serberita: Infrastruktur
Showing posts with label Infrastruktur. Show all posts
Showing posts with label Infrastruktur. Show all posts

Friday

Rumput di Luar Stadion Purnawarman “Ngajejembrung” Bikin “Sareukseuk”

Rumput di luar pagar pembatas lapangan Stadion Purnawarman yang bikin sareukseuk, (Foto: W-02)

wartaindustrri.id | PURWAKARTA –
Ironis. Stadion Purnawarman Kabupaten Purwakarta yang  baru selesai dibangun Desember  2020 terlihat  megah. Namun ternoda oleh pemandangan rumput yang tidak terurus, sehingga mengurangi kemegahannya.

 

"Ini berbahaya, stadion yang megah  kalau tidak segera ditangani secara profesional, bisa cepat rusak," kata Esco Askab Purwakarta, Asep Dzulfikor, Kamis (21/5/2021).

 

Menurutnya, jika melihat tampilan stadion dari jauh akan kagum. Namun bila mendekati stadion akan prihatin, karena di kiri kanan masuk area stadion bakal disuguhi pemandangan rumput  “ngajejembrung” yang tidak terurus.

 

Tak hanya itu, setelah masuk ke stadion pun, akan disuguhi pemandangan yang sama. Rumput di luar pagar dalam stadion pun tidak terawat. Di sekeliling pagar di luar lapangan sepak bola, tampak “bala” dengan rumput.

 

"Ini merusak pemandagan. Rumput  hijau lapangan Stadion Purnawarman, rusak oleh rumput yang ngajejembrung," ujar warga yang sedang berolahraga di area stadioan, Aldiansyah. 

 

Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa masa pemeliharaan Stadion Purnawarman sampai  bulan Juli 2021. Namun untuk area stadion halaman depan dan dalam di luar pagar lapangan sepak bola, bukan tanggung jawab pemenang tender.

 

“Ya, harus ada yang bertanggung jawab memelihara dan membersihkannya. Sebab kalau dibiarkan, selain sareukseuk, juga bisa cepat rusak,” pungkas Aldiansyah. (Warin 02)

Tahun Ini Dianggarkan, Pemeliharan Jalan Lingkar Pondoksalam – Bojong

Arif Budiman di ruang kerjanya. (Foto: Adm)

wartaindustri.id | PURWAKARTA -
Jalan lingkar selatan mulai dari Desa Situ Kecamatan Pondoksalam yang melewati Desa Sindangpanon sampai ke pertigaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, tahun ini dianggarkan untuk  pemeliharaan.


"Pemeliharaan jalan untuk lingkar selatan, ada dua ruas jalan yang dianggarkan pemeliharaannya.  Jalan Situ – Pondokbungur dan Bungurjaya -Sindangpanon-Pawenang sampai pertigaan Desa Cikeris,"kata Plh  Kepala Dinas Pekerjaan Umun Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) Kabupaten Purwakarta, Arif Budiman, di ruang kerjanya, Kamis (20/5/2021).


Ia menambahkan, panjang jalan kabupaten di Purwakarta 728 KM, yang terbagi 309 ruas jalan.


Sulit bagi kami mengaturnya, dengan kondisi bencana Covid-19, karena anggaran tidak normal. Belum lagi bencana di Sukasari, membutuhkan anggaran," imbuhnya.


Namun karena kondisi jalan lingkar selatan harus ada pemeliharaan, kalau tidak akan lebih para. Maka ruas jalan tersebut termasuk yang dianggarkan untuk pemeliharaan. (Adm/Warin 02)

Thursday

Proyek Normalisasi Rugikan Petani, Dinas PUPR Terkesan Lempar Tanggung Jawab

Pendiri LBH Baruterang, Endang Hermawan (Foto: yo/BP)

wartaindustri.id | KARAWANG-
Proyek Normalisasi Kaliasin Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon yang dikerjakan oleh CV Mutiara Cakrawala Mandiri dihentikan sementara, karena diduga telah menyerobot lahan sawah milik petani.

 

Kepala Desa Pasirjaya, Abdul Halim, saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan perihal tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

 

Namun, Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai dinas yang mengeluarkan SPK kepada perusahaan rekanan, terkesan lepas tangan mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan rekanan Dinas PUPR, yang diduga telah merugikan masyarakat petani.

 

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Karawang melalui pesan WhatApp mengatakan, bahwa semua tanggung jawab ini dikembalikan ke pihak Pemerintah Desa Pasirjaya sebagai pengaju proposal.

 

Perjuangan mempertahankan hak atas kepemilikan lahan sawah juga terus dilakukan oleh masyarakat petani dengan memberikan data-data bukti kepemilikan lahan yang berkurang akibat dampak proyek normalisasi tersebut.

 

Salah satu petani yang merasa dirugikan juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa lahan sawahnya di blok 008 Kulung Ugi telah berkurang akibat terpakai oleh proyek normalisasi seluas 90 meter persegi.

 

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kholik mengatakan, proyek tersebut di SPK tercatat untuk Dusun Ceah Desa Pasirjaya. Namun kenyataannya kontraktor memulai pekerjaannya dari wilayah Dusun Cilempung.

 

"Inilah keteledoran dan papan nama proyek pun tidak terpasang,” ungkapnya.

 

Menanggapi polemik yang terjadi, pendiri LBH Baruterang Endang Hermawan atau yang lebih akrab dengan panggilan Kang Her mengatakan bahwa masyarakat petani Cilempung tidak ada yang keberatan dengan proyek normalisasi, namun bukan pelebaran yang justru merugikan masyarakat.

 

Lebih lanjut Kang Her menjelaskan, dalam persoalan hukum orang perseorangan dan atau secara bersama-sama itu adalah objek hukum yang bisa bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri ataupun dengan dikuasakan kepada pihak lain.

 

Jadi jangan dilihat banyak dan sedikitnya masyarakat petani yang terdampak dan mengajukan komplain, 1 (satu) orang saja yang merasa dirugikan haknya dia bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama dirinya dan atau dengan memberikan kuasa ke pihak lain. Jadi tidak ada persoalan mau berapapun masyarakat petani yang terdampak dan komplain.

 

“LBH Baruterang akan terus mendampingi masyarakat petani yang merasa dirugikan dengan menempuh jalur-jalur koordinasi terlebih dahulu dengan para pemangku kebijakan. Bila diperlukan persoalan ini harus disampaikan juga kepada Anggota DPRD dan Bupati, untuk meminta arahannya sebelum menempuh proses hukum,” terang Kang Her. (yo/BP/w-03)

Jalan Lingkar Pondoksalam-Bojong Mulai Rusak, Warga Pertanyakan Anggaran Pemeliharaan

Jalan lingkar Pondoksalam-Bojong yang mulai rusak (Foto: W-02)

wartaindustri.id | PURWAKARTA -
Jal
an lingkar dari mulai Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam sampai Desa Pawenang Kecamatan Bojong di Kabupaten Purwakarta, mulai rusak.


“Harus mulai diperbaiki. Kalau tidak, akan rusak berat,” kata Maman Abdulrahman, warga Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kamis (6/5/2021).


Maman yang mengaku setiap hari melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat kerjanya di Kawasan BIC Purwakarta, menambahkan jalan tersebut mulai ada yang rusak di beberapa titik.  


"Sekarang kondisi jalan banyak yang rusak. Terutama di Desa Pondokbungur,  Bungurjaya, dan Tanjungsari," katanya.


Lantas Maman pun mempertanyakan soal anggaran pemeliharaan jalan tersebut.


"Memang untuk jalan tidak ada anggaran  pemeliharaan, ya? Jadi harus diperbaiki total saja, ya?" katanya.


Kades  Pondokbungur,  Abun, membenarkan bahwa jalan di wilayahnya sudah banyak yang rusak


Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia, saat dikonfirmasi mengatakan, nanti akan dilihat dulu: apakah ada atau tidak anggaran pemeliharaan untuk jalan tersebut.


Nanti akan disurvei, katanya. (warin 02)

Saturday

Tanggapan Dinas Terkait Usul SPSI Purwakarta Soal Jalan Rusak di Bunder

Pertemuan SPSI Purwakarta dan DPUBMP Purwakarta, Jumat (16/4/2021)

wartaindustri.id | PURWAKARTA -
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengomentari ihwal usul perbaikan jalan di sekitar Pertigaan Bunder.

 

“Dana infrastruktur yang terbatas, semua anggaran dipangkas karena Covid-19 . Kira-kira hanya disediakan dana sekitar Rp2 miliar, dan sekarang dalam tahap proses lelang,” katanya melalui telepon seluler, Sabtu (17/4/2021).

 

Itu pun, menurutnya, untuk ruas jalan Pertigaan Kembang Kuning sampai Ubrug, karena itu jalan kabupaten.

 

Ditambahkannya, anggaran yang ada memang  tidak akan maksimal. Jika dikerjakan, itu hanya bisa memperbaiki jalan sepanjang 3 km. Perbaikan hanya bisa dilakukan pada -spot spot  yang dianggap rusak paling parah.

 

Sedangkan jalan dari Pertigaan Bunder, Desa Bunder, sampai Cilegong adalah jalan provinsi .

 

Kami, sudah mengusulkan perbaikan untuk jalan provinsi tersebut," katanya.

 

Ryan juga mengemukakan adanya rencana jangka panjang, yaitu pembuatan jalan khusus untuk pabrik sekitar wilayah Jatiluhur, saat pertemuan di Bea Cukai.

 

Sementara sehari sebelumnya, Jumat (16/4/2021), DPUBMP Kabupaten Purwakarta menerima perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purwakarta, di ruang rapat DPUBMP Purwakarta.

 

Hadir perwakilan dari SPSI adalah Agus Gunawan, Rahmat,  Salnim Ibrahim, Asep Nurdin, Erik GL,  Andang,   Jamil,  Nuryamin, dan Widarto.

 

Kedatangan mereka ke Kantor DPUBMP pada intinya menyampaikan permasalahan jalan rusak di sepanjang jalan Pramuka, Bunder-Ubrug, Jatiluhur, yang menimbulkan banyak ekses, selain timbulnya korban jiwa.

 

Antara lain keterlambatan masuk kerja para pekerja di wilayah Jatiluhur. Mereka tidak bisa tepat waktu karena terkendala jalan yang rusak.

 

Pada sisi lain, Salnim Ibrahim, menginginkan keterbukaan informasi ihwal perbaikan jalan saat ini, yang kabarnya dananya dari  dana CSR pabrik sekitar wilayah Jatiluhur, terutama dari Indorama.

 

Sementara itu, Sekdis DPUBMP Purwakarta, Arief Budiman, menyatakan ada sekitar 728 km dan 300 ruas jalan yang harus diperbaiki. Sehingga dengan dana yang hanya sekitar Rp2 miliar itu, dirasakannya kurang maksimal.

 

Ia juga mengeluhkan kondisi kualitas jalan yang hanya bisa menerima beban 8 ton, tapi selama ini dilalui oleh kendaraan dengan tonase 23-25 Ton, bahkan 30 ton. Apalagi akhir-akhir ini ada pengerjaan proyek nasional Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

 

Ia pun mengungkapkan kontribusi pihak KCIC, karena dampak pekerjaannya menimbulkan  kerusakan jalan di sekitar itu.

 

Kenapa bisa?  Jalan yang hanya berkemampuan 8 ton, bisa dilewati oleh kendaraan berat tonase 23-25 ton,” tandasnya.

 

Soal proyek KCIC sepanjang jalan jalur Cikao Bandung, Cilegong, dan Darangdan  arah Plered, paling parah kerusakannya.

 

Diakuinya, pihak DPUBMP bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, telah berhasil mendapatkan jaminan dari pihak KCIC .

 

Bahwa pihak KCIC akan  memperbaiki jalan yang rusak akibat proyek KCIC, baik itu selama proses proyek ataupun nanti setelah selesai proyek KCIC.

 

Jalan sepanjang Jalur Cibinong- Kembang Kuning itu diusulkan jadi list daftar nomor 1 untuk perbaikan pada tahun anggaran 2022,” katanya.

 

Sedangkan untuk  pengecoran jalan di dua  spot di wilayah tersebut, yang merupakan jalan kabupaten, pelaksanaannya sekitar pertengahan Mei atau awal Juni tahun ini. (Warin 02)

Thursday

SPSI Soroti Jalan Rusak di Purwakarta yang Sudah Renggut Nyawa

Rapat koordinasi SPSI Kabupaten Purwakarta. 

wartaindustri.id | PURWAKARTA –
DPC Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purwakarta menyoroti jalan rusak di Purwakarta yang sudah merenggut nyawa korban, Kamis (15/4/2021).

 

Koordinator SPSI Kecamatan Jatiluhur, Salnim Ibrahim, mengatakan ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam rapat koordinasi  tersebut.

 

Salah satunya masalah jalan rusak di sekitar Bunder. Pasalnya, sudah banyak kejadian kecelakaan lalu lintas, yang disebabkan jalan tersebut rusak berat. Dan korban meninggal dunia.

 

Masalah jalan rusak dibahas di SPSI Kabupaten, karena ada kaitannya dengan situasi karyawan perusahaan yang setiap hari melintasi jalan tersebut.

 

“Mereka sering telat pulang diakibatkan macet sehubungan dengan jalan rusak. Kemudian bus jemputan telat datang, dan banyak lagi masalahnya,” kata Salnim, Kamis (15/4/2021).

 

Jalan yang dimaksud Salnim adalah jalan yang berada di Desa Bunder, melewati Sayangheulang.

 

“Untuk jalan dari Pertigaan  Bunder sampai Pertigaan Saman, adalah jalan provinsi. Sedangkan dari Pertigaan Saman sampai Ubrug adalah jalan kabupaten,” tambah Salnim.

 

Menurutnya,  untuk jalan kabupaten sudah ada kesepakatan antara Pemkab Purwakarta, masyarakat, dengan perusahaan yang ada di jalan tersebut, akan memperbaiki bersama-sama.

 

“Proses itu sedang berjalan," imbuh Salnim.

 

Rapat koordinasi tadi menghasilkan kesepakatan akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta dalam waktu dekat ini. (Warin 02)

Soal Jembatan Walahar, Sejatinya Soal Kelayakan Pengerjaan dengan Anggaran

Pondasi dan abutment Jembatan Walahar.

wartaindustri.id | KARAWANG -
Ragam komentar muncul dari berbagai pihak berkaitan dengan  Jembatan Walahar di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. 


Permasalahannya mulai mengerucut, bukan lagi soal mangkraknya pembangunan, yang terhenti sejak tahun 2019. Kemudian terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga terjadi refocusing anggaran.


Persoalan yang banyak dipertanyakan adalah, sudah sesuaikah anggaran sekitar  Rp17 miliar dengan kondisi  di lapangan saat ini?


Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Jembatan DPUPR Kabupaten Karawang, Wahyu kepada wartaindustri.id mengatakan bahwa anggaran awal untuk pembangunan Jembatan Walahar.


Tahun 2019, rencana pembangunannya baru menyasar pada pondasi dan abutment.


Sebab, menurutnya, anggaran yang dibutuhkan sesuai review detail engineering lumayan besar.  Lantas ia berharap tahun depan (2022) kembali mendapat bantuan keuangan Pemprov Jabar yang lebih besar.


Tambahnya, untuk pembangunan Jembatan Walahar membutuhkan anggaran  sebesar Rp.71.209.950.694,00 yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu)  Provinsi Jawa Barat TA 2020. Namun ditarik kembali, karena dampak Covid-19.


Wartawan wartaindustri.id, Rabu (14/4) mendatangi lokasi pembangunan Jembatan Walahar, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan menemui beberapa tokoh masyarakat setempat.


Rata-rata mereka tidak mengetahui alasan tidak dilanjutkannya pembangunan jembatan tersebut.


"Tidak tahu, Pak. Sayang kalau sampai tidak dilanjutkan lagi pembangunannya, kan uang yang ditanam di kepala jembatan dan pengurugan bukan anggaran kecil," kata  salah seorang warga setempat, Deden M., Rabu (14/4) siang.


Seperti diketahui, fokus awal pembangunan jembatan untuk abutment. Abutment adalah bagian konstruksi bawah jembatan yang terdapat pada kedua ujung pilar-pilar jembatan yang berfungsi untuk mendukung atau memikul seluruh beban bangunan di atasnya. 


Pertanyaannya kemudian, seperti diungkapkan warga, apakah abutment itu dikerjakan sesuai dengan dokument atau tidak?


Di lokasi pembangunan Jembatan Walahar, ada empat titik pengerjaan. Abutment kiri dan kanan serta di sungai ada di lokasi pancangan. (Santi/Adam/Warin)

Tuesday

Perencana, Pengawas, dan Pelaksana Pembangunan Jembatan Walahar Dilaporkan ke Kejati Jabar

Jembatan Walahar yang belum selesai. (Foto: San)

wartaindustti.id | KARAWANG -
Paguyuban Karawang Tandang  (PKT) melaporkan pemenang tender dan pengawas  pembangunan jembatan penyambungan masyarakat  Kecamatan Klari dan masyarakat  Kecamatan Ciampel ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Provinsi Jawa Barat.

 

Ketua Umum PKT, Dudung Ridwan, mengatakan bahwa surat pelaporan dugaan ada tindakan KKN dimulai saat proses lelang terjadi.

 

Untuk itu, keseriusan kami dibuktikan dengan surat nyampai Kejati, pada 2  April 2021 lalu,” katanya, Selasa (13/4`2021)

 

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dugaan ada praktik KKN antara pengawas dan pelaksana pembangunan jembatan semakin kuat.

 

Menurutnya,  menjadi catatan saat  pelaksanaan pekerjaan akan berakhir, tidak ada upaya pemenang tender atau  dinas teknis  untuk bersosialisasi  sehingga oleh masyarakat dianggap mangkrak.

 

Dalam laporan dijelaskan, bahwa pembangunan jembatan direalisasikan melalui anggaran Bantuan Propinsi Jawa Barat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, yang dilaksanakan oleh  DPUPR Kabupaten Karawang, tahun  Anggaran 2019 dengan pagu anggaran Rp.17.081.322.000 (tujuh belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

 

Mekanismenya melalui lelang yang dimenangkan oleh PT Putra SHP  Sejahtera, di angka  penawaran Rp15.059.401.410 (lima belas milyar lima puluh sembilan juta empar ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

 

Sedangkan pelaksanaan  pembangunan  sesuai rencana kerja  dilaksanakan selama 180 hari. Namun sampai saat ini pembangunan jembatan tersebut belum selesai.

 

Informasi  di lapangan, diduga pemborong  kegiatan pembangunan tersebut tidak bertanggung jawab serta terkesan terjadi pembiaran yang dilakukan oleh dinas terkait.

 

"Lambat dalam memberikan  informasi dan terkesan pembiaran terhadap kondisi yang kurang baik,” tegas Dudung.

 

 

Kepala Bidang (Kabid) Jembatan, Wahyu, mengatakan tahun 2019, rencana pembangunan.  Perencanaan baru  menyasar pada pondasi dan abutment. Sebab anggaran yang dibutuhkan sesuai review detail engineering sebesar Rp80 miliar.

 

Kami berharap tahun depan kembali mendapat bantuan keuangan Pemprov Jabar yang lebih besar,” kata Wahyu, Selasa (13/4/2021)

 

Untuk anggaran pembangunan jembatan sebesar Rp71.209.950.694,00 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan sudah diusulkan kembali untuk Tahun 2022. (Santi /Warin 02)

Thursday

Pembangunan Gedung Informasi PJT II Diduga tidak Transparan


wartaindustri.id | PURWAKARTA -
Pembangunan gedung informasi PJT II yang terletak di Kantor Pusat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dalam pelaksanaan pembangunannya diduga tidak transparan.

 

Dugaan tersebut berdasarkan fakta di lapangan saat awak media melakukan investigasi, Rabu (31/03/2021). Di lokasi proyek tidak dipasang papan informasi kegiatan oleh CV Gilang Karya Pratama (GKP), kontraktor yang menangani pembangunan gedung tersebut.

 

Pengawas pekerjaan dari CV GKP, Diki,  saat dikonfirmasi terkait dengan proyek tersebut  mengatakan bahwa papan kegiatan tidak ada.

 

"Papan Informasi tidak ada, mari kita bicarakan hal yang lain," ujar Diki.

 

Sementara itu, Direktur CV GKP, Deni, ketika awak media meminta klarifikasi tentang hal tersebut mengatakan, bahwa papan informasi kegiatan yang dimaksud itu ada. Namun kenyatannya di lapangan yang terpasang hanya spanduk yang menerangkan nama perusahaan kontraktornya.

 

Lebih lanjut Deni menyampaikan terkait masalah papan informasi, menurut sepengetahuannya tidak perlu.  Alasannya, karena anggaran pembangunan gedung informasi PJT II ini, bukan dari APBD atau APBN.

 

"Untuk lebih jelasnya, silakan menghubungi managemen PJT II," ujar Deni.

 

Ditambahkan Deni, bahwa nilai anggaran pembangunan gedung informasi PJT II tersebut sebesar Rp800 jutaan.

 

Hingga berita ini dinaikkan, awak media belum berhasil menemui pejabat PJT II yang dimaksud untuk meminta jawaban terkait dengan masalah tersebut. (Ft/Warin 02)

Tuesday

Jika Tol Cisumdawu Selesai, Kertajati Optimal dan Jadi Kota Baru

Bandara Kertajati di Majalengka (Foto: Net)

wartaindustri.id | BANDUNG –
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka akan optimal beroperasi
ketika Tol Cisumdawu selesai dibangun.


"Bandara Kertajati ini belum berfungsi optimal karena Tol Cisumdawu belum selesai. Tapi, tadi disampaikan Menteri PUPR bahwa Desember 2021 akan terhubung," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Bandung, Selasa (30/3/2021).


Bandara Internasional Kertajati merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam Rebana Metropolitan. Dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di Rebana Metropolitan, Kertajati direncanakan akan menjadi kota baru dengan konsep aerocity.


"Patimban dengan kota maritimnya dan Kertajati dengan aerocity-nya," ujar Kang Emil.


Rebana Metropolitan sendiri diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.


Menurut  Kang Emil, Rebana Metropolitan pun diprediksi akan menyumbang satu persen pertumbuhan ekonomi nasional.


Selain itu, kata Kang Emil, pemerintah pusat mendukung penuh pembangunan Rebana Metropolitan dengan akan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati atau Kawasan Rebana Metropolitan.


"Tadi Pak Presiden setuju, akan di follow-up melalui Perpres Percepatan Pembangunan untuk menjadi dasar hukum pemerintah pusat melakukan intervensi infrastruktur di kawasan Rebana itu, tuturnya.


Selain dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo, BIJB Kertajati juga akan difungsikan untuk maintenance, repair, overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.


"Bandara Kertajati akan difokuskan juga pada MRO sehingga semua pesawat bisa maintenance di sana. Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada nonpenumpang, kalau kargo sudah dimulai," kata Kang Emil.

 
Kang Emil menuturkan, ada maskapai penerbangan internasional yang minat membuka MRO di Bandara Internasional Kertajati dan hal itupun sudah dilaporkan kepada Presiden RI saat pihaknya menghadiri rapat terbatas di Jakarta.


"Juga saya laporkan ke Pak Presiden ada pihak penerbangan internasional di Asia yang juga berminat membuka MRO maskapainya di Kertajati," tuturnya.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) untuk pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati sebagai MRO pesawat.


"Kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kasau untuk memanfaatkan kegiatan MRO di Kertajati, maka kita akan segera bangun dan kembangkan di lahan yang sudah ada secepatnya," katanya.


"Ke depannya juga untuk pesawat pribadi yang selama ini melakukan perawatannya di luar negeri," ujarnya.


Budi juga memastikan, sesuai arahan Presiden RI, Bandara Internasional Kertajati akan dikonsentrasikan untuk umrah dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. (ant/warin 03)

Monday

Tempat Latihan Dayung di Jatiluhur Dipenuhi Eceng Gondok

Eceng gondok di Waduk Jatiluhur, foto diambil dari video Waristo Waris.
wartaindustri.id | PURWAKARTA – Tempat latihan cabang olah raga (cabor) dayung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, dipenuhi eceng gondok.

 

Tampak terlihat dalam video di media sosial facebook yang diposting Waristo Waris, Minggu (28/3/2021) malam.  

 

Nyata, begitu tulisan  Waristo, melabeli  video berdurasi  dua menit  tersebut. Dengan jelas memperlihatkan eceng gondok yang menyerbu Waduk  Jatiluhur.

 

Dia mengatakan, inilah danau yang sekarang diserang eceng gondok. Padahal waduk ini yang telah memberikan kehidupan, tempat latihan cabang olahraga dayung.

 

Atlit dayung pemanasan di pinggir Waduk Jatiluhur.

Waristo Waris, atlit dayung Kabupaten Purwakarta. Ia mengaku menjadi atlit berlatih di Danau Jatiluhur. Namun sekarang kondisinya memprihatinkan, waduk salah satu ikon Purwakarta itu dipenuhi eceng gondok.

 

Padahal, tidak sedikit atlit dayung Purwakarta, yang prestasinya mencuat di tingkat nasional bahkan bisa melanglang ke luar negeri, berkat latihan di Danau Jatiluhur. (Warin 02)

Friday

Akibat Longsor Jalan Cikajar Tiga Bulan Terputus, Opah Tiap Hari Manggul Motor

Opah (baju putih) di lokasi jalan longsor. (Foto: Fajar)  

wartaindustri.id|  PURWAKARTA -
  Tiga bulan sudah longsor di Kampung  Cikajar, Desa Pondokbungur, Kecamatan  Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Namun sampai hari ini, Jumat (26/3) belum ada penanganan dari pihak pemerintah.

 

Akibat longsor tersebut tiga rumah dikosongkan, karena tergerus longsor dan jalan terputus hingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan  roda empat.

 

Sejak itu salah seorang warga Cikajar, Opah Wahyudin,  setiap hari mangkal di lokasi longsor untuk membantu warga yang akan melintas.

 

Opah Wahyudin, setiap hari memanggul sepeda motor warga yang akan melintas dari Cikajar ke Purwakarta atau sebaliknya.

 

"Saya membantu warga terutama anak sekolah, karena motor tidak bisa lewat kalau tidak dipanggul," ujarnya di lokasi longsor, Jumat (26/3/2021).

 

Menurut Opah, pekerjaannya memanggul sepeda motor menjadi rutinitas dan akan terus dilaksanakan sebelum ada perbaikan jalan.

 

"Saya ikhlas membantu  menyeberangkan kendaraan  yang akan ke kota.  Suka ada yang ngasih imbalan uang  Rp2000 atau Rp5000. Saihlasna," katanya.

 

Walau longsor membawa berkah karena ada penghasilan dari jasa  memanggul motor, namun dirinya berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Alasannya, untuk melintas saja, total jalan yang longsor tidak bisa dilalui kendaraan.

 

"Jadi warga yang akan  keluar dari Kampung Cikajar harus memakai tanah warga untuk sementara," pungkas Opah. (Fajar/Warin 02)

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi