Efisiensi di Pertanyakan, Anggaran ATK Setda Purwakarta Capai Rp1 Miliar, POSPERA Minta Transparansi dan Penjelasan Publik

PURWAKARTA || Alokasi anggaran penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan barang cetakan di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), nilai anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan tersebut disebut mencapai sekitar Rp1 miliar.

Besarnya nilai anggaran tersebut menuai perhatian sejumlah kalangan, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Ketua POSPERA Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menilai penggunaan anggaran dengan nominal cukup besar untuk kebutuhan ATK dan barang cetakan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Instruksi Presiden sudah sangat jelas mengenai efisiensi anggaran. Karena itu, kami mempertanyakan dasar kebutuhan anggaran ATK dan barang cetakan yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar. Publik berhak mengetahui rincian serta urgensi penggunaannya,” ujar Sutisna kepada wartawan.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan penerapan sistem administrasi berbasis digital di lingkungan pemerintahan seharusnya dapat menekan kebutuhan penggunaan ATK dan barang cetakan dalam jumlah besar.

“Sebagian besar administrasi pemerintahan saat ini sudah berbasis digital. Wajar jika masyarakat bertanya mengapa kebutuhan ATK dan barang cetakan masih cukup besar. Jangan sampai semangat efisiensi hanya diterapkan pada sebagian perangkat daerah, sementara yang lain berjalan seperti biasa,” katanya.

Meski demikian, Sutisna menegaskan bahwa pihaknya tidak menuduh adanya pelanggaran dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami hanya meminta adanya transparansi. Jika memang anggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan yang jelas, tentu tidak menjadi persoalan. Yang penting masyarakat mendapatkan penjelasan yang terbuka,” tambahnya.

POSPERA juga mendorong Inspektorat serta instansi pengawas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Umum Setda Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait rincian maupun peruntukan anggaran penyediaan ATK dan barang cetakan tersebut.(Td)