SERBERITA.COM | PANDEGLANG BANTEN - Diduga program
Keluarga Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) Dinas DPUPR 2020, Kabupaten Pandeglang , menjadi penyebab tumpukan sampah di Daerah Aliran Sungai ( DAS) Karangtanjung .
Projek pembuatan bronjong guna pelandaian proses pencegahan longsor di sekitar daerah aliran sungai Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, di duga menjadi penyebab tumpukan sampah
Demikian dikatakan warga sekitar, Ahmad Mutharom, Rabu, 27 Oktober 2021, sore.
Menurutnya, hasil pantauannya di sekitar kawasan proyek bronjong tersebut, kondisi dari pembangunan proyek tersebut dinilai kurang memperhatikan efek kedepannya .
Pasalnyya dengan kondisi daerah aliran sungai tersebut yang cukup sempit , proyek pembuatan bronjong hanya menambah ruang untuk aliran sungai tersebut menjadi tambah sempit .
Dan ini menjadi indikasi penumpukan sampah jadi lebih berpotensi besar , pada akhirnya di khawatirkan bisa menjadi penyebab kelongsoran dan bencana lain di sekitar kawasan tersebut .
Program keluarga masyarakat siaga bencana (KMSB) ini pada awal nya dinilai baik, sebab mengurangi resiko kelongsoran disekitar DAS tersebut
Namun pada akhirnya dengan kondisi volume sampah dan debit air ketika hujan yang tinggi , akhir nya terjadi penumpukan sampah di sekitar bronjong tersebut .
Tambah Ahmad Muchtarom, warga sepanjang daerah aliran sungai tersebut mengatakan kepada media bahwa kondisi tersebut kalo tidak ada tindakan ini bisa menjadi ancaman bagi warga sekitar , khusus nya sepanjang proyek bronjong tersebut .
" Kondisi ini cukup llmengkhawatirkan masyarakat , sebab volume sampah dan debit air ketika hujan bisa menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar , khusus nya ancaman kelongsoran dan bahaya akibat penumpukan sampah tersebut " Ujar tokoh pemuda setempat ini.
Karena menurutnya, selain kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah pada daerah sepanjang aliran sungai ini, juga berharap pemerintah sekitar juga memperhatikan dan mencari solusi agar hal semacam ini tidak jadi panjang urusan kedepannya.
Sampai berita ini diturunkan , belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah dan stakeholder terkait .
(Juy/Red)
