 |
| Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida, (Foto: Net) |
wartaindustri.id | BEKASI – Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siap menggelar pesta politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di sembilan desa pada 4 April 2021 mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengatakan tahapan demi tahapan menuju Pilkades Serentak 2021 terlaksana
sesuai prosedur.
“Insya Allah, kami siap menggelar sesuai
jadwal," katanya di
Cikarang, Kamis (25/3/2021).
Ida mengatakan kesembilan desa itu adalah Desa
Babelan Kota dan Desa Huripjaya di Kecamatan Babelan, Desa Sukaragam dan Desa Sukasari di Kecamatan Serang Baru.
Kemudian Desa Kertamukti di Kecamatan Cibitung, Desa
Tanjungbaru di Kecamatan
Cikarang Timur, dan Desa Karangmekar di Kecamatan Kedung Waringin.
Selanjutnya
Desa Setiajaya di Kecamatan Cabang Bungin, dan
terakhir Desa Pasir Ranji di Kecamatan Cikarang Pusat.
Pemerintah daerah telah menggelar deklarasi damai di Gedung Wibawa Mukti, komplek
perkantoran Pemkab Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.
Deklarasi damai ini, kata Ida, untuk menyatukan
persepsi seluruh calon kepala desa agar siap menerima kekalahan dan kemenangan, serta dapat menerima hasil
pemilihan. Jangan sampai setelah pemilihan menimbulkan persoalan di desa.
"Semua calon kepala desa tanda tangan siap
menang dan siap kalah. Yang kalah berbesar hati menerima kekalahannya. Yang
menang ya tanggung jawab sebagai kepala desa," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meminta agar
Pilkades Serentak 2021 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat
guna mencegah penyebaran Covid-19.
Pada kesempatan itu, Ida memastikan prosedur
protokol kesehatan ketat bakal diterapkan pada Pilkades 4 April mendatang. Mulai dari pengecekan suhu
tubuh, penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun atau penyanitasi tangan,
serta area Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibuat berjarak.
Pihaknya juga telah mengatur setiap TPS maksimal
hanya diperbolehkan untuk 500 orang yang menjadi daftar pemilih tetap.
"Tetap menggunaan protokol kesehatan seperti
pelaksanaan Pilkades Desember 2020 lalu. Jangan sampai pemilihan kepala desa
menjadi klaster baru Covid-19," katanya. (Ant/Warin 03)
