SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Syamsi Mufti pejabat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama kab.Purwakarta Sosialisasikan Kurikulum Merdeka kesejumlah Madrasah dan Aliyah di Kab.Purwakarta
Bertempat di Madrasah Aliyah Alfiah NU Campaka tepatnya di Pondok Pesantren Riyadul Mubtadhiin kegiatan sosialisasi dilakukan didepan puluhan tenaga pengajar. dalam program kerja Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Mengisi materi Syamsi mufti berharap, sumber daya manusia yang ada di Madrasah dan Aliyah yang ada di Purwakarta bisa segera menguasai apa itu kurikulum Merdeka.
"Sesuai intruksi pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Agama, kami harap para tenaga pengajar ( SDM ) yang ada di semua aliyah san madrasah bisa cepat menguasai dan mampu mengimpelemtasikan materi dengan baik saat taun ajaran baru atau di tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna," ujarnya.
Mengisi materi Ahmad Sulaeman menekankan agar semua eleman madrasah dapat menerapkan kurikulum Merdeka, serta menentukan brand madrasah dengan diantaranya meningkatkan aspek kedisiplinan.
"Kedisiplinan menjadi penting, agar siswa atau anak didik yang menimba ilmu di lingkungan madrasah atau Aliyah lahir sebagai jiwa jiwa atau pribadi yang mandiri dan berkompeten. Sehingga kemudian bersekolag di Aliyah dan Madrasah menjadi pilihan masyarakat menitipkan anak anak bangsa di didik," terangnya.
Sebagai Pemateri Akhmad Sulaiman yang selain mengeluti profesi sebagai Dosen, Guru, dan Instruktur berlevel Nasional memberikan materi inti. Yaitu diantaanya terkait pentingnya guru cepat beradaptasi terkait kurikulum merdeka.
Sebab menurutnya Inti dari kurikulum Merdeka adalah perubahan metode mengajar di kelas, pembelajaran berdiferensiasi, adanya asesmen yang terintegrasi dalam pembelajaran serta penguatan karakter yang tertuang dalam Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil’alamin.
"Semangat membangun dunia pendidikan perlu banyak perjuangan dan kerja keras demi melahirkan sumber daya manusia masa depan bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa lain. Dan maka itu di madrasah perlu juga mengadakan agenda lanjutan terkait penyusunan kurikulum operasional madrasah, modul ajar, modul projek dan penyusunan instrument asesmen dan pelaporan," lanjutnya.
H. Unar Hamzah pimpinan Yayasan Riyadul Mubtahiin pun mengatakan, bahwa ia menyambut baik apa yang dilakukan oleh kementrian . Ia menuturkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah khususnya di dunia pendidikan merupakan bukti bahwa pemerintah perduli akan nasib bangsa dan sebagai pihak Yayasan mendukung program pemerintah terkait kebijakan perubahan kurikulum.
"Kami akan ikhtiar dan berjuang semampu kami yaitu mengapdosi kurikulum Merdeka sebaik mungkin. Karena kami yakin, apa yang pemerintah intruksikan adalah yang terbaik buat siswa khususnya untuk pihak yayasan pengelola pendidikan," pungkasnya.
