PURWAKARTA | SERBERITA.COM - Komunitas Madani Purwakarta (KMP) klaim memiliki sejumlah bukti Valid dan otentik terkait dugaan KKN ( korupsi , Kolusi , nepotisme ) terkait dengan keputusan yang 'Diduga ' bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan. Tentang dikeluarkannya SK untuk Plt Dirut RSBA ( rumah sakit Bayu asih ) atas nama Dr Tri Muhammad Hani.
Polemik persoalan penunjukkan dr. Tri Muhammad Hani, MARS sebagai Plt Dirut RSUD Bayu Asih, melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas No. KPG.11.01/2979-BKPSDM/2023. Muncul usai didapati ' dugaan ' adanya pertemuan disalah satu Cafe yang berlokasi di jalan terusan Ibrahim singadilaga dua hari sebelum SK tersebut keluar.
KMP 'menduga ' , pertemuan beberapa pejabat pemegang stake holder di lingkungan Pemkab Purwakarta itu membahas tentang penunjukan Dr.Tri M Hani sebagai Plt Dirut RSBA.
" Kami mendapati beberapa bukti, adanya pertemuan pejabat pejabat penentu kebijakan di salah satu Cafe . Kami menduga pertemuan itu dalam rangka menerbutkan SK PLT untuk dokter Tri sebagai Plt di RSBA," kata M Agus Yassin kepada awak media Rabu ( 15/11).
KMP kemudian memaparkan, selain beberapa bukti celah administrasi yang rancu atas penerbitan SK. KMP mengklaim telah memiliki rekaman Visual di kafe tersebut. sehari sebelum terbitnya SK PLT tersebut, dan atas pertemuan itu mengindikasikan adanya praktik KKN.
" Namun demikian Untuk temen media mohon bersabar, karena bukti rekaman visual tersebut hanya akan kami buka di persidangan," tegas M Agus Yassin perwakilan KMP kepada awak media.
Dan kami tegaskan, lanjutnya jika KMP sudah melaporkan kejadian ini ke PTUN di jakarta beberapa waktu lalu. Dan untuk pelaporan dugaan adanya pelanggaran pada penerbitan SK, kami akan buka secara terang benderang ke publik dalam waktu dekat.
" Sekali lagi kami tegaskan, selain bukti otentik visual dikafe. Dugaan terjadinya kesalahan dalam penunjukkan Dr Tri M Hani sebagai PLT Dirut RSBA juga sudah kami laporkan secara hitam diatas putih ke PTUN. temen temen media tinggal menunggu informasi dari PTUN atau jika bersedia konfirmasi ke PTUN Jawa Barat di Bandung soal laporan KMP tersebut, sebab KMP serius menjalani Visi dan Misi memberantas DUGAAN semua bentuk KKN di Purwakarta," pungkasnya. (**)
