hamil  delapan bulan meninggal, ditambah tenaga kesehatan dari dinas, puskesmas dan rumah sakit yang bertumbangan.

"Saya mengucapkan duka cita sedalam - dalamnya untuk istri dari nakes kami serta support untuk para nakes dari puskesmas maupun rumah sakit bertumbangan," ujarnya. (Warin02)

Keluarga Kecewa Atas Kinerja Satgas Covid 19 Purwakarta

serberita    June 19, 2021    Comment   

Keluarga Kecewa Atas Kinerja Satgas Covid 19 Purwakarta

wartaindustri.id| PURWAKARTA - Kinerja Satgas Gugus Covid 19, Kabupaten Purwakarta, dipertanyakan oleh l pihak keluarga. Saat ada korban yang terpapar meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Holistik di Kecamatan Pondoksalam, tidak ada satupun yang hadir saat pemakaman.

Prihatin atas kinerja Gugus Covud 19, saat pemakaman almarhum yang diduga Covid 19, hanya dihadiri tiga Ketua Rukun Tetangga (RT) tanpa dihadiri satupun petugas Covid 19 dan pemakaman dilaksanakan seperti biasa.

Ini artinya, tidak berbandingan lurus dengan upaya Bupati Hj. Ambu Ratna Mustika, yang menggebu gebu ingin  memulihkan kondisi  zona merah di Kabupaten Purwakarta, dengan cepat.

Demikian dikatakan Paman dari aarhum,  

H. Yosep Hamidi, Sabtu (20/6) pagi.

Tambahnya, kecewa kepada tim Gugus Covid 19, yang tidak ada resfon dari tim. 

"Kinerja tim Gugus Covid 19, baru merespon setelah pemakaman sembilan jam selesai"tegasnya.

Padahal semua sudah di hubungi untuk memastikan bagaimana tata cara pemakaman yang di vonis meninggal terpapar Covid 19.

"Saya menghubungi Kadis Kesehatan, dan para petugas Covid 19  tingkat kecamtan. Namun tidak satupun yang merespon dengan alasan  baru membuka HP"tegasnya.

 Lebih lanjut Yosep mengatakan, coba lihat saat pemakaman di vidio. "Apakah  pemakaman keponakan saya sesuai dengan  pemakaman Covid 19.  Apakh ada Prokes dan lainnya"tegas Yosep.

Sehubungan dengan.kejadian tersebut, dia akan melporkan kepada Ketua Gugus Covid 19, Kabupaten Purwakarta, Hj. Ambu Ratna Mustika. Tujuannya agar kejadian serupa jangan sampai terulang"jelasnya.

(Warin 02)

Bendung Lonjakan Kasus Covid-19, Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden

serberita    May 19, 2021    Comment   

Bendung Lonjakan Kasus Covid-19, Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden

Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta beserta unsur Forkopimda Purwakarta lainnya mengikuti arahan Presiden secara virtual. (Foto: Hms.)

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Wakil Bupati Purwakarta, Aming mengikuti arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia secara virtual, bertempat di Aula Janaka, Senin 17 Mei 2021.

 

Kegiatan yang dihadiri oleh Sekda, para Asda, serta unsur Forkopimda itu diawali dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menginformasikan mengenai dampak pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia sejak 2020 hingga penanganannya saat ini.

 

Mendagri mendorong setiap kepala daerah mampu menghadapi pandemi untuk menyelamatkan masyarakat. Karena hingga saat ini dunia belum dapat membendung lonjakan penyebaran Covid-19.

 

Kabar baiknya pada tiga bulan terakhir Indonesia mampu menekan kasus Covid-19 dengan kegiatan PSBB dan PPKM Skala Mikro yang setiap minggu digelar rakor mulai dari pusat hingga daerah.

 

Tito juga mendorong penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, yang salah satunya angka recovery harus naik.

 

Sementara dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan mengenai kondisi mudik lebaran yang mendapat perhatian khusus. Disebutkan, ada sekirar 1,5 juta orang mudik selama 6 hingga 17 Mei.

 

Hasil ini turun dari perkiraan sebelumnya bahwa ada 33 persen yang mudik. Kemudian, saat mudik dilarang angka tersebut turun jadi 17 persen dan terus turun saat ada penyekatan sekitar 1,1 persen.

 

Diharapkan dengan demikian kasus aktif bisa turun lagi dimana pada Februari sebagai puncaknya jumlah kasus sebanyak 176 ribu tapi kini turun menjadi 90-an ribu.

 

"Ini yang terus ditekan sehingga membutuhkan konsistensi, Hati-hati karena gelombang kedua dan ketiga sangat berbahaya, seperti halnya di negara-negara tetangga yang sudah lockdown hingga Juni," kata Jokowi.

 

Kepala Negara juga menyampaikan perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumut, Sumbar, Babel, Jambi, Sumsel, dan Lampung.

 

Di sana kasusnya tinggi tapi ada penurunan. Yang trennya turun cuma Bengkulu sehingga dapat cap hijau tapi bukan zona hijau.

 

Kemudian soal keterisian tempat tidur di rumah sakit sekarang 29 persen secara nasional. Mengenai keterisian hotel juga mendapat sorotan seperti di Provinsi Kepri yang tingkat okupansi hotelnya naik sehingga secara ekonomi baik tapi tetap harus dikendalikan.

 

Selain soal kasus Covid-19, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 di kisaran 2,97%. Kemudian di kuartal kedua, turun menjadi minus 5%. Untuk kuartal pertama 2021, masih minus 0,74%, sedangkan target kuartal kedua sekitar di atas 7%.

 

Seluruh gubernur, bupati, dan walikota memiliki tanggungjawab yang sama dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, diyakini target itu bisa tercapai yang penting tetap harus hati-hati sehingga penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa sejalan seiring.(Adv/Warin 02))

Saat Arus Mudik Lebaran 53 Orang Positif Covid-19, Kang Emil: “Kekhawatiran itu Nyata”

serberita    May 17, 2021    Comment   

Saat Arus Mudik Lebaran 53 Orang Positif Covid-19, Kang Emil: “Kekhawatiran itu Nyata”

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung. (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil  menuturkan, saat arus mudik Lebaran 2021 terdapat 53 orang yang terdiri atas 50 pemudik dan tiga wisatawan dinyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan tes Covid-19 secara acak di wilayah Jabar.

"Kami menemukan dari pengetesan Covid-19 untuk wisatawan dan pemudik. Itu hasilnya ada tiga wisatawan yang positif Covid-19 dan pelaku perjalanan (pemudik, red.) ada 50 yang positif. Jadi total 53. Ini menunjukkan kekhawatiran itu nyata adanya," kata Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Senin (17/5/2021).

Kang Emil menuturkan selama pelarangan mudik Lebaran 2021 petugas gabungan di wilayah Jawa Barat telah melaksanakan tes Covid-19 kepada 6.000-an orang.

"Jadi total yang dites itu ada sekitar enam ribuan orang. Hasilnya 53 positif Covid-19. Itu hampir satu persen dari total tes yang dilakukan,” katanya.

Makanya, lanjut Kang Emil,  ia mengucapkan terima kasih kepada warga jabar yang taat atau mematuhi aturan agar tidak mudik pada Lebaran tahun ini.

Pada bagian lain keterangannya, Kang Emil juga menuturkan bahwa pascalibur Lebaran 2021, tak ada lagi daerah atau kabupaten/kota di Provinsi Jabar berstatus zona merah Covid-19.

Walaupun demikian, seusai arahan Presiden Joko Widodo seluruh kepala daerah di Indonesia harus mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 seusai Lebaran.

"Tidak ada lagi zona merah, Majalengka naik oranye. Mayoritas di Jabar itu oranye kecuali Kabupaten Sukabumi," katanya.

Menurut Kang Emil, arahan dari Presiden adalah pengendalian Covid-19. Daerah harus mewaspadai potensi kenaikan Covid-19 pascalibur Lebaran.

“Walaupun dari arahan bisa dilaporkan, sebelum sosialisasi ada potensi 89 juta yang mudik. Setelah sosialisasi turun 8,9 juta dan setelah selesai sosialisasi dan penyekatan yang masih mudik tercatat 1,5 juta (di Jabar, red.)," katanya.

Kang Emil mengatakan walaupun jumlah warga Jabar yang mudik hanya 1,1 persen namun potensi terjadi kenaikan kasus Covid-19 harus diwaspadai. Tingkat keterisian nasional 29 persen, Jabar 28 persen.

"Kita sudah baik, di bawah rata rata nasional," tambahnya. (ant/warin-03)

Ratusan Pemudik Manfaatkan Jalan Tikus dan Waktu Istirahat Petugas

serberita    May 11, 2021    Comment   

Ratusan Pemudik Manfaatkan Jalan Tikus dan Waktu Istirahat Petugas

Salah satu pos penyekatan larangan mudik Lebaran di Cianjur. (Foto: Net)

wartaindustri.id | CIANJUR – Cara pemudik bersepeda motor menghindari pos penyekatan larangan mudik Lebaran adalah melalui jalan tikus dan menunggu waktu-waktu penyekatan tidak berjalan maksimal pada tengah malam hingga dini hari.

Seperti dilansir Antara, ratusan pemudik dengan sepeda motor berhasil melintas di jalur utama Cianjur, khususnya memasuki H-1 Lebaran saat pemudik jarak dekat memanfaatkan waktu istirahat petugas.

Di jalur tersebut, sejak sore hingga dini hari, ratusan pengendara sepeda motor bernopol Jakarta dengan tujuan mudik jarak dekat seperti Bandung, Garut Tasikmalaya, dan Banjar, mulai meningkat melintas.

"Kami sudah berangkat dari dini hari dari Jakarta, melalui jalan tikus dari Bogor dan bisa lolos sampai Cianjur,” kata Irman Idrus, pemudik asal Jakarta Timur saat ditemui di Cianjur, Selasa (11/5/2021).

Rencananya, tutur Irman, mereka akan melanjutkan perjalanan menjelang sholat Isya atau tarawih dimana penyekatan tidak terlalu ketat.

“Kami mau mudik ke Tasikmalaya,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, meski larangan mudik diberlakukan pemerintah, pihaknya tetap memaksakan diri untuk mudik bersama puluhan pengendara sepeda motor lainnya karena anak dan istri mereka sudah lebih dulu pulang kampung sepekan setelah masuknya bulan puasa.

"Tahun lalu tidak mudik, tahun ini memaksakan diri karena sudah rindu kampung halaman dan orang tua. Anak dan istri sudah duluan naik travel sepekan setelah puasa," katanya.

Sementara Kapolres Cianjur, AKBP Mochamad Rifai, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pemeriksaan di titik penyekatan selama 24 jam dengan tiga kali pergantian petugas agar penyekatan berjalan maksimal dan tidak ada pemudik yang lolos.

"Kita tingkatkan penyekatan di 12 titik yang sudah berjalan sejak tangal 6 Mei, termasuk jalur tikus di sepanjang jalur utama Puncak-Cianjur, Cianjur-Bandung dan Cianjur-Sukabumi. Kami tetap imbau anggota untuk melakukan penyekatan secara humanis," katanya. (ant/w-03)  

Sekitar 15 Pemudik Terpapar Covid-19, Kang Emil: “Kasihan Keluarganya di Kampung”

serberita    May 10, 2021    Comment   

Sekitar 15 Pemudik Terpapar Covid-19, Kang Emil: “Kasihan Keluarganya di Kampung”

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, di Cileunyi. (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan dari banyaknya masyarakat yang keukeuh memaksa mudik, telah dilakukan pemeriksaan Covid-19 secara acak dan hasilnya ada sekitar 15 orang yang terpapar virus corona.

Ia menuturkan, kondisi ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memaksa untuk pulang kampung bisa jadi mereka terpapar dan kemudian memaparkan virus corona kepada orang tua atau sanak saudara di kampungnya.

"Itu kasihan nanti orang tua yang didatangi pemudik terpapar Covid-19," ujar Kang Emil – sapaan karib Ridwan Kamil, seusai meninjau posko penyekatan mudik di Gerbang Tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Senin (10/5/2021).

Ia menuturkan tradisi mudik dan pulang kampung bertemu orang tua pada perayaan Lebaran adalah hal yang mulia, namun sekarang di saat bersamaan ada bahaya yaitu wabah virus corona.

“Dengan kondisi ini, maka mencegah harus lebih diutamakan sehingga semua pihak harus menahan diri untuk mudik,” lanjutnya.

Pada bagian lain keterangannya, Kang Emil menyebut 99 persen warga Jabar tidak mudik Lebaran ke kampung halamannya pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran Tahun 2021.

"Jumlah pemudik tahun ini sangat kecil hanya satu persen dari total sekitar enam juta warga yang masih berniat mudik ke kampung halaman. Jadi 99 persen warga sudah sesuai dengan aturan pemerintah," kata Kang Emil.

Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini mengatakan jumlah kendaraan yang diputar balik oleh aparat di Provinsi Jabar kembali bertambah dan hingga Senin (10/5) ini, jumlah kendaraan yang dilarang melintas untuk bepergian mudik mencapai 60 ribu.

Menurutnya, angka ini naik signifikan, dibandingkan dengan dua hari pertama yang sudah mencapai 22 ribu kendaraan.

"Jadi dari total 130 ribu kendaraan yang kita razia ada sekitar 60 ribu yang diputar balik. Jadi kalau ada bocor-bocor saya kira di bawah 60 ribu lah," katanya. (Ant/W-03)

Bupati Purwakarta Tegaskan tak akan Ada Open House Lebaran

serberita    May 10, 2021    Comment   

Bupati Purwakarta Tegaskan tak akan Ada Open House Lebaran

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. (Foto: Diskominfo)

wartaindustri.id | PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika,  menegaskan tak akan ada open house pada Lebaran nanti. Ketegasan Bupati tersebut,  menindaklanjuti Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang melarang adanya open house bagi pemimpin daerah.

 

Dalam Surat Edaran Mendagri nomor 800/2794/SJ tertulis bahwa gubernur, bupati/walikota se-Indonesia untuk membatasi kegiatan buka puasa bersama dan larangan open house pada Lebaran atau pasca-Lebaran.

 

"Kami mendukung kebijakan Mendagri. Insya Allah kami tidak ada open house atau halal bihalal. Larangan ini memang bertujuan untuk menekan angka peningkatan kasus penyebaran Covid-19 di momen Idul Fitri 2021," kata Anne, Sabtu (8/5/2021).

 

Meskipun tidak melakukan open house, Anne mengaku tidak mengurangi rasa silaturahimnya terhadap warga Purwakarta.

 

Dia tetap meminta warganya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di momen lebaran nanti. Selain itu, dia juga mengimbau kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan alias mudik baik ke luar kota atau mudik lokal. 

 

"Saya imbau kepada warga untuk tidak mudik karena saya telah meminta kepada camat dan lurah/kades untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi bagi mereka yang memang lolos dari penyekatan dan tidak memperlihatkan hasil tes antigen," katanya. (Warin 02)

Cegah Kerumunan, Pemkot Tasikmalaya Larang Shalat Id di Masjid Agung

serberita    May 10, 2021    Comment   

Cegah Kerumunan, Pemkot Tasikmalaya Larang Shalat Id di Masjid Agung

Masjid Agung Kota Tasikmalaya. (Foto: Net)

wartaindustri.id | KOTA TASIKMALAYA - Untuk mencegah kerumunan dan interaksi orang yang dikhawatirkan terjadi penularan Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, memberlakukan larangan Shalat Id di Masjid Agung Tasikmalaya saat Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

"Masjid Agung tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan Shalat Id, kalau sebagian ada yang maksa tolong diimbau mereka, kalau ke masjid sekitar diperbolehkan," kata Plt Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf di Tasikmalaya, Minggu (9/5/2021).

Ia mengimbau jamaah agar melaksanakan Shalat Id di masjid maupun di lapangan terbuka di lingkungan rumahnya masing-masing, agar tidak terlalu banyak kerumunan orangnya.

"Silakan Shalat Id di masjid sekitar atau di lapang sekitar," katanya.

Ia menuturkan sesuai instruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk daerah zona merah penyebaran wabah Covid-19 agar tidak melaksanakan Shalat Id di masjid besar di daerahnya.

Alasan Masjid Agung tidak dibuka untuk kegiatan Shalat Id, kata dia, karena khawatir akan banyak orang berdatangan dari berbagai daerah kemudian tidak bisa dicegah kerumunan orang, dan juga sulit mendisiplinkan protokol kesehatan.

"Ketika masjid penuh, meski sudah menerapkan protokol kesehatan mereka tetap akan berdesakan," katanya.

Ia menambahkan selain larangan Shalat Id di Masjid Agung, Pemkot Tasikmalaya juga menerapkan aturan tidak boleh melakukan takbir keliling saat malam Idul Fitri.

Ia berharap semua elemen masyarakat dapat bekerja sama menerapkan protokol kesehatan di momentum Hari Raya Idul Fitri agar tidak terjadi peningkatan kasus penularan COVID-19 di Kota Tasikmalaya.

"Saya minta semua jaga protokol kesehatan dengan ketat, kelemahan kita itu kan orang tidak tertib dan tidak disiplin," kata Yusuf. (Ant/W-03)

Jelang Pilkades di Purwakarta, Balon Kades Keluhkan Biaya Tes Kesehatan

serberita    May 10, 2021    Comment   

Jelang Pilkades di Purwakarta, Balon Kades Keluhkan Biaya Tes Kesehatan

RSUD Bayu Asih Purwakarta. (Foto: Net)

wartaindustri id | PURWAKARTA - Sejumlah bakal calon (balon) kepala desa (kades) di Kabupaten Purwakarta yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),  mengeluhkan biaya untuk tes kesehatan yang dianggapnya terlalu besar.

 

Mantan Kades Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Abun Cs, yang akan ikut Pilkades sebagai inkamben, membenarkan tes kesehatan yang disyaratkan oleh Panitia Pilkades, memberatkan balon kades.

 

"Tes kesehatan Pilkades sekarang, selain waktunya hanya beberapa hari, juga ada tes wawancra. Eh, biayanya mahal juga, tidak kurang dana habis Rp1.600.000," katanya.

 

Senada juga dikatakan Kades Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Deden Pranayudha, yang juga akan ikut Pilkades sebagai inkmaben, bahwa yang memberatkan bagi balon kades pada Pilkades sekarang adalah tes kesehatan.

 

Keluhan lainnya adalah pelaksanaannya yang terlalu lama dari saat diberhentikannya kades, karena akan ikut Pilkades. Sehingga jabatan kades oleh pejabat sementara (Pjs.) dinilai terlalu lama.

 

Sekadar mengingatkan Pilkades di Kabupaten Purwakarta  akan dilaksanakan 25 Agustus 2021. Jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades ada 170 desa.

 

Berkaitan dengn tes kesehatan yang dilaksanakan di BLU Bayu Asih, jumlah balon yang mengikuti tes kesehatan belum diketahui jumlahnya secara pasti.

 

Pengurus Gardapatih Kabupaten Purwakarta, Ahmad Lukman, mengatakan dinamika Pilkades di Purwakarta sekarang ini cukup tinggi. Antara lain diisyaratkan dengan tes kesehatan yang begitu ketat juga anggarannya yang mahal.

 

“Bila satu desa ada balon dua orang saja, maka jumlah yang ikut tes kesehatan 340 orang. Sedangkan untuk Kecamatan  Plered, rata rata balon tiap desa lebih dari tiga orang," katanya, Minggu (9/5/2021).

 

Kepala BLU Bayu Asih,  Agung Darwis, belum dapat memberikan keterangan saat dihubungi melalui telepon selularnya, Minggu (9/5/2021). (Warin 02)

Walaupun Lolos dari Pos Penyekatan, Pemudik Tetap Harus Diisolasi di Kampungnya

serberita    May 05, 2021    Comment   

Walaupun Lolos dari Pos Penyekatan, Pemudik Tetap Harus Diisolasi di Kampungnya

Ilustrasi: Suasana salah satu pos penyekatan di Purwakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG – Warga yang keukeuh pulang kampung ke wilayah Jawa Barat (Jabar) saat liburan Lebaran, walaupun lolos dari pos penyekatan, akan berhadapan dengan ruangan isolasi di kampung halamannya sendiri.

Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyiapkan ribuan ruang isolasi di desa-desa untuk mengantisipasi pendatang dari luar daerah yang tidak mengindahkan larangan mudik Lebaran.

“Ruang-ruang isolasi itu dipersiapkan untuk mengantisipasi para pemudik yang lolos dari penjagaan petugas di berbagai titik penyekatan,” kata Kang Emil – sapaan karib Ridwan Kamil, dalam konferensi pers Satgas Penanganan Covid-19 yang disiarkan secara virtual, Rabu (5/5/2021).

 

Kang Emil menuturkan, di kampung-kampung di Jabar sudah ada sekitar 2.500 ruang isolasi yang tersebar di desa-desa.

“Sehingga kalau mereka ngotot kami sudah instruksikan bhabinkamtibmas, babinsa, TNI, Polri, dan kepala desa untuk langsung diisolasi selama lima hari pemudik itu," tambahnya. 

Hal itu dilakukan, ujar Kang Emil, belajar dari pengalaman pada tahun lalu saat pemudik menularkan Covid-19 kepada keluarganya saat pulang kampung halaman.

Namun, dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan 158 titik penyekatan dan dilakukan pula penjagaan di jalan-jalan alternatif yang biasa dikenal sebagai "jalur tikus" untuk mencegah kedatangan pemudik. (ant/w-03)

Belasan Warga Ciangkrek Sukabumi Keracunan Pindang dari Pedagang Keliling

serberita    May 05, 2021    Comment   

Belasan Warga Ciangkrek Sukabumi Keracunan Pindang dari Pedagang Keliling

Warga Ciangkrek yang keracunan pindang dirawat di Puskesmas Cibuntu. (Foto: Net)

wartaindustri.id | SUKABUMI – Usai menyantap cue atau ikan pindang, sedikitnya 19 orang warga Dusun Ciangkrek, Desa Mekarasih, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, menjadi korban keracunan massal, Selasa (4/5/2021).

Kepala Desa Mekarasih, Ujang Suryadi mengatakan, hingga saat ini sudah ada 19 warga dari dusun tersebut yang mengalami keracunan.

“Seluruh korban mengalami gejala keracunan yang sama pusing, mual hingga ada yang muntah-muntah," katanya di Sukabumi, seperti dilansir Antara, Rabu (5/5/2021).

Lantas Ujang pun menuturkan kronologinya. Siangnya, warga membeli cue atau ikan pindang kepada pedagang keliling. Kemudian sore harinya dimasak. 

"Mungkin untuk menu berbuka puasa. Malamnya, mulai terasa," tambahnya. 

Menurutnya, warga Desa Mekarasih yang menjadi korban keracunan saat ini mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibuntu. Namun jika ada yang kondisi kesehatannya terus menurun, maka akan dirujuk ke RSUD Palabuhanratu.

Awalnya hanya ada enam warga yang mengeluh mengalami gejala keracunan. Namun hingga Rabu dini hari jumlahnya terus bertambah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya.

"Sebagian korban kondisinya sudah ada yang membaik, tidak hanya orang dewasa, warga yang diduga keracunan tersebut ada juga anak-anak bahkan balita," tambahnya.

Adapun nama-nama warga Dusun Ciangkrek yang menjadi korban keracunan setelah menyantap olahan ikan pindang tersebut,  adalah Revan, Revin, Adah, Kamaludin, dan Tedi.

Selanjutnya Citra, Abdul Ajid, Rizki, Iyah, Reza, Rizwan, Aida, Diki, Anin, Saropah, Deni, Rido, Penti, dan Rizal. (ant/w-03)

Waspada, Virus Corona Varian Baru Sudah Masuk ke Indonesia

serberita    May 04, 2021    Comment   

Waspada, Virus Corona Varian Baru Sudah Masuk ke Indonesia

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Net)

wartaindustri.id | JAKARTA – Waspada, virus corona varian jenis baru sudah masuk ke Indonesia, dan lebih cepat menular dari virus yang sebelumnya. Varian baru tersebut antara lain B117, B1351, dan B1617.

Hal itu dikemukakan oleh Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam acara virtual "Waspada Peningkatan Klaster Baru", Selasa (4/5/2021).

Varian baru virus Covid-19 yaitu B117 asal Inggris, kemudian B1351 asal Afrika Selatan, dan varian mutasi ganda dari India B1617.

“Varian yang digolongkan dengan Varian of Concern ini diketahui memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 36 sampai 75 persen dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, varian B117 saat ini merupakan varian yang paling banyak dilaporkan dari berbagai negara. WHO mencatat berbagai peningkatan kasus sampai 49 persen varian B117 yang bersirkulasi di Asia Tenggara.

Terkait mutasi atau varian baru di Indonesia, kata Nadia, masih terus diteliti dan melakukan pengujian pada 786 laboratorium. Laboratorium-laboratorium ini juga yang memeriksa Covid-19.

Siti Nadia malaporkan terdapat 13 kasus dari varian B117. Masing-masing terdeteksi berada di Sumatera Utara sebanyak dua kasus, Sumatera Selatan satu kasus, Banten satu kasus, Jawa Barat lima kasus, Jawa Timur satu kasus, Kalimantan Timur satu kasus dan Bali dua kasus.

Sebanyak lima kasus B117 dilaporkan berasal dari imported case atau dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi terdeteksi berada di Karawang (Jawa Barat), Kota Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Kota Bogor (Jawa Barat).

Sedangkan delapan kasus lainnya dilaporkan berasal dari transmisi lokal atau penularan antarwarga masing-masing berada di Tapin (Kalimantan Selatan), Palembang (Sumatera Selatan), Kota Medan (Sumatera Utara), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), dan Kota Tanjung Balai (Sumatera Utara).

Sementara untuk varian baru B1617, kata Siti Nadia, terdeteksi berada di Kepulauan Riau sebanyak satu kasus dan DKI Jakarta dua kasus. Sementara, B1531 terdeteksi berada di Bali sebanyak satu kasus.

“Jadi dengan surveilans kita mewaspadai penambahan kasus B117 dan B1351, serta B1617 yang sudah masuk ke Indonesia. Hasil akhir ini sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan per tanggal 30 April,” kata Nadia.

Untuk mencegah penularan lebih meluas, Nadia mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Situasi yang ada di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk mematuhi anjuran maupun larangan dari pemerintah.

“Tidak ada yang menjamin bahwa dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium yang negatif selama dalam perjalanan ataupun selama dalam proses kita menuju kampung halaman misalnya, kita tidak terpapar Covid-19,” kata Nadia.

Siti Nadia mengatakan di beberapa negara saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus adalah mobilitas pergerakan masyarakat. (ant/w 03)

Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran, Desa di Purwakarta Harus Siapkan Ruang Isolasi

serberita    May 04, 2021    Comment   

Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran, Desa di Purwakarta Harus Siapkan Ruang Isolasi

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. (Foto: Ist.)

wartaindudtti id | PURWAKARTA - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengantisipasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) menjelang Lebaran 2021 ini.

 

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengatakan, kepulangan PMI ini harus diantisipasi sejak dini. Pasalnya, sampai saat ini sebaran Covid-19 masih belum terkendali.

 

“Saya khawatir, para pekerja migran itu membawa virus mematikan dari negara tempat mereka bekerja,” katanya, Selasa (4/5/2021).

 

Dia mengaku sudah menginstruksikan kepada semua kepala desa dan camat untuk melakukan pendataan di wilayah masing-masing.

 

“Pendataan ini, terkait warga PMI yang kembali ke Purwakarta, serta menyiapkan ruang isolasi mandiri," imbuh Bupati yang biasa dipanggil Ambu Anne ini.

 

Ambu Anne menyebutkan, dari 17 kecamatan yang ada, tujuh wilayah di antaranya merupakan kantong-kantong PMI, yakni  Kecamatan Sukasari, Tegalwaru, Darangdan, Bojong, Wanayasa, Maniis, dan Plered.

 

Dengan demikian, pemerintahan desa dan kecamatan yang menjadi kantong PMI ini, harus gerak cepat. Bahkan, proaktif turun ke masyarakat untuk mendata warganya. Setelah itu, setiap desa harus memiliki ruang isolasi mandiri.

 

Saat ada PMI yang pulang, warga itu akan dimintai keterangan. Apakah dia sudah diperiksa di Bandara Soetta? Sudah mendapat pemeriksaan swab antigen? Atau sudah di isolasi mandiri belum di Wisma Atlet?

 

Jika ada PMI yang lolos dari syarat-syarat itu, maka pemerintahan desa atau kecamatan segera berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 Kabupaten, untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hal ini, guna mengantisipasi sebaran virus Corona dari luar negeri yang dibawa oleh PMI.

 

Terkait dengan PMI, lanjut Anne, sebenarnya Purwakarta masih memberlakukan moratorium. Khususnya ke Timur Tengah dan Malaysia. Kalaupun saat ini ada PMI yang kembali dari negara-negara yang dimoratorium itu, maka mereka pergi ke negara itu dengan jalan lain.

 

"Seperti, melalui pendaftaran dari daerah tetangga. Jadi, di dinas kitanya tak terdaftar, tapi warga itu kembali dari Timteng dan Malaysia. Berarti mereka, daftarnya ditengarai dari daerah tetangga," ujar Ambu Anne.

 

Terpisah, Camat Tegalwaru Beni Primiadi, mengatakan, pihaknya sudah menerima instruksi dari Bupati terkait dengan antisipasi kepulangan PMI ini. Untuk di Tegalwaru, pihaknya telah menyiapkan posko dan memberlakukan PPMK mikro hingga tingkat RT dan RW.

 

"Dengan kebijakan ini, kedatangan PMI bisa terpantau dan bisa langsung dilaporkan ke satgas covid di tingkat desa," ujar Beni.

 

Terkait ruang isolasi, setiap desa di wilayahnya sudah menyiapkan ruangan isolasi mandiri.

 

"Di Kecamatan Tegalwaru, ada 13 desa. Semua desa terdapat warga yang menjadi PMI. Tapi, yang paling banyak ada di Desa Sukamulya, Pasanggrahan, dan Cisarua," demikian Beni. (Warin 02))

SE Gubernur Jabar tentang Mudik Lebaran: Pemudik Wajib Miliki SIKM dan Dikarantina Lima Hari

serberita    May 01, 2021    Comment   

SE Gubernur Jabar tentang Mudik Lebaran: Pemudik Wajib Miliki SIKM dan Dikarantina Lima Hari

Pos penyekatan mudik di Purwakarta. (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG - Sebagai salah satu upaya mengurangi risiko penularan Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) secara resmi mengatur aktivitas di masa Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Pengaturan itu terutama untuk para pemudik, baik lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota di Jabar.

Untuk itu, Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran No. 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 selama Masa Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021, yang ditandatangani oleh Ridwan Kamil.

Dengan SE ini maka, masyarakat yang hendak melakukan aktivitas perjalanan untuk keperluan mendesak dan kepentingan nonmudik, seperti perjalanan dinas/bekerja, wajib memiliki surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Jabar, agar sama-sama mengendalikan aktivitas dan mengurangi mobilitas masyarakat di wilayahnya. Jika aktivitas masyarakat terkendali, ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19, bisa dibatasi.

"Pengendalian aktivitas masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi, tren kasus Covid-19 di Jabar sedang menurun. Ini harus dipertahankan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," ujar Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Daud Achmad melalui keterangan resmi, Sabtu (1/5/2021).

Daud menjelaskan, penanganan pelaku perjalanan lintas batas antarprovinsi tercantum dalam surat edaran tersebut.

Selain pelaku perjalanan wajib memiliki surat izin perjalanan/SIKM, operasi gabungan antarprovinsi di wilayah perbatasan juga akan dilakukan dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan TNI/Polri.

Operasi gabungan, kata Daud, digelar di titik-titik yang sudah disepakati. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota harus membangun kondusifitas antardaerah kabupaten/kota dan menerapkan aturan perjalanan lintas batas provinsi sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

"Potensi pemudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kabupaten/kota masih ada meski larangan mudik sudah digaungkan," katanya.

Selain itu, menurut Daud, pemerintah desa dan kelurahan diminta mengaktifkan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan.

Pemerintah desa dan kelurahan pun didorong melakukan karantina bagi masyarakat pendatang atau pemudik selama lima hari.

"Kami anggap pemudik dan pendatang ini ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19," katanya. (hms/cncin/warin 03)

Kukuhkan Kepala BKKBN Jabar, Kang Emil: “Viralkan Keluarga Harmonis di Medsos”

serberita    May 01, 2021    Comment   

Kukuhkan Kepala BKKBN Jabar, Kang Emil: “Viralkan Keluarga Harmonis di Medsos”

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menandatangani pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Wahidin. (Foto: Humas Jbr)

wartaindstri.id | BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengukuhkan Wahidin sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (30/4/2021).

 

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengatakan, secara kewilayahan, BKKBN Jabar berada dalam koordinasi Pemda Provinsi Jabar. Oleh karena itu, ia mendorong BKKBN Jabar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar untuk selesaikan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di Jabar.

 

"Mohon untuk gaspol saja, karena ini cuma seremoni, langsung ngabret saja apa yang tadi saya titipkan," kata Kang Emil.

 

Kang Emil mengatakan, saat ini angka kelahiran di Jabar masih tinggi yaitu 2,5 persen. Sementara jumlah penduduk Jabar juga tertinggi di Indonesia. Situasi tersebut berpotensi over populasi.

 

"Penduduk Jabar persentase kelahirannya masih tinggi sekitar 2,5 persen, dan dalam teori perencanaan pembangunan sumber masalah itu adalah over populasi," ucapnya.

 

"Pada saat mereka dewasa akan berebut sumber daya karena hakekatnya pembangunan itu tidak bisa dihentikan, yang bisa itu dikendalikan," imbuhnya.

 

Proporsi jumlah penduduk dengan keterbatasan sumber daya harus menjadi perhatian BKKBN Jabar.

 

"Jumlah manusia dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Jabar harus memadai, maka tugas BKKBN menjadi sangat penting," kata Kang Emil.

 

Kang Emil pun optimistis, BKKBN Jabar di bawah kepemimpinan Wahidin bisa menguatkan konsep pengendalian kependudukan, termasuk meningkatkan kualitas keluarga untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jabar.

 

"Kami tak ingin terdengar lagi ada KDRT termasuk kepada anak yang saat ini masih mengemuka," tuturnya.

 

Kang Emil meminta BKKBN Jabar untuk membuat kampanye keluarga harmonis melalui media sosial secara intensif supaya menjadi contoh bagi masyarakat.

 

"Diviralkan lewat medsos siapapun keluarga yang harmonis dan anaknya dua, karena masyarakat kita itu sering mengikuti apa yang dilihat khususnya di medsos," ucapnya.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Wahidin mengaku Jabar memiliki tantangan tersendiri karena memiliki populasi terbesar. Menurutnya, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang tinggi di Jabar ini menandakan wanita dalam usia subur cenderung memiliki tiga anak.

 

"TFR Jabar tinggi, 2,5 persen, artinya wanita dalam usia subur itu cenderung punya anak tiga, tentu ini menjadi prioritas kita untuk pengendalian," kata Wahidin.

 

Salah satu strategi yang akan dilakukan BKKBN Jabar adalah mendorong pasangan usia subur menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.

 

"Metode ini akan memperkecil putus pakai karena di Jabar terbesarnya menggunakan suntik dan pil," katanya.

 

Sebelumnya, Wahidin merupakan Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN. Pada 2016, ia juga pernah menjabat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. (Hms Jbr/Warin)