PMII Minta DPRD Tunda Proses Rekrutmen Tim Pakar DPRD

Sekretaris PC PMII Karawang, Aditya Bayu
(Poto PMII Kabupaten Karwang)

SERBERITA.COM| KARAWANG - PMII Kabupaten Karawang, meminta  DPRD Kabupaten Karawang,  menunda pembetukan Tim Pakar. Banyak yang lebih urgen kepentingannya yang harus diakomodir oleh uang rakyat dari APBD Kabuoaten Karawang.

Sekretaris PC PMII Karawang, Aditya Batu, Rabu, (15/12) mengatakan situasi dimasa  pandemi covid 19, adalah pertimbagan utama mengapa Tim Pake, harus ditunda. "Pertimbangan  bertujuan untuk  efisiensi anggaran DPRD Karawang, agar  mengutamakan anggaran  berpihak kepada rakyat bukan kelompoknya.

Kemuduan urgensi kepentingan Tim Pakar,  yang harus ditunda dimasa pandemi ini.

Tambah dia, 

alangkah eloknya anggaran rekrutmen maupun gaji tim pakar yang kabarnya sebanyak tujuh  orang itu dialokasikan untuk kebutuhan rakyat dimasa pandemi

"Gaji Tim Pakar,  dikisaran 10 juta per bulan,   anggaran  sebesar itu  bisa dialokasikan ke pemulihan ekonomi masyarakat atau pemulihan umkm". ujarnya.

Menurutnya ada beberapa kejanggalan dalam proses rekrutmen tim pakar tersebut. Misal,  ada beberapa pengurus partai politik yang mengikuti proses seleksi tersebut. Ada PNS, ikut dalam tahapan. Namun  info untuk PNS menjelang purna pns.

PMII, minta  lembaga wakil rakyat kota berjudul lumbung padi ini,  agar menunda dan membatalkan hasil seleksi tersebut. 

Tak hanya itu, sangat disesalkan sekali bahwa pembentukan dilakukan secara tertutup, mulai dari di bukanya proses pendaftaran administrasinya atau proses penjaringannya, hingga proses penyeleksiannya dilakukan tertutup.

“Regulasi awal mulai dari syarat  administrasi harus dibenahi sampe dengan mekanisme assesment, apalagi ini proses nya sampai ditutup tutupi” kata Aditya Bayu

Tim Pakar harus terbebas dari afiliasi partai politik karena profesionalitas mereka nantinya diuji untuk tidak membawa kepentingan partai politiknya dan kita juga harus memperhatikan disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh dprd.

Solusi jangka pendek dari kami. Terkait kepakaran adalah mengoptimalkan tenaga ahli fraksi yang selama ini masih ada

“APBD sudah menggaji mereka mahal, kontribusi keahliaanya juga harus dirasakan oleh dprd khususnya dan masyarakat umumnya.” Sambung Aditya Bayu  

Maka dengan itu Staf ahli fraksi lebih ditingkatkan kompetensinya,  supaya  bisa berkontribusi lebih untuk DPRD Kabupaten Karawang. (Zk/Red)

Share :