PURWAKARTA || SERBERITA.COM - KompakDesi Komunitas Purnabakti kepala Desa seluruh Indonesia Kab Purwakarta seyogyanya diterima audens oleh Pj bupati sesuai surat yang dilayangkan oleh Organisasi tersebut, kamis 18 April 2024.
Ahmad Hendri ketua DPC KompakDesi Purwakarta merasa kecewa dan meminta resecudule untuk Audens ke PJ Bupati Purwakarta Benni Irawan, yang semula dijadwalkan hari ini, ternyata Pj Bupati Sakit,ada beberapa hal yang harus di duskusikan dengan pj Bupati terkait dengan DBHP yang belum terbayarkan tahun 2016 dan 2017.
Adapun yang hadir pada hari ini sekitar 15 orang Mantan Kepala desa yang mewakili di 17 kecamatan yang ada di Purwakarta. dan memperjelas
apa yang telah dijanjikan oleh Pj Bupati untuk di realisasikan pembayaranya dianggaran murni APBD tahun 2024, waktu Audensi pertama sekitar 1 bulan Pj Bupati menjabat.
Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Pj Bupati akan memungkiri janjinya, dimana terlalu banyak tagihan kePemda Purwakarta yang belum terbayarkan, diantaranya adalah pembayaran tagihan ke kontraktor-kontraktor.
Intinya Auden hari ini meminta komitment dari Pj Bupati untuk merealisasikan Pembayaran DBHP tersebut serta membuatkan peraturan Bupati tentang pelaksanaan anggaran tersebut nanti ketika dibayarkan. karena ini sudah menjadi temuan BPK-RI Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia.
Selanjutnya ucap Hendri, waktu itu kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan ditahun tersebut diantara membuat tugu batas Desa, pengadaan ATK serta pelaksanaan Ultah Kab Purwakarta yang pada waktu itu dijabat oleh Bupati Dedi Mulyadi. kami sudah mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaa kegiatan tersebut dan berharap DBHP pada waktu itu dicairkan dan bahkan kepala desa banyak yang berhutang kepada orang lain untuk melaksanakan nya.
Harapan kami DPC KompakDesi agar PJ Bupati menepati janjinya agar permasalahan ini selesai.
kalaupun ini tidak bisa terselesaikan atau Pj memberikan harapan palsu kepada kami, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan Audens kembali dan membawa para AparaturDesa.dan akan melaporkan masalah ini ke KPK tutup Hendri.
(Yos)
