 |
| Aksi Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) di Depan Gedung PUPR Provinsi Banten (Poto dokumen redaksi) |
SERBERITA.COM| BANTEN -
Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) bersama beberapa lembaga pendukung mengadakan demo di depan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Kamis (15/12) dalam rangka meminta bukti kongkrit dari Kepala Dinas PUPR dalam beberapa permasalahan keterlambatan kerja pelaksanaan proyek PUPR.
GMAKS merasa kecewa karena aksi demonstrasi yang di lakukan bersama 6 (enam) lembaga pendukung tidak mendapat respon dari pemangku jabatan Dinas PUP Provinsi Banten
"Sama sekali tidak ada perwakilan dari Dinas PUPR yang mencoba memediasi kami, harapan kami bisa bertemu dengan kepala Dinas, atau Kepala Bidang minimal" Kata Saeful Bahri, Ketua GMAKS kepada Siber.news
Bukan tanpa alasan GMAKS dan Beberapa Lembaga mengadakan aksi demonstrasi hari ini, menurut Saeful Bahri aksi hari ini sebagai kelanjutan dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan kepada staff PUPR saat mediasi hari senin (12/12) Kemarin.
Dengan tidak adanya Kepala Dinas PUPR dan perwakilan nya yang memediasi demonstran, memperkuat dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan di beberapa proyek Dinas PUPR Provinsi Banten.
"Kita hanya meminta bukti aktual dari pernyataan DPUPR yang memberikan perpanjangan waktu kepada beberapa proyek" Ujarnya.
Menurut Saeful Bahri, beberapa proyek Dinas PUPR diduga gagal perencanaan, hal tersebut terbukti dengan banyak alasan dari Dinas PUPR terkait keterlambatan pekerjaan proyek di beberapa lokasi.
Dalam hal ini perkumpulan GMAKS menyikapi proses perencanaan sebelum di mulainya pelaksanaan pekerjaan, mulai dari rapat-rapat anggaran hingga survei lokasi serta pembentukan team verifikasi yang menggunakan anggaran APBD yang akan terbuang sia-sia dengan gagalnya proyek tersebut.
"Berapa anggaran yang terbuang dalam perencanaan jika pekerjaan proyek tidak selesai" Paparnya.
Namun GMAKS bersama aliansi tidak akan berhenti sampai disitu, menurut koordinator lapangan GMAKS, Komarudin. Pihaknya akan mengadakan demo besar-besaran bersama beberapa Lembaga pendukung jika sampai akhir tahun belum mendapatkan jawaban Faktual.
"Setelah Nataru kita akan demo lagi dengan menurunkan masa 500 orang jika pihak Dinas PUPR belum memberikan informasi publik yang sesuai Fakta dan data" Ujarnya setelah selesai memeberikan orasi.
(End/Red(
