Sekretaris Projo Jabar, Endi Frasta. (Foto: WI 02)
wartaindustri.id | BANDUNG - Masih maraknya pemberangktan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ilegal di Provinsi Jawa Barat harus menjadi perhatian khusus pemerintah baik Dinas Tenaga Kerja, polisi,
kecamatan, maupun pemerintahan desa.
Demikian
dikatakan Sekretaris Projo Provinsi Jawa Barat, Endi Frasta, yang akrab dipanggil Ajo, di Bandung, Rabu (31/3/2021).
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran
Indonesia, jelas mengamanatkan
kepada gubernur, bupati dan wali kota,
Dinas Tenaga Kerja, camat, dan kepala desa, agar melaksanakan amanat
undang undang tersebut.
Tujuannya
untuk meminimalisir
pemberangkatan PMI ilegal di daerahnya masing-masing.
"Persempit
ruang gerak sponsor yang beredar di hulu atau di desa," tegasnya.
Dikatakannya
sampai sekarang ini, belum ada
penempatan PMI ke Saudi Arabia. Tapi di hulu bergentayangan sponsor membawa calon PMI (CPMI) ke Jakarta.
"Ini
kan persoalan yang perlu diselesaikan Dinas
Tenagg Kerja Kabupaten/Kota, sampai pemerintahan yang paling bawah yakni desa. Harus menjaga warganya
jangan sampai jatuh ke tangan sponsor ilegal,” katanya.
Itu dari
sisi regulasi administrasi. Kalau ada
masalah hukum, sudah ranah pihak Kepolisian yang
harus menuntaskan.
Menurutnya
di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, masih marak pemberangktan PMI Ilegal, di antaranya di Kabupatrn Purwakara, Karawang, Cianjur, dan Sukabumi.
Untuk di Purwakarta tampak marak di Kecamatan Plered, Bojong, dan Darangdan. Hal itu karena ada sponsor yang terus
bergerak di Plered dan Bojong.
Ajo berharap, semua lembaga pemerintahan berstu
melakukan gerakan perlindungan PMI. Kemudian
pihak kepolisian, terutama di hulu,
harus memantau pelaksanaannya.
Kalau
menemukan pemberangktan Ilegal, maka
proses sesuai hokum yang berlaku.
"Pokoknya
jangan sampai ada pembiaran kapada sponsor ilegal yang jelas-jelas merugikan calon PMI-nya maupun pemerintah," tegas Ajo. (Warin 02)
