Data Penerima BLT BBM Ada Kejanggalan, Ketua FK3: Ini dapat Melunturkan Kepercayaan Publik
SERBERITA.COM | PANDEGLANG – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi di gulirkan Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kebijakan kenaikan BBM.
Sejumlah staf kelurahan di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang di duga mengeklaim dirinya sebagai tukang ojeg demi mendapatkan BLT senilai 150.000/bulan .
Dengan beberapa bukti diantaranya Form pengajuan BLT BBM Format Ms excel yang banyak beredar. By Name By Adrres dengan beberapa nama yang setelah dicocokan ada beberapa nama yang di duga pegawai kelurahan tersebut .
Aang Burdayana, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Karang Tanjung (FK3) menganggap ada beberapa kejanggalan dalam form pengajuan BLT BBM tersebut, diantaranya ada sejumlah nama yang disinyalir beberapa nama tersebut adalah staf kelurahan dan bukan tukang ojeg seperti yang tertera fi Form tersebut.
“Heran, ditengah krisis gejolak masyarakat yang banyak menentang soal kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, ada dugaan sejumlah aparat desa yang malah memanfaatkan kesempatan ini, sejumlah nama-nama yang diduga adalah oknum staff desa, rela mengeklaim dirinya sebagai tukang ojeg demi mendapatkan bantuan BLT BBM,” ungkap Aang kepada Portal serberita.com Senin (12/9/22).
Menurutnya, hal semacam ini dapat meningkatkan ketidak percayaan publik kedepannya terhadap kinerja pemerintah kelurahan, yang notabene di anggap banyak ketidak transparan.
“Saya khawatir, hal semacam ini dapat menjadi pemicu ketidak percayaan publik kedepannya terhadap kinerja pemerintah kelurahan ini,” katanya .
Saat di konfirmasi, Lurah Pagadungan, Yudhi Murzan menjelaskan, bahwa data terlampir tersebut itu prosesnya dari Kementrian kemudian di salurkan melalui kantor Pos, kelurahan tinggal terima data saja .
“Untuk prosesnya Kelurahan hanya menerima data jadi saja dari kantor Pos yang dikirim oleh kementrian,” jelasnya
Post a Comment for "Data Penerima BLT BBM Ada Kejanggalan, Ketua FK3: Ini dapat Melunturkan Kepercayaan Publik"