 |
| Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. (Foto: 02) |
wartaindustri.id | PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan proses akhir dalam penyusunan proritas perencanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022.
"Alhamdulillah,
Musrembang berjalan lancar dan dihadiri oleh perwakilan Gubernur Jawa Barat.
Hari ini pembukaan (Musrembang) khusus langsung ke materi yang dibawakan
Bappelitbangda,” ujar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kepada awak media
usai kegiatan, di Bale Sawala
Yudistira, Kamis (25/3/2021).
Bupati
Purwakarta menyakini Musrembang dapat menyusun prioritas pembangunan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purwakarta di tahun 2022.
Ambu Anne, sapaan karib Anne Ratna Mustika, mengakui
cukup banyak beban di Tahun Anggaran 2022 ini, mengingat di tahun sebelumnya yakni 2020
dan 2021 banyak yang tercancel sehubungan dengan refocusing anggaran untuk
penanganan pandemi Covid-19.
 |
| Bupati Purwakarta bersama peserta Musrenbang TA 2022, |
Oleh sebab itu, Bupati Purwakarta berpesan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun prioritas secara betul-betul sesuai dengan kebutuhan.
"Saya
menekankan di tahun 2022 lebih banyak anggaran yang terfokus pada infrastruktur
jalan dan jembatan yang menjadi kewajiban Pemkab Purwakarta yaitu jalan
kabupaten," ujarnya.
Sementara
yang berkaitan dengan perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi, Pemkab
Purwakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar bisa
direalisasikan.
Ia juga
menyebutkan dalam Musrembang 2022 terdapat empat hal yang menjadi prioritas
yakni meningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan
lingkungan, pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Kemudian peningkatan
penyelenggaraan good governance yang berbasis iptek, serta peningkatan infrastruktur dasar
perekonomian masyarakat.
Bupati
mengingatkan jajarannya dalam bekerja harus memiliki empat prinsip. Pertama, aktif jangan menunggu ada yang
protes lalu bergerak. Kedua,
responsif bilamana ada aspirasi harus ditangani sejauh itu menjadi tupoksinya.
Selanjutnya ketiga, kolaboratif mengingat kemampuan anggaran
yang terbatas perlu adanya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain kita harus
menjadi perantara. Dan keempat, adaptif.
“Ini harus hati-hati karena dalam
adaptasi kebiasaan baru banyak perubahan-perubahan regulasi. Keempat hal tersebut harus dipegang oleh
dinas teknis," demikian Ambu Anne. (Warin 02)
