 |
| Rapat dengar pendapat SPPK dengan Komisi IV DPRD Karawang. (Foto: Santi) |
wartaindustri.id| KARAWANG - Salah satu solusi untuk mengentaskan angka pengangguran di Kabupaten Karawang adalah menciptakan pemuda mandiri, yang mampu menciptakan lapangan kerja dengan mengoptimalkan UMKM.
Itulah
salah satu poin hasil rapat dengar pendapat Solidaritas
Pengangguran Pribumi Karawang (SPPK) dengan Komisi IV DPRD Karawang yang bertajuk “Penuntasan
Pengangguran di Kabupaten Karawang”, Rabu (10/3/2021).
Dalam pertemuan itu terungkap beberapa hal mengenai
pengangguran di Kabupaten Karawang, yang kini dikenal sebagai daerah industri.
Jika dilihat dari fakta yang ada, pengangguran
di Kabupaten Karawang ini, untuk para pencari
kerja pribumi peluangnya masih sangat minim. Sedangkan di Karawang terdapat 1566
perusahaan.
"Jadi
kita dengan DPRD Kabupaten Karawang berinisiatif membahas tentang pemberantasan
pengangguran Kabupaten Karawang ini dengan perusahaan kawasan industri,” kata
Ketua Paguyuban Karawang Pasundan, Dudung Ridwan, seusai rapat dengar pendapat
di DPRD Karawang, Rabu (10/3/2021).
Menurut
Dudung, DPRD Karawang sekarang ini belum mampu mengentaskan pengangguran di Kabupaten
Karawang.
“Karena
tiap tahun selalu bertambah dan mencatat sekitar 165.000 orang yang masih belum
mendapatkan pekerjaan," jelasnya.
Walaupun
Karawang dikenal sebagai Kota Industri, tetapi warga pribumi sulit mendapatkan
pekerjaan.
“Tenaga
kerja di perusahaan lebih banyak diisi pekerja dari luar daerah," tambahnya.
Lantas
Dudung pun memaparkan penyebabnya.
Pertama, karena tingginya angka putus sekolah. Artinya tingkat kelulusan anak didik di
Karawang masih rendah. Kedua, minimnya peluang kesempatan kerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di
Karawang. Ketiga, mengenai skill yang artinya kemampuan atau sumberdaya manusia (SDM) itu
sendiri.
“Tentunya
perusahaan juga punya persyaratan tersendiri untuk penyerapan tenaga kerja. Kadang-kadang
hanya yang memenuhi syarat saja yang dapat lolos untuk bekerja," jelasnya.
Pemecahan
masalah tersebut, yang mencuat dari hasil rapat dengar pendapat tersebut antara
lain harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain
itu, mendorong pemerintah daerah agar tidak menyerap angkatan kerja melalui
sektor-sektor industri saja. Tetapi juga mengoptimalkan sektor usaha mikro
kecal dan menengah (UMKM).
“Bisa
saja menyerapnya melalui sektor-sektor UMKM dengan fasilitas yang diberikan
pemerintah daerah,” kata Dudung lagi.
Dengan
demikian, lanjut Dudung, pola pikir masyarakat Karawang ini tidak terfokus pada
industri saja, tetapi menciptakan para pemuda mandiri melalui support dari
pemerintah daerah dengan sektor-sektor UMKM.
"Saya
harap, jika ini berhasil dan pribumi yang sudah bisa bekerja, tentunya akan
menjadi kepuasan bagi kita ketika
hak-hak warga masyarakat Karawang untuk mendapat pekerjaan bisa terserap
dan terealisasikan, sehingga dapat
mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Karawang," harapnya.
(Santi)
