 |
| BEM Pandeglang, menolak pengadaan sepeda listrik dan menganggap Bupati dan Anggita DPRD Kabupaten Pandeglang, tidak pro rakyat (Poto Saripudin) |
SERBERITA.COM|
PANDEGLANG – Setelah belbagai elemen masyarakat menolak pengadaan sepeda listrik untuk ketua RT dan RW . Kini giliran Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pandeglang, yang menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, terkait pengadaan sepeda listrik yang dianggap belum menjadi prioritas utama disituasi jalan kabupaten dan desa masih rusak.parah.
Sebelumnya diberitakan oleh serberita.com, dari belbagai elemen masyarakat dan mahasiswa Pandeglang merasa pusing serta di buat bingung oleh pemangku kebijakan Pemerintah Pandeglang terkait penetapan pengadaan sepeda listrik untuk ketua RT dan RW.
Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pandeglang mengklaim, bahwa hal tersebut nantinya malah akan menghamburkan biaya APBD Tahun 2023 sebanyak Rp38 miliar.
Sungguh miris dan angker anggaran sebesar Rp38 Miliar tersebut, jika untuk membeli sepeda listrik yang di peruntukan bagi ketua RT dan RW.
Padahal bagi mereka, saat ini Pandeglang lagi terpuruk serta membutuhkan anggaran besar guna infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Lebih setuju serta mendorong pemerintah untuk penambahan insentif ketimbang pengadaan sepeda listrik yaitu pembangunan insfratuktur jalan yang masih banyak jalan berlumpur serta berlubang
" Lebih baik pemerintah fokus pada insfratuktur jalan, insentif, kesehatan dan pendidikan,” ungkap Badru Zaman kepada awak media, Selasa, (16/08/2022).
Ketua Forum BEM Pandeglang juga menilai pemangku kebijakan di Pandeglang baik dari unsur eksekutif maupun legislatif tidak pro terhadap masyarakat.
“Kami menganggap kurang mementingkan kepentingan umum, padahal masih banyak fasilitas yang kurang baik dan sangat buruk. Di antaranya fasilitas Pendidikan, kesehatan, jalan dan fasilitas umum masyarakat lainnya yang belum optimal,” sambungnya.
Berkaca pada tahun 2018 masih melekat dalam ingatan tentang pengadaan sepeda untuk RT dan RW, juga website untuk desa itu menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah.
“Jangankan manfaatnya, barangnyapun raib bak ditelan bumi. Hari ini diusulkan kembali bahkan telah di rapat paripurnakan rencana pembelian sepeda Listrik untuk RW/RW, yang akan dimasukan dalam APBD tahun 2023,” tegasnya.
Mereka lebih sepakat dan mendorong pemerintah untuk penambahan insentif ketimbang pengadaan sepeda listrik, yaitu pembangunan insfratuktur jalan yang masih banyak jalan berlumpur serta berlubang.
Kemudian Pemerintah juga fokus mengurusi pendidikan di Pandeglang seperti memberikan beasiswa kepada mahasiswa terkendala soal ekonomi.
“Biayanya berasal dari APBD betul? Apa salahnya untuk kita selaku Mahasiswa? Itu sangat luar biasa menurut saya, ini bisa menjadi titik fokus kota kota atau kabupaten lain, ternyata Pandeglang bukan hanya di Padang kota seribu santri, sejuta ulama tapi kota pendidikan juga,” ujarnya.
“Karena hari ini jika itu di berikan kepada kaum intelektual untuk pengadopsian pendidikan timbal baliknya lebih luar biasa di banding pengadaan sepeda listrik yang di anggap tak produktif ini. karena hari ini tidak pernah terlihat sampai saat ini pendidikan di Kabupaten Pandeglang diprioritaskan serta dikedepankan,” pungkasnya.
(Saripudin/Red)
