wartaindustri.id | PANDEGLANG - Masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis Banten (Forkab) dan Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang Banten (JAM-P) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang. Selasa (06/04/2021).
Mereka mengkritisi
kebijakan Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, yang dinilai tidak
objektif, professional, dan
bersih .
Para pengunjuk
rasa melontarkan tiga tuntutan. Pertama, bubarkan Bappeda Kabupaten Pandeglang, berhentikan Kepala Bappedanya, serta penjarakan Sekdis Bappeda Pandeglang, yang diduga sudah
merugikan uang rakyat Pandeglang.
Kedua, menuntut
agar anggota DPRD Kabupaten
Pandeglang untuk mundur, karena dinilai
tidak amanah kepada
rakyat Pandeglang.
Dan ketiga, pihak
yudikatif agar sekelasnya melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, karena diduga ada praktek korupsi
berjamaah antara jajaran Bappeda dan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam hal
proyek paving block yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pandeglang.
Mereka
mempertanyakan beberapa proyek yang diduga sarat penyalahgunaan. Antara lain proyek
yang dalam perencanaannya
adalah betonisasi dan hotmiks, yang
dihasilkan dan diparipurna kan pada tahun 2020.
Namun dalam realisasinya telah berubah menjadi
paving block di beberapa daerah
seperti Desa Tegal, Desa Karya Utama, Desa Makau, dan Desa Sindanghayu.
"Saya selaku korlap Forkab, sangat menyayangkan Bappeda Pandeglang, di mana rencana pembangunan jalan hotmiks dan beton yang sudah matang dan diparipurnakan pada
2020 , tapi pada akhirnya berubah seketika jadi paving block," ujar Nana Sudjana. (Ayom)
