 |
| Projek SPAM.di Taringgullandeuh anggarannya menjadi tanda tanya (Poto : JM/Red) |
SERBERITA.COM | PURWAKARTA -
Projek perluasan sambungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 2.5 Miliar, di Desa Taringgullandeuh, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, diduga ada manipulasi anggaran dalam kegiatan. Pengakuan KSM dan yang tertera papan projek dibantah oleh pihak KSM
Saat dikonfirmasi melalui sambungan whatsApp, Senin (13/12/2021), Kades Taringgullandeh, Khoerudin, mengatakan bahwa anggaran yang tercantum di papan proyek senilai Rp.2.5 milyar tidak sesuai dengan yang diterima oleh pihak KSM.
' Uang diterima oleh KSM hanya Rp.1.8 milyar.
Sementara papan proyek yang berada di lokasi dipersiapkan oleh pihak Distarkim Kabupaten Purwakarta"tegasnya dalam balasan Wachau.
Tambah, Khoerudin, bahwa anggaran sebesar Rp 1.8 milyar telah dibelanjakan untuk pembelian water meter merek onda sebanyak 500 pcs, pipa berbagai ukuran, keran air dan lainnnya.
Pantuandilapangan, jenis pipa PVC yang digunakan tidak sesuai dengan RAB, dan masa pelaksanaan 319 hari kalender kerja.
 |
| Jumlah anggaran di plang berbeda dengan pengakuan KSM ( Poto : JM/Red) |
Dalam.pelaksanaan proyek, diduga material berbeda yang diterapkan dilapangan,
Sedangkan Ketua GPRI Kabupaten Purwakarta, Tedi Sutardi, Minggu, (19/13) mengatakan tujuan program DAK Air Minum adalah tersedianya SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan mayarakat.
Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lembaga dan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
enis kegiatan adalah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan-Tematik Kematian Ibu & Stunting, dengan volume 500 SR (Sambungan Rumah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum TA. 2021, dengan masa pelaksanaan 319 hari kalender, yang dilaksanakan oleh KSM Jaronah Amaliyah Kab. Purwakarta.
Menurutnya, melihat dilapangan fiduga ada manipulasi anggaran dalam kegiatan proyek, begitu juga material yang berbeda diterapkan di lapangan, sehingga diharapkan Korps anti korupsi yang baru dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit turun ke Kabupaten Purwakarta.
Kenapa demikian, karena sumber anggaran kegiatan tberasal dari dana alokasi khusus bersumber anggaran dari APBN.
Ketua DPD NKRI Kabupaten Purwakarta, Dadang Heryanto, merasa heran dengan adanya perbedaan antara plng projek dan pernuataan Kades Taringgullandeuh.
"Saya, akan mengawal ini. Tentunya akan klarifikasi dahulu ke Dinas Ciptakarya. Kalau, ini benar adanya ada perbedaan, akn melaporkan ke proses hukum"tegas Dadang.
(JM/Tim Red)
