serberita: Pemerintahan
Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts
Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts

Tuesday

Bangkit Guruku Maju Negeriku, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh



SERBERITA.COM | PURWAKARTA - 25 November 1945 merupakan momentum bersejarah dimana saat itu para guru di seluruh tanah air yang tergabung dalam puluhan organisasi dengan paham dan golongan yang berbeda, dengan bersemangat dan niat mulia bersepakat melebur menjadi satu wadah organisasi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Kini, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat independen, unitaristik, dan non partisan senantiasa terus dijaga, dan melekat dalam dada pengurus, pejuang, aktivis, dan para guru, pendidik, serta tenaga kependidikan.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada acara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun Ke-76 PGRI Tingkat Kabupaten Purwakarta, di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Kota Bukit Indah, Bungursari, Selasa 23 November 2021.

Menurut Ambu Anne, begitu ia biasa disapa, PGRI sebagai rumah besar pendidikan harus terus bergerak, mengabdi, dan memperbarui diri agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang terus berkembang.

"Terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik, pendidik non-formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994. Saya kutip ucapan Bung Karno; Jangan sekali-kali melupakan sejarah! (Jas Merah)," kata Ambu Anne.

Ia juga mengatakan, tahun ini merupakan tahun kedua dalam suasana pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 di tanah air saat ini sudah memungkinkan untuk bersekolah di berbagai penjuru tanah air kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas (PTMT). Pembelajaran kembali dapat dilakukan secara luring maupun bauran dengan pembelajaran daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Menurut Ambu Anne, pemerintah tidak ingin sekolah-sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama.

"Diharapkan dengan kembali dibukanya sekolah, dapat menekan angka learning loss dan meminimalisasi terjadinya lost generation pada anak didik kita. Selain itu, proses pembelajaran di masa yang akan datang, serta peran teknologi dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran sangat penting dipahami guru. Kerja sama yang efektif dengan orang tua menjadi perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Kata dia, pembelajaran penting pasca Covid-19 adalah peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Guru adalah suri tauladan, kawan belajar, dan pemberi semangat ulung agar bara api anak didik tetap menyala untuk terus belajar meraih mimpi. Guru juga dituntut menjadi pembelajar sejati, sehingga kehadiran guru tetap relevan sepanjang waktu termasuk ketika memasuki era masyarakat 5.0 ini.

"Dalam hal ini, PGRI harus berada di jajaran paling depan dalam inovasi dan pengembangan teknologi pendidikan untuk sebaik-baiknya kepentingan peserta didik dalam pengembangan dirinya. Pengurus dan anggota PGRI di semua tingkatan harus senantiasa bahu membahu merespon perubahan dengan berbagai kegiatan saling belajar dan saling memberi," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa PGRI Kabupaten Purwakarta harus terus menjaga kemitraan yang strategis dengan Pemerintah Daerah dan menjadi saluran aspirasi para anggotanya dan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

"Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memprioritaskan pemberian vaksin bagi para guru, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan mahasiswa. Prioritas pemberian vaksin di lingkungan pendidikan ini, merupakan wujud perhatian dan komitmen Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tentang pentingnya sektor pendidikan," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berikhtiar dalam membangun pendidikan karakter, berbagai regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan regulasi lainnya telah diterbitkan sebagai payung hukum implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

"Saat ini, terdapat lima bunga pendidikan karakter yang terdiri dari Tujuh PoƩ Atikan Istimewa, pendidikan keagamaan dan pendalaman kitab-kitab, insersi pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak dan tatanen di bale atikan yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak akan memiliki makna dan dampak apapun jika kita tidak bersinergi," kata dia.

Dan pada akhirnya, Guru sebagai ujung tombak dan pengarah tombak implementasi kebijakan pendidikan diharapkan adaptif terhadap berbagai perubahan dan mampu mengelola pembelajaran sesuai karakteristik, kondisi dan kebutuahan saat ini dan masa yang akan datang.

"Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, saya mengucapkan Selamat HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 kepada para guru di Kabupaten Purwakarta, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru, pendidik, tenaga pendidikan, utamanya dan guru honorer yang selama ini tidak mengenal mengisi kekosongan formasi guru dengan mengajar sepenuh hati di sekolah," ujarnya.

Ia juga berharap agar para guru bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi contoh dalam pendidikan karakter dan jangan mudah meninggalkan ruang kelas. Kualitas pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh para guru, dan memperjuangkan aspirasi para guru selaku anggota adalah komitmen pengurus.

"Juga kami mohon agar para pengurus PGRI Kabupaten dan Pengurus Cabang se-Kabupaten Purwakarta untuk bekerja keras mengawal perjuangan dan aspirasi anggota, menjadikan PGRI sebagai rumah belajar dan rumah yang nyaman bagi semua anggotanya. PGRI adalah mitra strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan, dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dengan arif dan bijaksana agar tercapai sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia unggul," kata Ambu Anne.

Guru Menjadi Elemen Penting

Dalam agenda tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto kembali mengingatkan hal yang berkaitan dengan penguatan komitmen bahwa guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. "Kita semua menyadari bahwa tanpa guru kelas-kelas tidak akan bisa melakukan pembelajaran tanpa pembelajaran anak-anak kita tidak akan menjadi apa-apa," kata Kang Ipung, begitu karib disapa.

Pada momentum peringatan HGN ini, pihaknya juga telah memberikan penghargaan kepada para Guru Honorer yang mengabdi lebih dari 20 tahun, 25 tahun, 24 tahun dan 20 tahun. "Dari mulai Guru TK, SD sampai SMP, kita kasih penghargaan kasih reward dan selain itu juga kita nanti akan berupaya memperjuangkan kesejahteraan mereka," kata Doktor Purwanto.

Dalam kegiatan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan tersebut nampak hadir Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Penilik/Pengawas Se-Kabupaten Purwakarta, Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK Se-Kabupaten Purwakarta, Ketua dan Pengurus PGRI Cabang Se-Kabupaten Purwakarta (Red)

Monday

Purwakarta Menuju Satu Data Indonesia



SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Portal tersebut merupakan portal data resmi terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Pemkab Purwakarta menggelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta di Bale Sawala Yudhistira, Senin, 22 November 2021.

Dalam agenda tersebut, Pemkab mengundang 29 Kepala OPD, 17 Camat, 192 Kades dan Lurah se Kabupaten Purwakarta, BPS Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Diskominfo Jawa Barat.

Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta, DR. Aep Durohman, S.Pd, M.Pd mengatakan, dalam konteks Kabupaten Purwakarta, Perpres Nomor 39/2019 tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

"Melalui Perbup tersebut, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional," kata Aep.

Menurutnya, acara sosialisasi ini merupakan kerjasama tigar pilar penyelenggaraan data Kabupaten Purwakarta yaitu; Bappelitbangda, Diskominfo,  dan BPS. "Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa penyusunan kebijakan pembangunan daerah itu pasti memerlukan berbagai data dan informasi yang detail yang melatarbelakanginya, dengan dasar dan kendala yang dirasakan baik itu kendala berupa kualitas, keterpaduan antar sektor, referensi, akses dan integrasi," kata Kang Aep.

Ia juga mengungkapkan, ketidakjelasan unit pengolah data, seringkali muncul dan mengakibatkan terjadi berbagai defiasi antara kondisi riil kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan harus diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang ada.

"Oleh karena itu, kami di Bappelitbangda, BPS dan Diskominfo dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu yang pertama UU Nomero 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka hari ini dan seterusnya berdasarkan seluruh ketenutuan hukum yang berlaku diatas, kita menyusun peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 ini, yaitu tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta," papar Aep.

Kata Aep, Perbup tersebut bertujuan untuk tersedianya data yang berkualitas dalam pengertian data yang akurat mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses, mudah dibagi dan mudah dipakai antar instansi baik instansi pusat maupun instansi daerah sebagai wujud nyata dan implementasi kebijakan suatu data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, dalam mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian seluruh proses pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

"Dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian seluruh proses pembangunan di Kabupaten Purwakarta maka dibentuklah satu forum data Indonesia tingkat kabupaten, yang susunannya sesuai dengan Kepbup," demikian Aep Durohman. (RED)

Sunday

Daftar Kepala Desa Purwakarta 4 Bojong dan Darangdan.



SERBERITA.COM | PURWAKARTA -  Pemeran wilayah Kabupaten Purwakarta, menjadi enam wilayah. Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, ada diwilayah Purwakarta 4 (Empat) terdiri 29 desa dan dua kecamatan.

Hasil Pilkades Serentak, seluruh desa yng dijabat oleh kades terpilih yang sudah dilantik oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, Senin, 18 Oktober 2021.

Ini daftar kades di Purwakarta 4.
Kecamatan Bojong

1.Desa Cibingbin 
Deni Supriatna
2. Desa Cikeris 
Dasep Sopandi
3. Desa Cileunca 
Arom Munjin
4. Desa Cihanjawar 
Dedi Supriadi
5. Desa Sindangpanon 
Denden Pranayuda
6. Desa Pasanggrahan M. Adam Febriansyah
7. Desa Sindangsari 
Rahmat Efendi
8. Desa Sukamanah 
Dadang Saputra
9.Desa Pawenang 
Romi Taopiq
10. Desa Pangkalan 
Acep Djuhdiyana Wireja
11. Desa Kertasari  
Talimudin 
12. Desa Bojong Barat 
Adik Sahroni
13.Desa Bojong Timur 
Dedi Junaedi
14. Desa Sukamaju

Kecamatan Darangdan

1. Desa Darangdan 
Robiyul Maulana
2. Desa Nagrak 
Udin
3. Desa Neglasari 
Asep Saepudin
4. Desa Sadarkarya 
Wahyu Samsul Ma'rif
5. Desa Sirnamanah 
Wawa Syamhuri
6. Desa Legoksari 
Cecep Mulyana
7. Desa Pasirangin 
Rohidin
8 Desa Gununghejo 
Sumaryo
9. Desa Linggamukti 
Toto Iskandar
10. Desa Sawit 
Ade Ismail
11. Desa Linggasari  
Budi Sahbudin
12. Desa Mekarsari  
Ruhiat
13. Desa Nangewer 
Asep Munajat
14. Desa Cilingga  
Ade Mulyana
15. Desa Depok  
Hamdani

(Redaksi)

Saturday

DPD KNPI Karawang Bagikan 30.000 Bibit



SERBERITA.COM | KARAWANG - Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021, yang akan datang. DPD KNPI Kabupaten Karawang, gandeng Kepala Desa, tokoh pemuda dan Karang Taruna Desa Pasir Kamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, membagikan
30.000 bibit.

Pada kegiatan pembagian 30.000 bibit dan penanaman pohon di Karawang, Ketua DPD KNPI Kabupaten Karawang, Guntar Mahardika menjelaskan,penanaman dan pembagian bibit tanaman tersebut salah satu bagian program dari DPD KNPI Karawang, mengenai kepedulian para pemuda untuk lingkungan di 30 kecamatan.

"Pelaksanaan pembagian 30.000 bibit adalah salah satu kegiatan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, yang akan datang



"DPD KNPI mendistribusikan bibit tanaman tersebut berdasarkan pada pengajuan yang diminta oleh Kecamatan,"kata Guntar usai kunjungi dan tanam di Desa Pasir kamuning,Sabtu (23/10/2021).

Pada kegiatan penanaman bibit pohon yang dilakukan DPD KNPI, di Desa Pasir Kamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, mendapat apresiasi dari para Kepala Desa, tokoh pemuda dan karang taruna serta disambut antusias oleh mereka.

"Hari ini, secara simbolis penyerahan bibit pohon dilakukan di Desa Pasir Kamuning, didampingi oleh Kepala Desa, pemuda dan karang taruna desa dan kecamatan. Sejumlah pohon kami serahkan dan sisanya akan di distribusikan kepada beberapa pengurus kecamatan dan Satgas Citarum Harum,",pungkas Guntar.
(Hny/Red)

Friday

Tercetusnya Hari Santri Nasional Berawal dari Resolusi Jihad



SERBERITA.COM | PURWAKARTA - 
Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN) merujuk pada tercetusnya Resolusi Jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia, pada 22 Oktober 1945 lalu di Surabaya.

Tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional mengambil tema Santri Siaga Jiwa Raga, yang mengandung maksud sebagai bentuk pernyataan sikap santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta disela peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang digelar Pemkab Purwakarta di Bale Sawala Yudhistira, Jumat 22 Oktober 2021.


Dalam situasi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19 ini, lanjut Ambu Anne, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, termasuk para santri di Kabupaten Purwakarta, agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa lndonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"Kami juga mengpresiasi langkah-langkah yang dilakukan sejumlah pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19, ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi Covid-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimiliki," kata Ambu Anne.

Ambu Anne juga mengungkapkan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terhadap para santri di sejumlah pesantren di Kabupaten Purwakarta.

"Pemda Purwakarta sebelumnya telah menggelar vaksinasi Covid-19 kepada ribuan santri yang dipusatkan di Ponpes Al-Hikamussalafiyah, Cipulus, Wanayasa. Kami juga menargetkan seluruh santri di Purwakarta mendapatkan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, kami terus berupaya mendapatkan banyak pasokan vaksin dari pemerintah pusat," kata Ambu Anne.

Sementara, dari sisi penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemkab Purwakarta bersama legislatif atau DPRD Purwakarta telah menyepakati dan mensyahkan satu regulasi dalam peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. "Kini, Perda tersebut masih dalam proses evaluasi Gubernur Jawa Barat," ujarnya.

Menurutnya, sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. Perda tersebut memiliki fungsi sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta.

"Perda pesantren tersebut sangat penting, selain sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah, ia juga merupakan wujud keberpihakan di mana Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren," kata Ambu Anne.

Ambu Anne juga menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Santri Nasional kali ini sudah dilakukan seminggu sebelumnya dengan melibatkan PCNU Purwakarta dan Ormas Islam lainnya. "Saya selaku bupati mengapresiasi panitia peringatan hari santri pada tahun ini. Diharapkan peringatan ini menjadi spirit bagi seluruh kaum santri dan pimpinan pondok pesantren termasuk bagi Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi dalam membangun Purwakarta," demikian Ambu Anne. (Disk/Yn)

Thursday

17. 000 Ibu Hamil di Purwakarta jadi Sasaran Vaksinasi Covid-19


SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Sekitar 17.000 ibu hamil, menjadi sasaran Vaksinasi Covid-19 di Untuk sementara sebanyak empat ribu dari 17 ribu ibu hamil akan mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tersebut digelar di sentra vaksin Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan serentak di 17 Puskesmas yang dimulai pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021, lalu 

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan vaksinasi yang menyasar ibu hamil tersebut memiliki kriteria tertentu, yakni usia kehamilan harus sudah di atas 13 minggu. "Target sasaran pada minggu ini ada kurang lebih 4 ribu dari jumlah total ibu hamil 17 ribu. Tapi memang yang bisa divaksinasi adalah kehamilan yang di atas 13 minggu," ujar Ambu Anne.

Menurutnya, vaksinasi terhadap empat ribu ibu hamil dilakukan secara bertahap dengan target selesai pada minggu depan. Untuk saat ini, pemerintah terus melakukan edukasi terkait dengan vaksinasi Covid-19 kepada ibu hamil.

Pasalnya, masih banyak ibu hamil yang ragu dan takut dengan vaksinasi Covid 19. Bupati Ambu Anne bersama dr Purwanto spesialis kandungan di Purwakarta menjamin vaksinasi aman bagi ibu hamil. "Nanti kita akan terus pantau dan mudah-mudahan minggu depan vaksinasi 4 ribu ibu hamil ini sudah bisa kita selesaikan," ujar Ambu Anne.

Ia juga menjelaskan selain terhadap ibu hamil, vaksinasi Covid-19 juga menyasar pada kalangan ibu menyusui. Data terbaru, jumlah masyarakat Purwakarta yang sudah divaksinasi Covid-19 sudah hampir mencapai 24 persen.

Pada hari yang sama, Bupati Purwakarta didampingi unsur Forkopimda juga melakukan pemantauan vaksinasi bagi pelajar tingkat SLTA, yang dilaksanakan di SMAN 1 Purwakarta. Turut hadir pada pelaksanaan vaksinasi ini, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMAN 1 Purwakarta beserta Jajaran, dan Unsur Jabar Bergerak Tingkat Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah bersama Forkopimda dan Tim Satgas terus melakukan percepatan vaksinasi. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 bagi para pelajar usia 12-17 tahun di Kabupaten Purwakarta.

Adapun penyuntikan vaksin berguna untuk membentuk kekebalan tubuh dalam melawan dan bertahan dari Covid-19. Ambu Anne mengimbau agar pelajar yang telah melakukan vaksinasi, agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelajar juga diimbau menginformasikan dan mengajak para pelajar yang lainnya untuk mengikuti vaksinasi juga, karena vaksin ini halal dan aman.

Sesuai dengan target, vaksinasi di SMAN 1 Purwakarta akan diselesaikan pada pekan ini. Adapun jumlah pelajar di SMAN 1 Purwakarta kurang lebih sebanyak 1100 orang, dan yang belum melaksanakan vaksinasi kurang lebih sekitar 200 orang. Diharapkan pada hari Rabu ini sudah selesai 100 persen pelajar yang melaksanakan vaksinasi.

"Pada hari ini sebanyak 500 dosis yang akan di vaksin, dan merupakan dosis pertama. Dimana jenis vaksinasi yang tersedia yaitu Sinovac dan dinyatakan sudah aman," demikian Ambu 
(Yn/Red)

Proyek Wisata Glamping Puncak Sempur Harus Dievaluasi


SERBERITA.COM | KARAWANG -  Bupati Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana, diingatkan terkait proyek Wisata Glamping di Kawasan Puncak Sempur Kabupaten Karawang,  harus dievaluasi. Seandainya perizinan tetap diproses harus 
memastikan, ada kajian amdal, UKL dan UPL. Termasuk antisipasi longsor dan banjir bandang, bila mudik hujan tiba.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin, Senin,  01 September 2021, mengatakan, projek perizinannya belum keluar dudah dikerjakan, "Ini pelanggaran, maka  harus dihentikan sementara menunggu hasil kajian"tegasnya.

Tambah dia,  kalau musim hujan kajian teknisnya  seperti apa. Itu harus jelas terlebih dahulu.

Kemudian bagaimana kajian lainnya  mempertahankan mata air dan dinding-dinding penahan longsor.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin, menambahkan pula terkait persoalan ini harus ada dua statemen dari dua komisi terkait proyek Wisata Glamping di Kawasan Puncak Sempur Kabupaten Karawang.

Dua statemen dari dua komisi, yakni Komisi I terkait perizinan dan Komisi III terkait objek wisata di Puncak Sempur. 

"Puncak  Sempur itu,  destinasi wisata baru yang sudah masuk API,” tegas Endang, kemarin
 
Dewan Pakar organisasi Perkumpulan Pemilik Media Onlie Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Jawa Barat, ini  memperkuat alasan perlunya statemen dari dua komisi tersebut.

Dikatakan Endang, setelah Komisi III ke lokasi beberapa waktu lalu dan menyaksikan langsung kegiatan di Puncak Sempur, komisinya sepakat kalau bukan destinasi Wisata Sempur diinisiasi oleh pihak desa, seiring dengan Peraturan Daerah (Perda) Desa Wisata.
 
“Jadi kedepan pengelolaanya Pemkab  dengan desa sebagai pengelola karena harus ada manfaat  ekonomi” tandas Endang.

Politisi Partai Gerindra ini pun memastikan, tetap harus ada kajian amdal, UKL dan UPL. Termasuk antisipasi longsor dan banjir bandang. “Kalau musim hujan harus segera antisipasi termasuk mempertahankan mata air dan dinding-dinding penahan longsor,” tegas Endang.


Selain itu, Dewan Pakar MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat ini pun menegaskan perlu ada ketegasan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman kepada publik, sehingga tidak memunculkan perspektif negatif di kalangan masyarakat.

 “Pemerinah harus menjelaskan sehingga tidak ada multitafsir publik tentang Puncak Sempur,” tandas Endang.

Sebelumnya Anggota DPR RI dari Partai Golkar H. Dedi Mulyadi juga mengingatkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Dedi mendatangi langsung Puncak Sempur dan menyaksikan aktifitas pembangunan di sekitar lokasi.
 
Dedi, yang juga Dewan Pembina MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat ini, terang-terangan meminta Cellica supaya mengevaluasi proyek Glamour Camping (Glamping), di Kawasan Puncak Sempur. “Kalau memang izinnya belum ada, Pemerintah Karawang harus ambil tindakan, karena kewenangannya ada.

"Saya sudah bertanya lngsung,  dilokasi projek, bahwa perizinan sedang diproses. Anehnya projek sudah dimulai"tegasnya.
(MS/Aha)

JNI Banten Desak Kapolres Pandeglang, Tuntaskan Lapdu Yang Mengendap


SERBERITA COM - PANDEGLANG  BANTEN.- Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten, Andang Suherman meminta Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah,  segera melanjutkan proses hukum laporan pengaduan masyarakat (Lapdumas) perihal dugaan mark up harga dan komoditi busuk diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pasireurih Kecamatan Ciepucang Kabupaten Pandeglang.

Menurut Andang, pengaduan tersebut diduga mengendap di Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Pandeglang. 

Lambannya proses penyelidikan dan penyidikan Polres Pandeglang, akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Polri, yang sepatutnya melayani dan mengayomi  sekaligus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

"Kalau tidak salah laporan pengaduan itu sejak Bulan Mei 2021,  saat masih Kapolresnya dijabat Pak Hamam, dan sekarang digantikan oleh Pak Belny, namun kami hingga kini belum mengetahui sudah sejauh mana perkembangan penyidikan perihal dugaan bansos yang telah merugikan masyarakat miskin tersebut," ujar Andang

Dengan kepemimpinan Belny, Andang berharap proses hukum terhadap kasus itu dapat kembali dilanjutkan demi memenuhi rasa kepercayaan terhadap Polri dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan supremasi hukum berjalan dengan baik.

"Kami harap Pak Belny membuka dan meninjau kembali kasus yang telah dilaporkan Organisasi JNI Banten tersebut, dan kami percaya Polres Pandeglang bekerja dengan profesional dan proporsional, tanpa tebang pilih, karena hukum harus tegak berdiri di negeri ini," pungkas Andang
(Ayom/Red) 

STQH Provinsi Jabar, Muhammad Hiro Harumkan Purwakarta


SERBERITA.COM || PURWAKARTA -Salah satu putra terbaik dari Kabupaten Purwakarta, meraih juara terbaik ketiga kategori 10 juz putra, dalam ajang Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke 17 tingkat provinsi. 

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mengaku, sangat bangga atas keberhasilan tahfidz quran ini. Tahfidz yang berhasil membawa harum nama Purwakarta ini, yakni Muhammad Hiro (17 tahun).

"Ananda Hiro, merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Iskandari Purwakarta. Kami, bangga atas keberhasilan Ananda Hiro ini," ujar Anne, Rabu 1 September 2021.

Akhir Agustus kemarin, Hiro mengikuti STQH tingkat Provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Purwakarta. Dia meraih prestasi yang luar biasa yaitu terbaik ketiga untuk kategori 10 juz putra.

Prestasi ini, lanjut Anne, mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi putra-putri terbaik lainnya di Purwakarta. Muhammad Hiro ini, lanjut Anne, akan mewakili Purwakarta dalam ajang MTQ tahun 2022 mendatang. "Selain Hiro, akan ada tahfidz-tahfidz quran lainnya dari seluruh pondok pesantren yang ada," ujar Ambu Anne.

Karena itu, Anne meminta do'a restu dari para alim ulama, guru-guru dan semua pihak. Supaya, para penghafal AlQuran ini bisa meraih prestasi di kemudian hari.

"Kami juga sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap orang tua dan pembimbing (guru) Muhammad Hiro, yang telah mendampingi serta mendidik Hiro. Semoga kedepan, Hiro meraih prestasi menjadi tahfidz quran 20 juz," jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Hiro mengaku, dirinya tak menyangka bisa meraih juara terbaik tiga dari kategori 10 juz putra. Warga Gang Soka, Purwakarta ini, berjanji kedepannya akan berupaya menjadi yang lebih baik lagi. "Terima kasih kepada orang tua, guru, dan juga Ambu Anne," ujar pemuda santun ini. (Yn/Red)

Pembelajaran Tatap Muka di Purwakarta Minggu Depan


SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Jika tidak ada aral melintang, Pemkab Purwakarta akan segera menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas yang akan dimulai pada awal pekan depan atau tepatnya 6 September 2021.

Demikian diungkapkan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam Rapat Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di wilayah Kabupaten Purwakarta, Senin (30/8/2021).

"Satuan pendidikan yang boleh melaksanakan PTM terbatas pada gelombang pertama mulai pada tanggal 6 September 2021 hanya untuk wilayah yang berstatus zona hijau, kuning dan orange. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang berada di zona merah keputusannya menunggu hasil evaluasi pelaksanaan PTM terbatas tanggal 20 September 2021 mendatang," kata Ambu Anne.

Menurutnya, setiap sekola yang melaksanakan PTM Terbatas akan di pantau oleh Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar semua berjalan lancar sesuai protokol kesehatan.

"Untuk sekolah percontohan pembelajaran tatap muka ini akan dikembalikan lagi kepada sekolah yang sudah vaksin dan segala aspek kesiapannya. Sebab disini sifatnya kehati-hatian jangan sampai nanti ada klaster sekolah yang menjadi episentrum baru," kata Ambu Anne.

Dalam pertemuan yang digelar di Bale Maya Datar itu, nampak hadir pimpinan lintas lembaga dan instansi, seperti Dandim Purwakarta, Kapolres Purwakarta, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala KCD wilayah IV, Kepala DPKPB, Kepala DPMD, Asda II, Sekretaris Disporaparbud dan Kabag Hukum.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan, dari hasil monitoring kesiapan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh dinasnya, diperoleh data; jenjang SD yang siap melaksanakan PTM Terbatas sebanyak 279 sekolah dari 413 sekolah atau 67%.

"Untuk jenjang SMP yang siap melaksanakan PTM Terbatas sebanyak 77 sekolah dari 113 sekolah atau 68%. Sedangkan untuk PAUD akan dievaluasi lebih lanjut," kata Purwanto.

Adapun jumlah sekolah yang diajukan untuk dilaksanakan PTM terbatas tingkat SD sebanyak 153 sekolah dan tingkat SMP sebanyak 35 sekolah, SD dan SMP tersebut berada di zona hijau, kuning dan orange. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang tingkat kesiapannya belum 100%, dinas yang dipimpinnya terus mendorong kesiapannya sehingga nantinya akan dievaluasi kembali untuk dapat diajukan melaksanakan PTM terbatas pada gelombang kedua.

Lebih lanjut, teknis Pelaksanaan PTM Terbatas untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan dengan sistem shift. "Teknisnya, jumlah siswa setiap kelas maksimal 50% tiap rombel (rombongan belajar) dengan mengacu kepada panduan pelaksanaan PTM terbatas SKB 4 Menteri," kata Purwanto.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, sampai dengan saat ini sebanyak 4.324 siswa sudah di vaksin atau 11,22% dari total 38.538 siswa SMP. Dinas Pendidikan setempat juga mengusulkan untuk pelaksanaan vaksinasi pelajar agar diutamakan sekolah-sekolah yang berada di zona merah, agar percepatan pelaksanaan PTM Terbatas dapat dilaksanakan untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Purwakarta. (Yn/Red)

Saturday

Jabar Kejar Target Vaksin 500.000 Setiap Hari


SERBERITA. COM | KOTA BANDUNG. – Pemda Provinsi Jawa Barat menggelar vaksinasi massal bertajuk Gebyar Vaksinasi Jabar Juara dalam rangka menuju 37 juta warga Jabar tervaksin hingga Desember 2021. 

Gebyar Vaksinasi Jabar dilansanakan serentak di 2.326 titik di 27 kab/kota dengan target 512.765 dosis vaksin disuntikkan kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo yang menyaksikan secara virtual gebyar vaksinasi mengapresiasi upaya cepat Pemda Pror Jabar dengan berkolaborasi. Jabar salah satu provinsi penting dalam penanganan pandemi COVID-19 nasional. 

Mengingat Jabar sebagai penyangga Ibu Kota Negara dan rentan karena mobilitas tinggi. Apalagi ada beberapa kab/kota di PPKM Level 4 bahkan satu di antaranya yakni Kabupaten Cianjur risiko tinggi atau zona merah. 

Menurut Presiden, vaksinasi harus dipercepat karena bangsa ini berpacu dengan waktu di mana penyebaran dan mutasi virus COVID-19 semakin beragam. 

"Kita harus bergerak cepat karena kita berpacu dengan penyebaran virus. Kita menghadapi tantangan luar biasa dalam dua bulan terakhir dengan munculnya varian baru yaitu varian delta," ujar Joko Widodo saat membuka Gebyar Vaksinasi Massal Jabar Juara, Sabtu (28/8/2021).

Untuk mempercepat vaksinasi diperlukan peran semua pihak agar kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan aktivitas masyarakat kembali normal dengan cara yang baru. 

"Terus disiplin protokol kesehatan. Kita harus gotong royong agar 181 juta rakyat Indonesia divaksin agar segera terbentuk kekebalan komunal untuk memutus mata rantai COVID-19 agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman," jelas Jokowi. 

Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak lengah meskipun sudah divaksin. "Meskipun sudah divaksin kita tidak boleh lengah semua tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan utamanya memakai masker baik di dalam rumah maupun di luar rumah," kata Jokowi. 

Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasang target 500.000 vaksinasi per hari, di atas provinsi lain yang masih 200.000 dosis per hari.  "Kalau betul bisa kita kejar hari ini kita pecah rekor," katanya. 

Gubernur meminta semua pihak bersama-sama menyukseskan program vaksinasi. Demi pembentukan kekebalan komunal, minimal Jabar harus memvaksin 37 juta orang. Untuk itu butuh 15 juta dosis vaksin per bulan. (gir/rdi)

Belajar Tatap Muka Dikangenin Siswa Tapi Ada Rasa Takut Juga


SERBERITA.COM | PURWAKARTA -  Siswa di Kabupaten Purwakarta, menyambut dengan suka cita dilaksanakannya vaksinasi di 14 sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Artinya, upaya pemerintah terkait dengan belajar tatap  muka sedang diupayakan segera terlaksana. Namun ada rasa ketakutan  bagi siswa, soalnya selama belajar daring tidak ada kontrol sebgai ukuran pelajaran bisa diterima atau tidak.

Seperti dikatakan Salwa  Nabila  Rahayu, Kelas 9 H SMPN 1, Sabtu, (28/8) merasa senang,  tapi ada khawatir dikit juga.  Soalnya selama daring sebenernya materinya engga terlalu masuk, kurang jelas jugakan materi yang dikasih. takutnya nanti pas tatap muka malah engga siap.


Namun demikian Pemkab Purwakarta terus berupaya dengan melaksanakan  gebyar  vaksinasi serentak untuk para pelajar usia 12-17 tahun yang dilaksanakan di 14 sekolah se-Kabupaten Purwakarta. 

Sebanyak 4500 dosis vaksin yang hari ini diberikan dalam rangka percepatan vaksinasi untuk anak sekolah sebagai persiapan pembelajaran tatap muka. 

Dengan dilaksanakannya vaksinasi pelajar ini, semoga bisa mencapai herd immunity agar kedepannya bisa kembali membuka aktivitas belajar tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
(Red)

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi