SERBERITA. COM | BANDUNG -
Mendagri Tito Karnavian memberikan teguran yang cukup keras kepada 19 kepala daerah yang penyerapan anggarannya dinilai buruk dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, dan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes).
Menurut Mendagri, bahwa surat teguran tersebut sudah disampaikan kepada 19 Kepala Daerah. Dan dalam surat teguran tertulis tersebut, jarang dikeluarkan kepada 19 Kepala Daerah dengan data - data yang dimiliki.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum ketika
Dikonfirmasi terpisah via sambungan telepon, Senin (19/7/2021) mengatakan, Pemprov Jabar bukan berarti tidak memerhatikan arahan pusat, khususnya terkait anggaran penanganan Covid-19 seperti refocusing, kebijakan anggaran dengan legalitas perda atau lainnya.
Namun, Wagub Jabar, bahwa pihaknya harus hati-hati dalam pengalokasian anggaran. Sebab, kalaupun anggaran besar tetapi kalau alokasinya tidak sesuai prioritas dan tak strategis, maka itu. Dia.menilai hal itu kurang pas.
"Tetapi kalau kita anggarkan sesuai dengan priotitas, dan prioritas tersebut dianggap cukup untuk menangani Covid-19 selama beberapa bulan ke depan, menurut saya itu sah saja, dan setiap kepala daerah tidak sama kemampuan anggarannya," kata Uu.
"Memang itu seolah-olah tidak termasuk kepada nomenklatur refocusing dalam penanganan Covid-19, tapi hakikatnya nyambung dengan penanganan Covid-19, red," kata Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum.
Lanjut Uu menuturkan, struktur kebijakan pmerintah tidak ditinjau dari hanya satu indikator. Keputusan Pemprov berdasarkan berbagai pertimbangan dan sudut pandang, mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan politik.
"Jadi tidak hitam putih yang namanya keputusan. Gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politik, tidak hitam putih. Penuh nuansa pertimbangan dari berbagai aspek," katanya.
Sambung Uu mengatakan, bahwa pihaknya menerima teguran itu dan akan menjadi perhatian Pemprov Jabar.
"Kami yakin Pemprov Jabar akan ada pemanasan kembali tentang anggaran ini sebagai bukti ketaatan kami pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat," tandas Uu yang juga politisi PPP ini. (Red)
