wartaindustri.id | PANDEGLANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin (08/03/2021).
Mereka menuntut pembatalan peningkatan Anggaran Perjalanan
Dinas (Perdin) untuk eksekutif dan legislatif pada Anggaran Pembangunan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88 miliar.
Kelompok Cipayung Plus yang berunjuk rasa adalah gabungan
dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).
“Hari ini kami datang ke sini, kami meminta agar Pemda
maupun DPRD Pandeglang segera melakukan refocusing anggaran. Karena peningkatan
anggaran perjalanan dinas bagi kami jelas adalah hanyalah agenda akal-akalan
saja,” kata Ketua LMND, Fiqri, dalam orasinya.
Lahan Bancakan
Menurut Fiqri peningkatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
sebesar Rp88 miliar tersebut dinilai tidak rasional. Dan terkesan hanya akan
menjadi bancakan Pemda Pandeglang.
Oleh karenanya, kata Fiqri, Kelompok Cipayung Plus
meminta agar DPRD segera membatalkan dan melakukan refocusing anggaran
tersebut.
Hal senada juga dikatakan Ketua Umum HMI Cabang
Pandeglang, Hadi Setiawan. Ia mengaku kecewa dengan kebijakan penggunaan
keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 itu hanya dijadikan sebagai
agenda bancakan pemerintah.
Padahal kata Hadi, masih banyak yang seharusnya
dipikirkan oleh Pemkab Pandeglang, selain mengesahkan anggaran belanja Perdin,
yaitu masalah pembangunan infrastruktur.
“Kami hari ini menyatakan sikap kecewa dengan Pemda dan
DPRD Pandeglang,” kata Hadi.
Harusnya, lanjut Hadi, pemerintah memikirkan arah
pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keresahan masyarakat di
setiap pelosok.
“Ini faktanya justru pemerintah, baik di eksekutif maupun
legislatif, justru memikirkan kepentingan pribadi,” tambahnya
Dalam orasinya, Hadi mempertanyakan urgensi pemerintah
yang memilih mengambil kebijakan menaikkan anggaran perjalanan dinas, di tengah
pandemi Covid-19 dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Kita melihat bahwa pemerintah saat ini terkesan
mementingkan kepentingan pribadi. Baik itu dewannya maupun semua OPD-nya. Kami
meminta agar segera lakukan refocusing anggaran. Kasihan rakyat,” tegasnya.
Diketahui, peningkatan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintahan
di tingkat legislatif yang semula sebesar Rp38 miliar menjadi Rp41 miliar,
dengan total keseluruhan peningkatan anggaran dinas di eksekutif dan legislatif
sebesar Rp88 miliar.
Banggar Harus Dibubarkan
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum GMNI Pandeglang,
Tb Afandi. Menurutnya, perilaku DPRD maupun Pemda Pandeglang tidak mempunyai
komitmen untuk membangun Kabupaten Pandeglang menjadi lebih maju.
“Hari ini kita melihat bahwa, komitmen pemerintah
eksekutif maupun legislatif, tidak jelas. Dengan adanya pengesahan peningkatan
anggaran perjalanan dinas, ini jelas. Bahwa, Pemda dan DPRD tidak punya
komitmen yang jelas untuk membangun Pandeglang,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami mendesak agar, bubarkan Badan
Anggaran (Banggar) yang selama ini diduga menjadi tempat kongkalikong para
maling-maling berdasi itu,” pungkasnya.
(Ayom)
