PURWAKARTA | Partai Golkar Purwakarta memiliki kader-kader terbaik yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Purwakarta. Sebanyak 11 kader sudah teruji pokok pikirannya selama hampir lima tahun belakangan. Di sisa masa jabatan sebagai anggota parlemen, mereka mengaku siap mewarnai kebijakan Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan.
Ditemui di sela kegiatannya, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi mengaku siap mengawal ide dan gagasan untuk kesejahteraan. Mantan kepala desa dua periode itu sangat mengetahui seluk-beluk keinginan masyarakat baik di daerah pemilihannya maupun Purwakarta secara umum.
“Golkar itu selalu concern terhadap isu kesejahteraan. Kami bersebelas di Gedung Putih selalu menyuarakan itu. Saat ini Purwakarta dipimpin oleh penjabat bupati, Bapak Benni Irwan. Kami siap mewarnai gagasan beliau sebagai pemimpin,” katanya pada Kamis (12/10/2023) di Kantor DPD Golkar, Jalan Veteran, Purwakarta.
Menurut Haji Amor, sapaan akrabnya, Kabupaten Purwakarta masih terus tumbuh dengan identitas kesantrian. Diksi santri, kata dia, bukan sekedar ditujukan untuk pelajar Agama Islam. Namun, semua pelajar beragama yang sedang memperdalam ajaran agamanya adalah santri. Karena itu, pihaknya ingin agar kelayakan fasilitas keagamaan terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.
“Kita sering mendengar kamar mandi atau toilet suatu majelis kurang layak pakai. Kemudian, kesejahteraan pengajar atau guru ngajinya juga kurang diperhatikan. Sementara, santri yang mengaji di tempatnya sangat banyak. Kalau bukan pemerintah, mau siapa lagi yang memperhatikan?,”ujarnya.
Selain itu, pembina komunitas BHS (Balad Haji Ahmad Sanusi) tersebut menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan aparatur pemerintah. Dia mengulas tingkatan aparatur tersebut dari mulai ASN sampai non ASN dan perangkat desa.
“Kita selalu terlihat ingin idealis dengan mengatakan bahwa mereka tinggal bekerja saja. Padahal, mereka juga punya keluarga yang harus dicukupi kebutuhannya. Posisi mereka malah sangat sentral, yakni sebagai penggerak pembangunan. Demi meminimalisir celah penyelewengan anggaran, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan,” katanya.
Saat disinggung terkait infrastruktur, Amor mengakatan bahwa isu tersebut tidak lebih penting dari peningkatan daya beli. Justru menurut dia, daya beli masyarakat harus lebih ditingkatkan dibandingkan dengan infrastruktur.
“Kemantapan infrastruktur memang penting. Tapi itu sangat umum dan menjadi isu lima tahunan setiap pileg, pilpres dan pilkada. Golkar selalu berpikir jangka panjang. Peningkatan daya beli masyarakat justru harus lebih ditingkatkan. Misalnya pasar murah, sembako murah, kan bisa menekan inflasi. Ini berkaitan dengan perut rakyat,” katanya.
Siap Gunakan Kewenangan
Ahmad Sanusi menegaskan sebelas anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Purwakarta siap menggunakan kewenangannya. Di antara kewenangan yang dimiliki adalah fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Dia berkeyakinan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerima saran dan masukan dari fraksinya.
“Kader Golkar tersebar di semua komisi di DPRD Purwakarta. Kami mendorong ini untuk masyarakat. Ini hasil kami turun ke bawah dalam berbagai kesempatan. Kewenangan kami sangat cukup untuk mendorong semua keinginan masyarakat itu menjadi kebijakan”, katanya. (*)
