Anggaran Atribut Porprov Purwakarta Tembus Rp2,5 Miliar, Pengamat: Uang Rakyat Mengalir ke Mana Saja

Ilustrasi

PURWAKARTA – 11 September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp7,3 miliar dari APBD untuk mendukung kontingen yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026. Dari anggaran tersebut, Pemkab menargetkan raihan 18 medali emas.

Namun, target besar ini memicu sorotan tajam dari Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Yasin. Ia mengingatkan agar anggaran jumbo tersebut benar-benar dialokasikan untuk membiayai prestasi atlet, bukan habis untuk kebutuhan seremonial atau belanja atribut.

Jangan sampai target 18 emas hanya menjadi slogan, sementara yang pasti menang justru belanja Rp7,3 miliar. Purwakarta jangan hanya juara dalam laporan belanja, tetapi kalah di arena," ujar Agus Yasin kepada media.

Rincian Anggaran Porprov Purwakarta:

Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran Rp7,3 miliar tersebut dipecah ke dalam tiga pos utama:

Akomodasi dan Peralatan: Rp4 miliar

Atribut Kontingen: Rp2,5 miliar (untuk jaket, jersey, sepatu, tas, dll.)

Dana Hibah KONI: Rp800 juta

Sorotan Tajam pada Pos Atribut Rp2,5 Miliar:

Agus Yasin secara khusus menyoroti pos anggaran atribut yang mencapai Rp2,5 miliar. Menurutnya, publik berhak mengetahui transparansi pengadaan barang tersebut secara rinci, bukan sekadar status formalitas proses lelang.

"Publik membutuhkan angka dan dokumen yang bisa diuji. Berapa jumlah penerimanya? Berapa harga satuannya? Bagaimana spesifikasinya, siapa vendornya, dan bagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu disusun?" cecar Agus.

Ia menambahkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus diuji adalah kewajaran harga, volume, serta kesesuaian kualitas barang yang diterima. "Keterbukaan adalah cara terbaik melindungi Pemkab, KONI, atlet, maupun penyedia dari tuduhan dan prasangka," imbuhnya.

Desak Audit dan Pengawasan Ketat:

Mengingat kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, Agus mendorong Inspektorat (APIP), DPRD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan ketat sejak dini, terutama pada pos atribut dan akomodasi.

Ia Juga menegaskan pentingnya evaluasi total dan audit berbasis kinerja setelah gelaran Porprov selesai.

"Nanti harus dihitung secara rasional: berapa emas yang diperoleh dan berapa rupiah uang rakyat yang dikeluarkan untuk per satu medali emas? Jika target meleset, jangan ditutup dengan alasan klasik 'yang penting sudah berjuang'," tegas Agus.

Menurutnya, pengawasan ini justru bertujuan untuk melindungi hak-hak atlet agar mereka tidak dijadikan tameng atas potensi buruknya tata kelola anggaran.

"Uang rakyat harus menghasilkan prestasi dan kebanggaan bagi Purwakarta, bukan sekadar menghasilkan atribut mewah," pungkasnya.

(Yos)