Evaluasi Program Ketahanan Pangan di Purwakarta: Tantangan Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Ternak Sapi

PURWAKARTA, 29 Juli 2026 – Implementasi program ketahanan pangan berbasis peternakan di Kabupaten Purwakarta kini memerlukan perhatian serius terkait tata kelola di tingkat lapangan. Bantuan ternak sapi yang dialokasikan melalui Dana Desa maupun program kedinasan dilaporkan menghadapi kendala operasional, yang memicu dorongan dari berbagai pihak agar dilakukan audit komprehensif guna memastikan akuntabilitas program dan penyelamatan aset negara.Langkah ini dinilai krusial demi menjaga keberlangsungan program yang sejatinya dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan tersebut.

Urgensi Pengawasan dan Audit Fisik oleh APH

Dorongan agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan jajaran dinas terkait turun ke lapangan melakukan audit fisik kian menguat. Proses evaluasi berkala dan penghitungan jumlah ternak secara langsung di kandang komunal dipandang sebagai solusi terbaik untuk mengurai kendala di tingkat kelompok tani.

Langkah pengawasan ketat ini bertujuan untuk memetakan tantangan riil yang dihadapi peternak, memvalidasi data administratif dengan kondisi fisik di lapangan, sekaligus memitigasi potensi penyelewengan atau pemindahtanganan aset tanpa prosedur yang sah.

*Dampak Berantai pada Integrasi Program UPPO*

Kendala dalam pemeliharaan sapi bantuan ini secara langsung memengaruhi efektivitas program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian. Dalam konsep pertanian terpadu (integrated farming), keberadaan minimal 8 hingga 10 ekor sapi di kandang komunal berfungsi sebagai penyedia bahan baku utama untuk diolah menjadi pupuk organik.Ketika jumlah populasi sapi di kandang menyusut secara drastis, rantai produksi pupuk otomatis terhambat. Akibatnya, fasilitas bangunan kandang serta mesin pengolah pupuk yang telah dibangun menggunakan anggaran negara berisiko tidak beroperasi secara optimal, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh petani sekitar.

*Kendala Biaya Operasional di Kecamatan Pondoksalam*

Potret tantangan tata kelola ini salah satunya terlihat di Kecamatan Pondoksalam. Saat dikonfirmasi mengenai kondisi terkini bantuan ternak di wilayahnya, salah satu Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjelaskan adanya penyusutan jumlah sapi akibat kendala pemeliharaan dan perawatan hewan. dari total 8 ekor sapi yang dikelola, dilaporkan terjadi penurunan populasi akibat kematian dan desakan biaya operasional.

"Sebanyak 8 ekor sapi, yang 4 ekor mati. Kemudian, 2 ekor kami terpaksa jual untuk menutup biaya upah kuli ngarit serta pemeliharaan harian kandang. Sementara untuk 2 ekor sisanya, silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan sekretaris kelompok, Saudara Marno," jelasnya terkait kendala teknis dan pembiayaan yang dihadapi kelompoknya.

*Edukasi Regulasi:* Landasan Hukum Dana Desa Ketahanan PanganKasus ini menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai kepatuhan regulasi anggaran negara.

Program pengadaan ternak ini didanai melalui alokasi khusus Dana Desa yang dimulai serentak sejak tahun 2022. Kebijakan ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap pemerintah desa mengalokasikan minimal 20% dari pagu Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan nabati dan hewani.

Melalui pemahaman regulasi ini, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan sosial (social control). Kerja sama yang baik antara pengelola kelompok tani, pemerintah desa, instansi pembina, dan aparat penegak hukum menjadi kunci agar alokasi anggaran 20% tersebut benar-benar memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta.

Terkait masalah ini, Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta meminta konfirmasi langsung dari pengelola kelompok tani. Saat dihubungi via telepon seluler, pihak Gapoktan memilih bersikap terbuka dan memaparkan seluruh kendala operasional serta penyusutan jumlah ternak tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.