Dugaan Pembiaran dan Mandeknya Mediasi, Kisruh Tim Putri BK Porprov Seret Nama Disporaparbud Purwakarta

Foto Ilustrasi

PURWAKARTA – Polemik internal yang melanda Tim Putri BK Porprov Purwakarta kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis olahraga.

Situasi ini mulai mengarah pada dugaan pembiaran birokrasi, menyusul tidak adanya langkah konkret dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta dalam merespons konflik yang berlarut.

Manajer tim, Yeni Nuraeni, secara terbuka mengungkap adanya stagnasi penanganan yang dinilai tidak wajar. Ia mempertanyakan keseriusan Disporaparbud dalam menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi, terutama setelah janji mediasi dengan pihak PSSI Purwakarta tak kunjung terealisasi.

“Sejak awal kami hanya meminta kejelasan dan ruang mediasi. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah nyata. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Yeni.

Kondisi ini memunculkan spekulasi adanya hambatan non-teknis di balik mandeknya proses komunikasi antar pihak. Terlebih, alur koordinasi yang terjadi justru memperlihatkan pola birokrasi berputar—dari Kepala Dinas ke Kepala Bidang—tanpa keputusan yang jelas.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan publik: apakah benar persoalan ini murni terkendala teknis, atau ada faktor lain yang membuat Disporaparbud terkesan menahan langkah?

Yeni mengungkapkan bahwa timnya telah menunggu cukup lama untuk kepastian. Namun, alasan yang disampaikan pihak dinas dinilai tidak berkembang—yakni belum dapat ditemuinya Ketua PSSI Purwakarta.

“Kalau terus bergantung pada satu pihak tanpa ada langkah alternatif, ini bukan lagi kendala, tapi pembiaran,” tegasnya.

Di sisi lain, persoalan ini juga mulai menyentuh aspek yang lebih sensitif, yakni penggunaan dana talangan untuk operasional tim.

Hingga kini, belum ada kejelasan mekanisme pertanggungjawaban maupun penggantian, yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Minimnya respons dari Disporaparbud juga memunculkan kekhawatiran akan lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan terhadap cabang olahraga yang berada di bawah naungan Porprov. Padahal, dalam struktur pembinaan olahraga daerah, peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan stabilitas organisasi dan keberlangsungan prestasi atlet.

Jika kondisi ini terus berlarut, bukan tidak mungkin konflik internal akan melebar menjadi polemik antar lembaga, bahkan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga di Kabupaten Purwakarta.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Disporaparbud terkait alasan konkret mandeknya mediasi maupun langkah strategis yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Publik kini menunggu, apakah

Disporaparbud akan segera mengambil peran aktif, atau justru membiarkan konflik ini berkembang tanpa arah penyelesaian yang jelas. ***