Sistem Rusak atau Mentalitas Lembek? Membongkar Alasan OPD Kalah Cepat dari Netizen

Oleh : Yosep Hamdi

Ketua : DPC Aswin Purwakarta

Kepemimpinan responsif yang ditunjukkan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Jawa Barat saat ini patut diapresiasi, namun di sisi lain fenomena ini menjadi lampu kuning bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketika kasus moral, begal, carut-marut proyek, hingga penertiban lingkungan baru bisa selesai setelah kepala daerah turun tangan, muncul sebuah pertanyaan besar:

Ke mana saja para Kepala Dinas (Kadis) dan jajarannya selama ini?

Fenomena warga yang lebih memilih "mencolek" media sosial Gubernur atau Bupati daripada melapor ke dinas terkait menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang nyata. Ada beberapa faktor krusial yang melatarbelakangi mengapa semua persoalan kini terkesan langsung ditarik ke pusat kepemimpinan:

Penyakit Birokrasi Klasik: Banyak OPD yang masih terjebak dalam jalur birokrasi yang kaku, lambat, dan prosedural, sehingga kalah jauh dengan kecepatan (gercep) gerak kepala daerah.

Mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS):

Sebagian kepala dinas cenderung pasif dan baru bergerak secara reaktif setelah mendapat teguran atau instruksi langsung dari pimpinan tertinggi.

Rendahnya Sensitivitas Sosial: Saluran pengaduan resmi di tingkat dinas sering kali dinilai lamban merespons, tidak komunikatif, dan kurang respect terhadap urgensi masalah di lapangan.

Menuju Pembenahan: Membangun Sistem, Bukan Sekadar Figur

Sikap tanggap seorang kepala daerah adalah modal bagus, tetapi pemerintahan yang sehat tidak boleh bergantung pada satu atau dua figur saja. Kepala daerah tidak memiliki waktu untuk mengurus ribuan masalah teknis setiap harinya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah pembenahan yang konkret demi mengembalikan fungsi OPD:

1. Demosi dan Evaluasi Berbasis Kinerja: Kepala daerah harus berani mencopot Kadis yang terbukti lambat dan tidak responsif terhadap keluhan publik.

2. Digitalisasi Pengaduan Terintegrasi: Setiap OPD wajib memiliki kanal pengaduan yang transparan, di mana masyarakat bisa memantau sejauh mana laporan mereka diproses tanpa harus menunggu viral.

3. Pendelegasian Wewenang yang Jelas: Kepala daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan ruang bagi OPD untuk mengeksekusi solusi secara mandiri dan cepat.

Kesimpulan Masyarakat tidak kekurangan kepercayaan pada pemerintahan secara keseluruhan, melainkan pada fungsi eksekusi di tingkat bawah. Sudah saatnya para Kadis dan OPD di Jawa Barat keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan legacy baik dari kepala daerah yang gercep justru menutupi rapuhnya kinerja sistem birokrasi di bawahnya.