Karawang Bebaskan Pungutan Olahraga, Stadion Purnawarman Justru Pasang Tarif
Oleh: Yosep Hamdi
Pemerhati Olahraga & Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta.
PURWAKARTA - Rabu, 18 Nopember 2026. || Fasilitas olahraga yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya memiliki filosofi dasar sebagai ruang publik yang inklusif. Kehadirannya bukan sekadar menjadi monumen fisik ataupun instrumen pencari pendapatan daerah, melainkan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, bugar, dan berdaya saing.
Namun, dinamika pengelolaan sarana olahraga di kawasan Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang) belakangan ini menyuguhkan potret kontras yang layak menjadi bahan refleksi bersama. Perbedaan mencolok terlihat dari bagaimana dua pemerintah daerah bertetangga memperlakukan masyarakat yang datang untuk memanfaatkan fasilitas olahraga milik publik.
*Pelajaran Kepemimpinan dari Kabupaten Karawang*
Di Kabupaten Karawang, Bupati Aep Syaepuloh baru-baru ini menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kepentingan publik yang patut diapresiasi. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Stadion Singaperbangsa, ia mendapati adanya pungutan parkir sebesar Rp3.000 bagi pengunjung yang datang untuk berolahraga.
Menanggapi temuan tersebut, orang nomor satu di Karawang itu langsung meminta agar praktik pungutan dihentikan. Bagi Bupati Aep, membebani masyarakat yang ingin berolahraga dengan pungutan—sekecil apa pun nominalnya—merupakan kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik.
"Jangan sampai masyarakat yang datang mau olahraga malah dibebani pungutan. Rp3.000 itu tetap menjadi beban bagi pengunjung. Saya minta ini dihentikan," tegasnya.
Sikap tersebut mengirimkan pesan moral yang kuat bahwa fasilitas publik yang dibiayai dari pajak rakyat semestinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kemudahan akses, kenyamanan, dan pelayanan, bukan justru menghadirkan hambatan biaya.
*Realitas di Stadion Purnawarman Purwakarta*
Kontras dengan kebijakan di Karawang, masyarakat Kabupaten Purwakarta justru dihadapkan pada situasi berbeda ketika hendak memanfaatkan fasilitas olahraga kebanggaannya, yakni Stadion Purnawarman.
Di kawasan stadion yang berada di bawah pengelolaan Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta tersebut, papan pengumuman tarif masuk terpampang secara terbuka dengan rincian sebagai berikut:
• Hari biasa: Rp5.000 per pengunjung.
• Hari libur: Rp7.500 per pengunjung.
Secara regulasi, penarikan retribusi daerah memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap pungutan kepada masyarakat harus disertai kejelasan klasifikasi pungutan, dasar hukum yang sah, serta pelayanan yang sepadan dengan fasilitas yang disediakan. Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya pemerintah daerah menarik retribusi, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi warga sebagai pengguna ruang publik.
*Paradoks Retribusi dan Pemeliharaan Aset*
Persoalan krusial di Stadion Purnawarman tidak berhenti pada nominal Rp5.000 hingga Rp7.500 yang harus dikeluarkan masyarakat untuk sekadar berlari pagi atau berlatih sepak bola. Persoalan yang lebih mendasar adalah kesenjangan antara kewajiban membayar retribusi dengan kualitas sarana yang diterima pengunjung.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi fisik Stadion Purnawarman saat ini menyisakan keprihatinan. Sejumlah sarana dan prasarana terlihat usang serta membutuhkan perhatian serius dalam hal perawatan.
Pelapis kursi pemain cadangan (bench) tampak robek dan terkelupas. Lintasan atletik juga mengalami kerusakan yang perlu segera dievaluasi demi menjamin keamanan pengguna, sementara sejumlah sudut di sekitar area lapangan terkesan kurang terawat.
Kondisi ini wajar memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat. Sebagai warga yang taat membayar pungutan masuk, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme penganggaran pemeliharaan stadion ini dijalankan, serta sejauh mana penerimaan daerah dari sektor olahraga dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas fasilitas Stadion Purnawarman.
Jangan sampai pemerintah daerah terlihat begitu sigap dalam menerapkan pungutan kepada masyarakat, tetapi belum menunjukkan kesigapan yang sebanding dalam memenuhi hak warga atas fasilitas olahraga yang layak, aman, dan nyaman.
*Momentum Evaluasi dan Transparansi*
Sebagai bagian dari kontrol sosial dan kepedulian terhadap dunia olahraga, kritik ini tentu bukan dimaksudkan untuk menafikan upaya pemerintah daerah dalam mengelola aset. Sebaliknya, hal ini merupakan wujud kecintaan terhadap keberlangsungan ekosistem olahraga serta peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.
Bagaimanapun, kemajuan prestasi olahraga suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh bakat dan pembinaan atlet, tetapi juga sangat ditopang oleh ketersediaan sarana yang memadai serta kemudahan akses masyarakat terhadap ruang-ruang olahraga.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya Sekretariat Disporaparbud bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka ruang evaluasi secara menyeluruh. Publik berhak memperoleh penjelasan transparan mengenai payung hukum penetapan tarif, mekanisme pemungutan, tata kelola penerimaan, hingga komitmen alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan peremajaan fasilitas Stadion Purnawarman.
Lebih jauh lagi, momentum ini semestinya menjadi bahan perenungan bagi para pemangku kebijakan di Purwakarta untuk meninjau kembali filosofi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah stadion bukanlah seberapa besar angka retribusi yang tercatat di atas kertas, melainkan seberapa baik fasilitasnya terpelihara, seberapa mudah masyarakat mengaksesnya, serta seberapa besar kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan melahirkan atlet-atlet kebanggaan daerah.
Karena stadion dibangun bukan hanya untuk berdiri sebagai simbol daerah, tetapi untuk memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.
Post a Comment for "Karawang Bebaskan Pungutan Olahraga, Stadion Purnawarman Justru Pasang Tarif"