serberita: Nasional
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Saturday

DPP MIO Indonesia Gelar Rapat Perdana Perkenalan Struktural Kepengurusan, Inilah Hasilnya



SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Meneruskan hasil putusan Munas perdana yang diselenggarakan oleh pada bulan November 2022 lalu, DPP MIO Indonesia menggelar rapat perdana perkenalan struktural kepengurusan.

Acara yang menjadi temu perdana pengurus DPP MIO Indonesia, pasca dilaksanakanya Munas yang menghasilkan putusan, menjadikan Ketua Umum AYS. Prayogie, Sekjend Frans X Watu, dan Bendum Anie Rohani bersifat (defininitif).
Pada kesempatanya, Ketum AYS. Prayogie menjelaskan maksud dan tujuan atas adanya rapat perdana yang dilaksanakan dengan turut dihadiri para pengurus yang menjadi bagian pada struktur organisasi MIO Indonesia Periode 2022-2027.

"Rapat perdana kali ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil kinerja dari tim formatur (Munas 2022). Jadi sifatnya rapat kali ini kita maksudkan untuk lebih mendorong jobdesk atas amanah yang diamanahkan kepada kawan-kawan menjadi bagian dari struktural kepengurusan DPP MIO Indonesia 2022-2027," Papar Ketum AYS.
Prayogie saat membuka rapat di Scano Tower, Jakarta Pusat, Jum'at (13/3/2023).

Ketua Umum yang kembali terpilih pada Munas 2022 itu juga menjelaskan bahwa terdapat perampingan divisi kepengurusan dengan maksud, tujuan menguatkan fungsi dari kinerja.

"Pada kepengurusan kali ini kita lebih merampingkan struktur kepengurusan DPP Tahun 2022-2027, dengan menghadirkan 2 Wakil Ketua Umum langsung membawahi beberapa divisi," tambahnya.

Adapun struktur organisasi kepengurusan DPP MIO Indonesia Periode Tahun 2022-2027.
I. DEWAN PEMBINA :
1. Prof Dr. Eduard Omar Sharif Hiariej - Ketua
2. Anto Suroto, SE, SH, MM. – Wakil Ketua
3. Mayjen TNI (Pur) Asep Kuswani,M.Si,Han.
4. Maylana T.Koentjoro,SH.
5. Ir.Indra Setiawan
6. Donny Endrassanto,SH,MH.
7. DR.H.Burhan Bungin, M.Si, Ph.D, CIQaR, CIOnR.
8. H.Saimi Saleh, SH, MBA.
9. Saleh, SH, MBA.
II.
DEWAN PENASEHAT:
1. Prof Budiharjo - Ketua
2. Dr. Juri Ardiantoro, SH – Wakil Ketua
3. Pitra Romadoni Nasution,SH,MH.
4. Irfan Januar,S.Psi.
5. Nicho Hezron,SH, MH.
6. Didi Methana, SE
7. Rully Rahadian
8. John Jonas
9. G,Borlak, S.Sos, MM
III.
DEWAN PAKAR :
1. Taufik Rahman, S.Sos, SH. - Ketua
2. Prof. Dr. Ir. Ali Zum Mashar – Wakil Ketua
3. DR.H.Basa Alim Tualeka
4. Brigjen Pol. Dr.Victor Pudjiadi, SPb,FICS,DFM.
5. Lasman Siahaan, SH,MH.
6. Dr.H. Andi Budi Sulistijanto, SH, M.Ikom
7. Dr. Suherman Saji, S.Pd,MPd.
8. Joseph Hutabarat,SH,MH,
9. Joko Waluyo
10. Binsar Siagian, SH.
11. Marlon Brando, SE.
IV.
DEWAN PENGAWAS
1. Aris Kuncoro
2. Abdul Syukur
3. Retty Astrid Esther.
V.
PENGURUS
1. Ketua Umum : AYS Prayogie
2. Wakil Ketua Umum : Hadi Purwanto, S.H., M.H
3. Wakil Ketua Umum : Eko Wahyudi Sephartanto, S.T., MBA
4. Sekretaris Jenderal : Frans X.Watu
5. Wakil Sekretaris Jenderal : Susan Jane
6. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Helmi Romdhoni
7. Wakil Sekretaris Jenderal : Yosef Minar, SH.
8. Wakil Sekretaris Jenderal : Didik Haryanto
9. Bendahara Umum : Siti Rochania
10. Wakil Bendahara Umum : Moh. Hariyadi, SH.
11. Wakil Bendahara Umum : ikin Roki’in, SE, MM.
DIVISI :
1. Organisasi dan Keanggotaan :
Ketua : Akhmad Muna Sah
Sekretaris : Bambang Sulistyo Nugroho, S.Kom.
Anggota : Nurdin Longgari, SH.
2. Pendataan Anggota dan Verifikasi.
Ketua : Syubhan Akib
Sekretaris : Andi Nirwansyah
Anggota : Didit Sandra Ahustia
3. Hukum dan Advokasi.
Ketua : Aswin E.Siregar, SH,MH,CTL.
Sekretaris : Sri Hastuti,SH,MH.
Anggota : Yanri Sinlanloe, SH, Lukman Wijaya, SE., MM.
4. Hubungan Antar Masyarakat
Ketua : Rendi Nugroho Mamesah
Sekretaris : Yulin Queljou
Anggota : Ronaldo Wagalebo,SE., Cardy Santoso, Bananah
5. Hubunga Antar Lembaga.
Ketua : Jasmin Rubaya
Sekretaris : Yudi Kertajuma
Anggota : Wendy Roy Taroreh, S.T.
Pendidikan dan Pelatihan.
Ketua : Dra. Ai Mulyani, M.Pd.
Sekretaris : Ir. Daru Virgo
Anggota : Drs. Abdul Hapid, Syukri, S.IP.
7. Penelitian, Pengembangan dan Literatur.
Ketua : Yon Moeis.
Sekretaris : Usman Gumanti
Anggota: Syahnun Kalam, SH.
8. Multi Media.
Ketua. : Veronika Rangga Paranoan
Sekretaris : Tata Rusmanto
Anggota : Andi S.AN, Iswandi, Freni Lutrun
9. Ekonomi Kreatif :
Ketua : Ferry Harto
Sekretaris : Lidya Yuliana Nenonhai
Anggota : Anggie Derose, Pence Harahap,S.E,M.M
(Humas MIO)

Rapat Perdana MIO Indonesia Tetapkan Pengurus DPP Periode 2022-2027 Muncul Nama Nama Anyar


Suasana rapat koordinasi pengurus MIO Indonesia Periode Tahun 2022 - 2027, Jumat, 13 Januari 2023.
(Poto dokumen redaksi)
SEBERITA.COM | JAKARTA - Dalam draf Surat Keuputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media Independen Online (MIO) Indonesia, Periode Tahun 2033 - 2027, muncul nama - nama anyar (Baru) dikepengurusan hasil Kongres 1 MIO Indonesia Tahun 2022.

Salah satu  nama yang muncul didrag kepengurusan anyar adalah Akhmad Munasah  Kepala Divisi (Kadiv) Keorganisasian dan Anggota  yang dikeluarkan pengurus MIO Indonesia. periode Tahun 2022 - 2027

Awalnya nama Akhmad Munasah menjabat Wakil Ketua OKK DI PW MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat, periode Tahun 2020 - 2025. Saat dikonfirmasi. Sabtu 14 Januari 2023, dia menjawab. ya. 

Masuk namanya di draf SK DPP MIO Indonesia,  menurut lelaki yang akrab disapa Kang Aha, karena ingin mencari pengalaman di organisasi yang berkumpul para senior jurnalistik di DPP. 

Diketahui DPP MIO Indonesia menggelar Rapat Perdana di awal tahun ini merupakan rapat perdana perkenalan struktural kepengurusan, pasca Kongres I November 2022 lalu di Jakarta.

Rapat ini menjadi temu perdana pengurus DPP MIO Indonesia, pasca Munas I MIO Indonesia yang mengamanatkan AYS Prayogi sebagai Ketua Umum, Frans X Watu Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Anie Rohani. 

"Rapat perdana kali ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil kinerja dari tim formatur (Munas 2022)," kata Ketum AYS. Prayogie menjelaskan maksud dan tujuan adanya rapat perdana hari itu, 13 Januari 2023, di Scano Tower, Jakarta Pusat.

Rapat dibuka langsung Ketum AYS Prayogie tersebut dihadiri para pengurus yang menjadi bagian pada struktur organisasi MIO Indonesia Periode 2022-2027. 

"Jadi sifatnya rapat ini, dimaksudkan untuk lebih mendorong jobdesk atas amanah yang diamanahkan kepada kawan-kawan yang menjadi bagian dari struktural kepengurusan DPP MIO Indonesia 2022-2027," kata Prayogie.

Ketua Umum yang kembali terpilih pada Munas 2022 itu juga menjelaskan bahwa terdapat perampingan divisi kepengurusan dengan maksud, tujuan menguatkan fungsi dari kinerja.

"Pada kepengurusan kali ini kita lebih merampingkan struktur kepengurusan DPP Tahun 2022-2027, dengan menghadirkan dua Wakil Ketua Umum langsung membawahi beberapa divisi," tambah Prayogie.

Adapun struktur organisasi kepengurusan DPP MIO Indonesia Periode Tahun 2022-2027.
DEWAN PEMBINA 
1. Prof Dr. Eduard Omar Sharif Hiariej – Ketua
2. Anto Suroto, SE, SH, MM. – Wakil Ketua
3. Mayjen TNI (Pur) Asep Kuswani,M.Si,Han.
4. Maylana T.Koentjoro,SH.
5. Ir.Indra Setiawan
6. Donny Endrassanto,SH,MH.
7. DR.H.Burhan Bungin, M.Si, Ph.D, CIQaR, CIOnR.
8. H.Saimi Saleh, SH, MBA.
9. Saleh, SH, MBA.


DEWAN PENASEHAT
1. Prof Budiharjo – Ketua
2. Dr. Juri Ardiantoro, SH – Wakil Ketua
3. Pitra Romadoni Nasution,SH,MH.
4. Irfan Januar,S.Psi.
5. Nicho Hezron,SH, MH.
6. Didi Methana, SE
7. Rully Rahadian
8. John Jonas
9. G,Borlak, S.Sos, MM

DEWAN PAKAR 
1. Taufik Rahman, S.Sos, SH. – Ketua
2. Prof. Dr. Ir. Ali Zum Mashar – Wakil Ketua
3. DR.H.Basa Alim Tualeka
4. Brigjen Pol. Dr.Victor Pudjiadi, SPb,FICS,DFM.
5. Lasman Siahaan, SH,MH.
6. Dr.H. Andi Budi Sulistijanto, SH, M.Ikom
7. Dr. Suherman Saji, S.Pd,MPd.
8. Joseph Hutabarat,SH,MH,
9. Joko Waluyo
10. Binsar Siagian, SH.
11. Marlon Brando, SE.

DEWAN PENGAWAS
1. Aris Kuncoro
2. Abdul Syukur
3. Retty Astrid Esther.

PENGURUS
1. Ketua Umum : AYS Prayogie
2. Wakil Ketua Umum : Hadi Purwanto, S.H., M.H
3. Wakil Ketua Umum : Eko Wahyudi Sephartanto, S.T., MBA
4. Sekretaris Jenderal : Frans X.Watu
5. Wakil Sekretaris Jenderal : Susan Jane
6. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Helmi Romdhoni
7. Wakil Sekretaris Jenderal : Yosef Minar, SH.
8. Wakil Sekretaris Jenderal : Didik Haryanto
9. Bendahara Umum : Siti Rochania
10. Wakil Bendahara Umum : Moh. Hariyadi, SH.
11. Wakil Bendahara Umum : ikin Roki’in, SE, MM.

DIVISI 
1. Organisasi dan Keanggotaan :
Ketua : Akhmad Munasah
Sekretaris : Bambang Sulistyo Nugroho, S.Kom.
Anggota : Nurdin Longgari, SH.
2. Pendataan Anggota dan Verifikasi.
Ketua : Syubhan Akib
Sekretaris : Andi Nirwansyah
Anggota : Didit Sandra Ahustia
3. Hukum dan Advokasi.
Ketua : Aswin E.Siregar, SH,MH,CTL.
Sekretaris : Sri Hastuti,SH,MH.
Anggota : Yanri Sinlanloe, SH, Lukman Wijaya, SE., MM.
4. Hubungan Antar Masyarakat
Ketua : Rendi Nugroho Mamesah
Sekretaris : Yulin Queljou
Anggota : Ronaldo Wagalebo,SE., Cardy Santoso, Bananah
5. Hubunga Antar Lembaga.
Ketua : Jasmin Rubaya
Sekretaris : Yudi Kertajuma
Anggota : Wendy Roy Taroreh, S.T.
Pendidikan dan Pelatihan.
Ketua : Dra. Ai Mulyani, M.Pd.
Sekretaris : Ir. Daru Virgo
Anggota : Drs. Abdul Hapid, Syukri, S.IP.
7. Penelitian, Pengembangan dan Literatur.
Ketua : Yon Moeis.
Sekretaris : Usman Gumanti
Anggota : Syahnun Kalam, SH.
8. Multi Media.
Ketua : Veronika Rangga Paranoan
Sekretaris : Tata Rusmanto
Anggota : Andi S.AN, Iswandi, Freni Lutrun
9. Ekonomi Kreatif :
Ketua : Ferry Harto
Sekretaris : Lidya Yuliana Nenonhai
Anggota : Anggie Derose, Pence Harahap,S.E,M.M. (Humas Jabar/Humas MIO) perdana perkenalan

 struktural kepengurusan, pasca Kongres I November 2022 lalu di Jakarta.

Rapat ini menjadi temu perdana pengurus DPP MIO Indonesia, pasca Munas I MIO Indonesia yang mengamanatkan AYS Prayogi sebagai Ketua Umum, Frans X Watu Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Anie Rohani. 

"Rapat perdana kali ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil kinerja dari tim formatur (Munas 2022)," kata Ketum AYS. Prayogie menjelaskan maksud dan tujuan adanya rapat perdana hari itu, 13 Januari 2023, di Scano Tower, Jakarta Pusat.

Rapat dibuka langsung Ketum AYS Prayogie tersebut dihadiri para pengurus yang menjadi bagian pada struktur organisasi MIO Indonesia Periode 2022-2027. 

"Jadi sifatnya rapat ini, dimaksudkan untuk lebih mendorong jobdesk atas amanah yang diamanahkan kepada kawan-kawan yang menjadi bagian dari struktural kepengurusan DPP MIO Indonesia 2022-2027," kata Prayogie.

Ketua Umum yang kembali terpilih pada Munas 2022 itu juga menjelaskan bahwa terdapat perampingan divisi kepengurusan dengan maksud, tujuan menguatkan fungsi dari kinerja.

"Pada kepengurusan kali ini kita lebih merampingkan struktur kepengurusan DPP Tahun 2022-2027, dengan menghadirkan dua Wakil Ketua Umum langsung membawahi beberapa divisi," tambah Prayogie.

Adapun struktur organisasi kepengurusan DPP MIO Indonesia Periode Tahun 2022-2027.
DEWAN PEMBINA 
1. Prof Dr. Eduard Omar Sharif Hiariej – Ketua
2. Anto Suroto, SE, SH, MM. – Wakil Ketua
3. Mayjen TNI (Pur) Asep Kuswani,M.Si,Han.
4. Maylana T.Koentjoro,SH.
5. Ir.Indra Setiawan
6. Donny Endrassanto,SH,MH.
7. DR.H.Burhan Bungin, M.Si, Ph.D, CIQaR, CIOnR.
8. H.Saimi Saleh, SH, MBA.
9. Saleh, SH, MBA.


DEWAN PENASEHAT
1. Prof Budiharjo – Ketua
2. Dr. Juri Ardiantoro, SH – Wakil Ketua
3. Pitra Romadoni Nasution,SH,MH.
4. Irfan Januar,S.Psi.
5. Nicho Hezron,SH, MH.
6. Didi Methana, SE
7. Rully Rahadian
8. John Jonas
9. G,Borlak, S.Sos, MM

DEWAN PAKAR 
1. Taufik Rahman, S.Sos, SH. – Ketua
2. Prof. Dr. Ir. Ali Zum Mashar – Wakil Ketua
3. DR.H.Basa Alim Tualeka
4. Brigjen Pol. Dr.Victor Pudjiadi, SPb,FICS,DFM.
5. Lasman Siahaan, SH,MH.
6. Dr.H. Andi Budi Sulistijanto, SH, M.Ikom
7. Dr. Suherman Saji, S.Pd,MPd.
8. Joseph Hutabarat,SH,MH,
9. Joko Waluyo
10. Binsar Siagian, SH.
11. Marlon Brando, SE.

DEWAN PENGAWAS
1. Aris Kuncoro
2. Abdul Syukur
3. Retty Astrid Esther.

PENGURUS
1. Ketua Umum : AYS Prayogie
2. Wakil Ketua Umum : Hadi Purwanto, S.H., M.H
3. Wakil Ketua Umum : Eko Wahyudi Sephartanto, S.T., MBA
4. Sekretaris Jenderal : Frans X.Watu
5. Wakil Sekretaris Jenderal : Susan Jane
6. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Helmi Romdhoni
7. Wakil Sekretaris Jenderal : Yosef Minar, SH.
8. Wakil Sekretaris Jenderal : Didik Haryanto
9. Bendahara Umum : Siti Rochania
10. Wakil Bendahara Umum : Moh. Hariyadi, SH.
11. Wakil Bendahara Umum : ikin Roki’in, SE, MM.

DIVISI 
1. Organisasi dan Keanggotaan :
Ketua : Akhmad Munasah
Sekretaris : Bambang Sulistyo Nugroho, S.Kom.
Anggota : Nurdin Longgari, SH.
2. Pendataan Anggota dan Verifikasi.
Ketua : Syubhan Akib
Sekretaris : Andi Nirwansyah
Anggota : Didit Sandra Ahustia
3. Hukum dan Advokasi.
Ketua : Aswin E.Siregar, SH,MH,CTL.
Sekretaris : Sri Hastuti,SH,MH.
Anggota : Yanri Sinlanloe, SH, Lukman Wijaya, SE., MM.
4. Hubungan Antar Masyarakat
Ketua : Rendi Nugroho Mamesah
Sekretaris : Yulin Queljou
Anggota : Ronaldo Wagalebo,SE., Cardy Santoso, Bananah
5. Hubunga Antar Lembaga.
Ketua : Jasmin Rubaya
Sekretaris : Yudi Kertajuma
Anggota : Wendy Roy Taroreh, S.T.
Pendidikan dan Pelatihan.
Ketua : Dra. Ai Mulyani, M.Pd.
Sekretaris : Ir. Daru Virgo
Anggota : Drs. Abdul Hapid, Syukri, S.IP.
7. Penelitian, Pengembangan dan Literatur.
Ketua : Yon Moeis.
Sekretaris : Usman Gumanti
Anggota : Syahnun Kalam, SH.
8. Multi Media.
Ketua : Veronika Rangga Paranoan
Sekretaris : Tata Rusmanto
Anggota : Andi S.AN, Iswandi, Freni Lutrun
9. Ekonomi Kreatif :
Ketua : Ferry Harto
Sekretaris : Lidya Yuliana Nenonhai
Anggota : Anggie Derose, Pence Harahap,S.E,M.M. (Humas Jabar/Humas MIO/Red serberita))

Monday

Ada DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara Kumpulkan Golkar Purwakarta


Lambang Partai Golongan Karya (Golkar) partai yang membuat peradaban di Indonesia
(Poto dokumen redaksi)
SERBERITA.COM| PURWAKRTA - Gagalnya sidang paripurna perubahan anggaran,medio September 2022. Berimbas kepada sejumlah anggota partai yang memboikot, perlahan tapi pasti, pihak parpo diatasnya mulai mengklarifikasi berbagai kejadian di Purwakarta.

Tersiar kabar, Sabtu, 07 Januari 2002, sekretaris Partai Golkar, Iswara, mengumpulkan kader Golkar Purwakarta, di Rumah Makan Oking. mQ  Iswara,  manggil pengurus DPD Golkar Purwakarta dan PK, namun saat pertemuan tidak hadir Ketua DPD Golkar Purwakarta, Maula.

Hadir saat klarifikasi, sekretaris Ahmad Sanusi bersama 11 PK, di RM Oking. "Apa jawaban sekretaris DPD Golkar kepada Pak Iswara, saat diklarifikasi, tanya saja Pak Amor"ujar sumber yang wanti wanti namanya namanya tidak ditulis

Klarifikasi Golkar Jawa Barat, yang diwakili oleh sekteris DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Iswara, pertama kenapa Golkar Purwakrta, tidak mendukung kader terbaiknya yang menjadi Bupati Purwakarta

Kemudian kenapa Fraksi Golkar Purwakarta, memboikot kader Golkar  terbaik  Purwakarta, sehingga gagalnya perubahan anggaran

Dan kenapa Golkar Purwakarta. Mengindahkan intruksi pimpinan Golkar  baik dari Pusar  maupun dari Provinsi, yang harus bersama sama bukan membaikot.

Kemudian juga dipertanyakan soal, rame rame. Kader diluar Golkar yang akan dicalonkan baik di Pileg maupun Pilkada, oleh Golkar Purwakarta.

Jadi datangnya Iswara ke Purwakarta, klarifikasi langsung, yang selama ini hanya dilakukan melalui telepon saja.

Hanya sedikit informasi saat jawaban dari sekretaris Ahmad Sanusi. Kenapa klafifikasi soal Golkar Purwakart, hanya kepada dirinya saja. Bukan langsung ke Ketua DPD Golkar Purwakarta.

Jadi untuk lebih detail pertemuan sekretaris DPD GolkarJawa Barat. Iswara dengan DPD Golkar  Purwakarta  bersama 11 PK Golkar Purwakarta.
" Silahkan langsung ke sekretaris DPD Golkar Purwakarta. Ahmad Sanusi dan kepada Ketua Fraksi Golkar. kenapa membaikot," ujar sumber 
(Kang Aha)

Saturday

DPD Hipakad Banten Gelar Pembagian Paket Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir



SERBERITA COM| PANDEGLANGCuaca Hujan yang melanda di Kabupaten Pandeglang dan di sekitarnya selama sepekan ini, mengakibatkan beberapa Kecamatan yang ada dikabupaten Pandeglang terendam banjir, dan salah satunya di Desa Surianen Kecamatan Patia.

Dengan menyikapi hal tersebut, Para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) Provinsi Banten membagikan paket sembako kepada warga setempat yang terdampak banjir, Pada Jum’at (06/01/ 2023).

Kegiatan seperti, bagi Hikapad  bukan kali pertama karena merupakan program organisasi.
(End/Red)

Catatan akhir Tahun 2022 DPRD Purwakarta Harus Bertanggungjawab Jawab terjadinya Kegaduhan yang Masif


Akhmad Syah (Kang Aha) Mantan wartawan Pikiran Rakyat di Purwakarta
PURWAKARTA - Catatan kelam Tahun 2022, tentunya adanya Pemboikotan di Sidang Paripurna dalam Rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh puluhan anggota DPRD Purwakarta, sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Pembaikotan dilakukan puluhan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta,  di bulan 
September 2022 lalu, motipnya tidak jelas.

Apakah ingin menjegal pemerintahan yang sah (Bupati Anne Ratna Mustika)  atau menjegal program pemerintah pusat yang sedang membangkitkan ekonomi pasca pandemi Covid 19,  dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pendemi.

Dua motip tersebut tidak ada yng bisa menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta, oleh sekitar 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Itu. terjadi saat audien dari Forum  Masyarakat Purwakarta (Formata) di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Ariel, Senin (10/10) saat itu, menjelaskan kalau kedua motif itu tidak bisa dijelaskan oleh para wakil rakyat .Apakah gerakan itu ada intrik politik yang  berimbas pada gagalnya sejumlah program kerakyatan yang sudah dimasukan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022.

"Padahal, optimalisasi penyerapan anggaran dari APBN dan APBD merupakan salahsatu upaya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional," kata Ariel.

Ia juga mengungkapkan, setidaknya ada sembilan program  batal dilaksanakan karena dampak boikot para anggota legislatif tersebut.

Sebagian program rutin, selebihnya program non rutin yang cukup penting karena berkaitan dengan masyarakat hingga intansi dan lembaga lain.

Tambah dia, kesembilan program diantaranya, pembangunan Mako Polres Purwakarta, pembangunan interchange Darangdan, reses dan kunker DPRD, sosialisasi pembangun Purwakarta melalui media massa di Diskominfo, pemeliharaan Tajug Gede, dana cadangan KPU dan Bawaslu untuk Pilkada 2024, hibah lembaga hingga pembangunan sejumlah infrastruktur untuk masyakarat dan pemerintah.

Kata Ariel, kondisi tersebut jadi miris, hanya karena intrik politik, DPRD Purwakarta salah langkah mengambil kebijakan. 

"Dampaknya, bukan hanya terhadap mereka sendiri tetapi juga masyarakat menjadi korban. Masyarakat terancam tidak mendapatkan layanan pemerintah melalui perbaikan insfrastruktur, penguatan ekonomi, dan lain-lain. Menurut saya ini dampak sikap konyol para politisi Purwakarta," ujarnya.

Diketahui, sidang paripurna PPA pada September lalu sempat beberapa kali ditunda hingga batal digelar akibat tidak kuorum. Mayoritas anggota DPRD memilih mangkir. Demikian halnya Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi bahkan terang-terangan kabur ogah memimpin sidang.

Ketua DPRD Purwakarta itu protes postur APBDP 2022 yang disusun eksekutif tidak pro rakyat, tapi pro pejabat. Palu sidang sempat digeser ke pimpinan DPRD lain, Sri Puji Utami, namun lagi-lagi sidang gagal digelar.

Lalu, menghadapi langkah politik para oknum wakil rakyat itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika akhirnya memilih mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBDP 2022 sebagai pengganti Perda. 

Langkah ini diambil karena waktu yang terbatas serta untuk menjaga keberlangsungan program pemerintah dan layanan masyarakat. Meski demikian, beberapa program strategis daerah tetap gagal dilaksanakan karena tidak cukup hanya berdasarkan Perkada.

Perihal tersebut menjalar kemana- mana, terlepas ada atau tidak tekanan. Politik.  Seharusnya anggota DPRD Purwakarta,  punya tanggung jawab moral apa yang akan dilakukannya.

Pertama kepada masyarakat Purwakrta, yang memilihnya kedua terhadap Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, akibat dari itu bupati mengambil angkah gugatan cerai ke Pengadilan Agama kepada suaminya Dedi Mulyadi, karena merasa dipermalukan di Sidang Paripurna yang muatannya tidak jelas

Demikian dikatakan Wakil Ketua Gardapatih Kabupaten Purwakarta, Ahmad Lukman Sabtu, 7 Januari 2023. 

Dampak gugatan ini. Menjadi momen yang berdampak kemana mana.  Saling menunjukan kekuatan
antara Anne Ratna Mustika dan Defi Mulyadi. Baik dilingkungan pemerintahan maupun politik.

"Ini menjadi tanggung jawab anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang membaikot. Kalo tidak ada pembaikotan  belum tentu Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, melakukan gugatan cerai"tegas A Lukman.

Tanggung jawab  anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang membaikot, harus diperlihatkan pada tahun ini, untuk mengembalikan Kabupaten Purwakarta, yang aman dan kondusif bukan sebaliknya memberikan contoh kubu kubuan dengan kekuatan politik untuk menekan pemerintahan yang syah yang didukung oleh mereka saat pilkada 

Tidak susah bila ada kepentingan politik dalam pemerintahan karena ada  komunikasi dalam aturan yang legal. Yang tidak boleh terjadi adalah mendesain kepentingan politik dengan anggaran pemerintah untuk mencapai kekuasaan.

Diawal tahun 2023, perseteruan suami  istri jangan mengorbankan masyarakat Kabupaten Purwakarta, secara umum. Bupati dengan kewenangannya menjadi pelaksana pembangunan bersama OPDnya berjalan normal tidak ada ketakutan.

Begitu juga dengan DPRD dengan tugas dan fungsinya, berjalan  sesuai aturan bukan menggunakan kekuatan politik seperti yng sudah terjadi yang berakibat kegaduhan di Kabupaten Purwakarta.***

Diambil dari belbagai sumber oleh Kang Aha.

Thursday

Mengalihkan Anggaran Untuk Pokir Dua Anggota DPRD Tanpa Sepengetahuan Bupati.


Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta. Diduga jadi sarang. penyamun anggaran APBD.
(Kang Aha)
SERBERITA .COM| PURWAKARTA -  Dua anggota DPRD Kabupaten Purwakart, berinisial AS dan DH.  Mendapat  tambahan anggaran pokir dari Bidang Pengairan Dinas  PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakrta.

Tersiar kabar satu bulan kebelakang,  Bidang  Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta, mengalihkan anggaran untuk pokir  dua anggota DPRD Kabupaten Purwakarta., sebesar 1.2 Miliar, tanpa sepengetahuan bupati.

Anggaran yang dialihkan tanpa sepengetahuan Bupati Purwakarta, tersebut tidak tahu apa motipnya. Namun pengalihan anggaran tidak berjalan lama, terendus oleh link Bupati Purwakarta.

Sontak saja Bupati Purwakarta. Anne Ratna Mustika, marah dan memanggil orang-orang yang telah berani menglihkan anggaran tersebut.

Demikian dikatakan Ketua GPRI Kabupaten Purwakrta, Tedi Sutardi. Kamis (5/1) di sekitar lingkungan Pemkab Purwakarta, (Maya Datar red) siang. 

"Saya dapat informasi dari  orang bupati, dan ironisnya busa sekelas Kabid mengalihkan anggaran tanpa izin bupati"tegas Tedi 

Tambah Tedi,  ini pasti ada perintah dan anggota DPRD yang diberikan anggaran tambahan pastinya undur pimpinan.

Hanyadirinya merasa aneh orang dinas teknis  berani mengalihkan anggaran  untuk kepentingan institusi lain  tanpa sepengetahuan bupati.

Kabid Pengairan Rahmat Amin, saat dikonfirmasi melalui WatchAap (Wa) Rabu. 4 Januari 2023, tidak memberikan keterangan perihal adanya pengalihan anggaran untuk dua anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, sebesar 1.2 Miliar.
(Kang Aha)

Wednesday

Soal Mental dalam Mutasi dan Promosi Jabatan di Lingkungan Pemkab Purwakarta menjadi Penilaian Bupati


Gedung Negara yang sekarang berubah nama menjadi Bale Nagri
(Poto dokumen redaksi)

SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Keseriusan Bupati Purwakarta, agar  memperbaiki kinerja bawahannya di lingkungan Pemkab Purwakarta, ditunggu banyak pihak. Soal mental ASN,  sebagai abdi negara menjadi penilaian mutlak.

Menyebut soal mental menjadi penilaian utama bagi ASN di Purwakarta, "ASN jangan takut sama pimpinan. Tapi harus taat kepada aturan walau siapapun itu yang menjadi pimpinan "tegasnya

Demikian dikatakan Ketua GPRI Kabupaten Purwakarta, Tedi Sutardi, Rabu. 5 Januari 2023. Dia menambahkan bahwa dirinya mendapat informasi dari orang dalam di Pemkab Purwakarta. Bahwa nama nama yang akan di mutasi dan rotasi, sudah masuk meja bupati, namun itu tadi soal mental yang menjadi penilaian mutlak bagi ASN di Purwakrta.

Nama Kepala Distarkim Agung akan pindah ke Dinas PU atau Binamarga. Kemudian Kepala Bapelitbangda, Aep Abdurohman, akan mengisi jabatan BKSDM dan ada beberapa nama yang akan ditarik menjadi Staf Ahli.

Untuk Dinas yang kosong seperti Disporaparbud, kemungkinan Wibisono, ditetapkan atau dikukuhkan. Kemudian Dinas peternakan orang yang sekarang menjabat Plt, akan dikukuhkan.

Perusahaan PDAM, akan menjadi bidikan Bupati, agar ada penyegaran. Apakah yang menjabat, orang yang ada didalam atau diluar PDAM. Nanti ada seleksi Jabatan ini menjadi seksi dalam bulan ini.

Ada nama camat (Rustam) yang akan promosi, menjadi eselon dua. "Dia tidak menyebut nama banyak yang promosi. Tapi ada . Tapi menurut saya itu, camat  satu satunya yang akan  promosi"tegas Tedi 

Pihak Baperjakat menurut Tedi, berdasarkan informasi dilingkungan Pemkab Purwakarta. Sedang mencari figur untuk Kadis Pendidikan. Seandainya belum ada yang pas. Kemungkinan masih bertahan. Namun untuk Bapenda, akan ada rotasi 

Sedangkan yang promosi. Selain ada nama camat, juga ada beberapa  orang yang sedang mendekati Bupati. Namun bupati, untuk yang promosi selain melalui proses yang berlaku juga ketaatan bagi pejabat di Pemkab Purwakarta, yang dianggap tidak patsun terhadap aturan ASN, menjadi pertimbangan mutlak.

Menyebut soal mental menjadi penilaian utama bagi ASN di Purwakarta. "ASN jangan takut sama orang. Tapi harus taat kepada aturan walau siapapun itu yang menjadi pimpinan,  ya ikuti "tegasnya

"Jadi bupati kemungkinan dalam masa jabatan terakhirnya akan memberlakukan ketegasan untuk memperbaiki kinerja ASN.  Karena ASN punya aturan main bukan prodak politik. Jadi harus taat pada aturan "tegas Tedi .
(Kang Aha)

Monday

Daseng :.Hasil Pemilu Legislatif Menentukan Jadi Calon Bupati.


Ketua Partai Demokrasi, Asep Chandra, (Daseng) peraih suara terbanyak dalam pemilu 2019
(Poto dokumen redaksi)
SERBERITA.COM | PURWAKARTA - Walau pada Pemilu 2019, meraih suara terbanyak di Kabupaten Purwakarta. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra,  yang akrab  dipanggil Daseng,  belum berani memasang target  akan mencalonkan  di Pilkada Kabupaten Purwakarta.

Dirinya mencalonkan atau tidak di Pilkada Kabupaten Purwakarta, akan melihat hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024. Karena katanya harus tahu diri, seandainya hasil pemilu legislatif peraiahan suara tidak maksimal, untuk apa mencalonkan.

Akan tetapi bila semua hasil peraihan suara di Daerah-Pemilihan(Dapil) mendapatkan kursi, maka akan menjadi pertimbangan partai mendorong kadernya maju di Pilkada 2024, termasuk dirimya.

Melihat perjalanan karir politik Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatiluhur, sejak tahun 2009, terus melejit bahkan dalam Pemilu 2019, menjadi peraih suara terbanyak di Pemilu, di Dapil Enam. Yakni Kecamatan Jatiluhur. Sukatani dan Sukasari.

Saat meraih suara terbanyak di Pemilu 2019, meraih suara pribadi sekitar 11.500. dan untuk suara partai Demokrat sekitar 14.500
Lain dengan hitungan partai, itu sendiri. Daseng meraih lebih dari 14.000 dan suara partai sekitar 17.000.

Pengalaman meraih suara terbanyak menjadi perhatian banyak pihak agar Daseng, di dorong menjadi calon Bupati Purwakarta. Selain sebagai urang Purwakarta, dia menjabat Ketua Partai Demokrat, tokoh muda yang melek terhadap politik.

Kemudian tiga periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, menjadi alasan Daseng, harus maju dalam Pilkada Tahun 2024, ujar Ketua Partai Demokrat Kecamatan Purwakarta, Zul.
(Kang Aha)

Sunday

Makna Pergantian Tahun Melalui Untaian Doa Bersama Bupati Purwakarta


Ustadz Rivan Maulana Safa'at bersama Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, sebelum acara Istighosah (Poto dokumen redaksi)
SERBERITA.COM | PURWAKARTA- Peradaban yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dalam menyambut pergantian tahun anyar, terasa  kental rasa kebersamaan.

Umat Islam Kabupaten Purwakarta dalam merayakan pergantian tahun anyar dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, sejak sore berduyun duyun berdatangan  ketempat yang telah disediakan panitia di Pendopo Kabupaten Purwakarta, digelar Istigosah Doa Bersama.

Selain di Pendopo juga digelar acara yang sama  dibeberapa kecamatan se Kabupaten Purwakarta, acara Istighfar dan doa bersama.

Demikian dikatakan Pimpinan Pondok Pesantren (Pontren) Kebon Djati Ashabul Ahmar, ,Ustad Rivan .Maulana Safa'at, Sabtu,, 30 Desember 2022, usai melaksanakan istighosah di Alun alun Kiansatang Purwakarta.

Tambah dia.  bahwa kegiatan malam tahun baru dengan  istiqosah ,  sangat bermakna. " Ini gagasan yang  diselenggarakan oleh Bupati Purwakarta, Ambu Anne Ratna Mustika. Merupakan kegiatan yang sebelumnya belum pernah ada dalam menyambut tahun baru. Semoga menjadi keberkahan untuk Tahun 2023"tegas ustad muda yang mempunyai tiga orang putra dan putri.

Pimpinan Pontren Kebon Djati Ashabul Ahmar, Ustadz Rivan Maulana Safaat bersama Sekda Purwakarta, Norman Nugraha

Selain Bupati  hadir bersama ribuan Umat Islam, juga nampak Sekda Norman Nugraha, ikut larut dalam untaian doa  mengagungkan Sang Roob dalam keharuan yang abadi dan rasa syukur.

Kabag  Kesra saat dikonfirmasi melalui  Sub Koordinator Bina Mental Spiritual, Bag Kesra Setda Kabupaten Purwakarta,  Wawan Supriatna. mengatakan bahwa kegiatan Istigosah dan Doa Bersama digagas oleh Bupati Purwakarta dan Ormas Islam.

Kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yng telah terlibat dalam acara tersebut.  (Kang Aha)

Saturday

Kopi Citaman Lawang Taji Gelar Buka Usaha Tawon Banten Kopi asli Banten



SERBERITA.COM | BANTEN - "Menurut Tembi, Kopinya untuk menengah ke atas atau menengah kebawah kita tetap sama kopinya kualitas baik, karena kita tidak mau ada perbedaan karena meskipun mereka menengah kebawah mereka harus dan bisa mencoba yang namanya kwalitas yang terbaik, tapi kita dengan standar harganya kita tidak membeda-bedain dan jadi kita tetap sama", menurutnya.

Harganya tetap sama dengan rasa yang sama dengan kwalitas yang baik, semoga ditahun depan di Banten ini Kita bisa memenuhi kopi yang ada di Banten ini, kita bisa merapat keluar dengan harga relatif murah diangka 120 kebawah dipaling minimnya dianga 100rb/kg," Katanya.

Kita untuk kedepannya bakal mencoba untuk bikin yang namanya program saset, jadi untuk ke Kampung-kampung dan meskipun saset dalamnya tetap sama kita juga menjual seminim mungkin untuk bisa dinikmati kalangan lebih bawah dan bukan kita melihat mereka ada dibawah tapi tetap sama rata tidak di Beda-bedain, cuman bedanya hanya peking aja tapi dalam tetap sama," menurut tembi.

Untuk sementara ini kita ke Warung-warung aja kalau yang kecil kalau pekengjingan beda lagi kita ke Kedai Caffy shop mungkin ada perorangan kopi tersebut dipasarkan dari tangerang sampai ke Kota Serang dan kita juga punya Relasi-relasi Telen-telen kayak artis, walaupun mereka indi dan tapi kita tetap eksis untuk mempromosikan,"Katanya.

Dan kopi kita asli Banten, pandeglang gunung karang di daerah kampung kadu kupa sanim dari kelompok Citaman Lawang Taji, dan kita pun baru kemarin alhamdulilah dapat yang namanya Kartu member origin pandeglang yang disebut kayak indikator dan alhamdulilah kita kedepannya bisa membawa namanya Banten kopi pandeglang dan Alhamdulilah jadi kita punya origin dari Banten, "Siapa lagi kalau biar kita slogan Banten punya kopinya,"katanya.

Monday

Videonya Dicatut dan Diedit, Kiai Maman: Politik perlu Kejujuran, Bukan Manipulasi!



SERBERITA.COM | JAKARTA - Dinamika politik menjelang Pilpres tahun 2024 makin kencang saja. Sayangnya, masih saja ada pihak-pihak yang menggunakan serangan hoaks dan propaganda sebagai alat politik kelompok tertentu.

Kali ini Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq yang menjadi korbannya, wajah Politisi PKB itu nampang di sebuah video berjudul
"Sampai Gak Muat, Ribuan Warga Nahdliyin Serbu Deklarasi Anies" yang diunggah melalui channel youtube Fakta Aktual Terkini. 

Parahnya, video Kiai Maman dijadikan prolog yang isinya propaganda, penggiringan opini yang mendukung salah satu capres tertentu. Video Kiai Maman yang tengah berbicara dengan mengenakan masker, diedit dengan menggunakan suara orang lain yang mendukung kebijakan Anies Baswedan. 

Kiai Maman pun tegas membantah isi pernyataan yang ditampilkan dengan mengenakan wajahnya itu. Menurut Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu, video tersebut adalah fitnah keji terhadap sosok dirinya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. 

"Politik perlu kejujuran, bukan manipulasi. Jangan sampai politik kita hanya diisi oleh narasi manipulatif, provokatif, dan fitnah untuk kepentingan politik tertentu. Dan yang penting, Sebagai kader PKB saya hanya akan mendukung yang diputuskan Partai " kata Kiai Maman kepada wartawan, Senin (26/12).

Kiai Maman pun mengajak masyarakat untuk terlibat pada upaya pemberantasan hoaks. Tidak bisa, katanya, penegakan hukum berjalan sendiri saja tanpa keterlibatan warganet di berbagai platform media sosial. Setidaknya ia berharap warganet ikut mereport akun-akun yang isinya narasii memecah belah dan fitnah.

Selain itu, Kiai Maman pun meminta elite untuk berhenti berafiliasi atau mendukung cara-cara black campaign ataupun negative campaign yang digunakan pada proses pemilu dan pilpres.

"Politik harus diisi dengan perang narasi yang mencerdaskan, saling lempar argumen dan gagasan dalam upaya pembangunan negara. Bukan diisi dengan perang siber yang isinya hoaks dan fitnah sana-sini," kata Kiai Maman menambahkan.

Munculnya video yang diupload oleh channel youtube dengan jumlah subscriber mencapai 69,2K ini, kata Kiai Maman, membuktikan bahwa politik nasional saat ini masih jauh dari harapan publik yang inginnya dijalankan dengan cerdas dan beradab. (Ft)

Sunday

Pembina GAIB 212 Meminta Pengurus Menghndari Radikalisme dan Politik Identitas



SERBERITA.COM| SERANG
Pembina DPP Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB 212) KH. Muhammad  Yusuf Prianadi, SH, (Rd Yusu)  meminta secara tegas kepada DPC GAIB 212 Kabupaten Serang, agar menghindari radikalisme dan politik identitas.

"Mencegah radikalisme,  saya pembina tidak mau anggota saya terpengaruh seperti itu, kita harus mendukung pemerintah mensukseskan Pemilu 2024 nanti," tegasnya.

Demikian dikatakannya dalam sambutan seminar dehari dengan mengusung tema Pencegahan Paham Radikal, dan Politik Indentitas Pada Pemilu 2024, Sabtu 24 Desember 2022, di Hotel Marbella, Anyer, Kabupaten Serang.

Acara seminar yng digelar Pengurus Ormas Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212 DPC Kabupaten Serang, mendapat apreasiasi dari berbagai kalangan dengan hadirnya nara sumber  yang berkualitas termasuk hadirnya tokoh Banten Rd. Yusuf

Hadir pula dalam acara tersebut H. Sodikon, Kabid Wasdin Kesbangpol Kabupaten Serang, Ramelan, Komisioner KPU Provinsi, Kusnadi Pratama, SH, Ketua DPD GAIB 212 Provinsi Banten sebagai narasumber dan anggota GAIB 212  serta  tamu undangan sangat antusias mengikuti seminar wawasan kebangsaan itu hingga usai.

Materi yang disampaikan 
Komisioner KPU Provinsi Banten, Ramelan,   memaparkan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), sebagai salah satu upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat.

“Empat pilar kebangsaan wajib dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pancasila, sebagai Dasar Negara telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam perbedaan,” katanya.

Sedangkan Kabid Wasdin Kesbangpol Kabupaten Serang, H. Sodikon, menyampaikan apresiasinya kepada Ormas GAIB 212 DPC Kabupaten Serang, yang telah menyelenggarakan Seminar Kebangsaan sebagai salah satu program kerjanya.

Wakil Ketua DPC GAIB Kabupaten Serang, Cecep Iskandar, mengatakan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah jelas diatur peran dan fungsi ormas, berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Ketua Panitia Pelaksana, Yon Afero, didampingi Sekretaris Harian Iwan Setiawan mengatakan, tujuan kegiatan seminar tersebut, untuk menanamkan cinta tanah air melalui sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

Ia juga menambahkan, Ormas GAIB 212 sangat menentang terhadap kelompok-kelompok radikal dan penyebar paham radikalisme. Komitmen kebangsaan senantiasa dibina dan dipelihara sehingga tetap terpelihara persatuan dan kesatuan, kebersamaan, saling menghargai, guna tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam segala aspek kehidupan.

Cecep juga menegaskan, memasuki tahun politik 2024 mendatang, masyarakat Kabupaten Serang harus semakin dewasa dalam berpolitik dan berpolitik dengan cara yang baik. Ia mengecam kepada parpol ataupun caleg yang berkampanye dengan muatan sara. (Cp/Red)

Saturday

Penasehat Hukum BIC Ungkap Kejanggalan Terbitnya izin Juga Soal PP 60 Tahun 2017 Soal Pasal 25.


Penasehat Hukum Banten Indie Clothing (BIC), Hilman Sony
(Poto dokumen redaksi)
SERBERITA COM | PANDEGLANG BANTEN - Penasehat hukum Event Banten Indie Clothing (BIC) Hilman Sony Permana S.H, merasa heran dengan langkah Polres Pandeglang, yang tak memberikan izin konser musik yang masuk dalam roundown BIC.

Padahal semua rangkaian kegiatan kegiatan BIC yang dilaksanakan, 21 sampai 25 Desember 2022, di Alun - alun Kota Pandeglang, sudah mendapatkan restu dari MUI dan sepuh serta tokoh pemuda Pandeglang.

Diketahui sejak dirancang akan digelar BJC sudah menuai pro dan kontra pada roundown acara yang akan menampilkan hiburan festival musik dari band lokal hingga bintang tamu band nasional.

Akibatnya terjadi larangan dari Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, untuk tidak ditampilkannya konser musik di Alun - alun Pandeglang, dan hanya memperbolehkan kegiatan bazzarnya saja.

Seperti yang telah disampaikan Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogie Roozandi di beberapa media online dengan menjelaskan larangan tersebut berlaku untuk pergelaran konser di lapangan terbuka.

“Kami memberikan izin untuk acara tersebut namun dalam roundown acara terdapat konser music dimana banyak tokoh masyarakat dan agama menolak acara konser music tersebut, menyikapi kondisi yang ada kami tidak mengijinkan konser-konser berskala besar di tempat lapangan terbuka” kata Kabag Ops Kompol Yogi.

Menanggapi hal itu, Penasehat Hukum Banten Indie Clothing (BIC), Hilman Sony Permana S.H melalui telephon selularnya, Jumat (23/12/2022) menyesalkan tidak terbitnya ijin pagelaran musik hasil karya kreasi anak - anak muda Pandeglang tersebut.

Padahal menurut Hilman, panitia penyelenggara selaku kliennya, sudah berupaya menempuh segala proses perizinan acara mulai dari pemerintah daerah hingga kepada kepolisian berikut tokoh ulama dan tokoh masyarakat.

"Panitia kan sudah mendapatkan ijin baik dari Pemerintah Daerah, maupun Tokoh Ulama dan Masyarakat. Bahkan telah mendapat Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta restu dari ulama besar Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyathi," terang Hilman

Sebagai Penasehat Hukum, kata Hilman pihaknya akan menelaah permasalahan tersebut dari segi hukum terlebih dulu. Karena lanjut dia, terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penerbitan Surat Izin dari Polres Pandeglang.

“Kami merasa ada beberapa kejanggalan bahwa pada tanggal 16 November 2022 panitia telah melayangkan surat permohonan izin dan dukungan kepada Polres Pandeglang, namun surat permohonan izin tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan acara akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022, artinya ijin tersebut baru terbit pada H-1 acara.

Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum Kegiatan Masyarakat Lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik, seharusnya apabila tidak terdapat permasalahan izin tersebut harus sudah terbit paling lambat (4) empat hari kemudian," Ucap Hilman Sony Permana

Hilman juga berpendapat, penolakan dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan tokoh ulama dan masyarakat baru ada sekira bulan desember 2022, dan itu satu minggu sebelum acara akan dilaksanakan. Kemudian di tanggal 16 Desember 2022 panitia menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang, dan telah disetujui untuk melaksanakan acara Bazzar Industri Kreatif Lokal (Fashion), Budaya, Edukasi dan Games, termasuk Music sebagaimana Surat Rekomendasi MUI Pandeglang Nomor: Rek.37/XVI-03/XII/2022.

"Merasa proses tersebut telah dilaksanakan oleh panitia, dengan penuh keyakinan bahwa acara tersebut pasti akan disetujui oleh Kapolres Pandeglang tetapi pada kenyataannya panitia pada tanggal 20 Desember 2022 dipanggil oleh pihak Polres Pandeglang dan disodorkan surat pernyataan untuk ditandatangan bahwa acara tersebut tidak akan ada acara pagelaran musik.

Ditengah situasi yang kebingungan dan acara akan dilaksanakan pada H+1 akhirnya dengan terpaksa Panitia menandatanganinya bersamaan dengan terbitnya Surat Izin dari Kapolres, tetapi hanya mencantumkan bentuk kegiatan Bazzar Industri Kreatif Lokal (Fashion) saja," papar Hilman

Hilman juga menyayangkan langkah yang dilakukan Polres Pandeglang dalam memberi ijin begitu mepet dengan waktu pelaksanaan BIC. Padahal menurut panitia jika saja jauh-jauh hari mereka tidak akan diijinkan untuk pagelaran music, mereka akan sangat leluasa untuk membatalkan acara di alun-alun Pandeglang dan berencana akan pindah ke Kota/Kabupaten lain yang ada di Banten.

"Semestinya dari awal ada ketegasan dari Pihak Polres Pandeglang diterbitkan izin atau tidak ?, jika mau di izinkan ya segera izinkan, bila di tolak ya segera di tolak, semua sudah jelas dalam pasal 9 ayat (4) PP No. 60 Tahun 2017 yang menyatakan: “Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat permasalahan, pejabat Polri Yang berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan”. Tegas Hilman

Hilman juga menyampaikan bahwa menurut pasal 25 PP No. 60 Tahun 2017 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perizinan, pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Tetapi pada prakteknya anggaran tersebut dibebankan kepada panitia dan kami punya bukti tersebut, nanti selesai Event akan kami ungkap perihal tersebut," pungkas Hilman Sony Permana selaku Kuasa Hukum BIC. (Sr/Red)

Friday

Beredar Himbauan FUSJ Bikin Resah Panitia dan Pelaku UMKM BIC



SERBERITA.COM | PANDEGLANG, BANTEN, - Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjajakan dagangannya diarea event Banten Indie Clothing (BIC) Alun - alun Kota Pandeglang, mengaku resah penuh khawatir dan ketakutan, setelah beredarnya himbauan dari Forum Ulama, Santri dan Jawara (FUSJ), Kamis (22/12/2022) Pukul 22.00 WIB.

"Tentu kami merasa khawatir dengan adanya himbauan FUSJ itu. Terlebih dengan datangnya sekelompok orang ke lokasi BIC. Kok bisa seperti itu ya, padahal ini kan event kreasi seni anak muda, yang didalamnya juga terdapat para pelaku UMKM yang sengaja menjajakan dagangannya," terang seorang pedagang di lokasi BIC.

Ketika awak media menanyakan apa yang menjadi kekhawatiran para pedagang ? Mereka mengaku khawatir dan takut terjadi keributan yang dapat berdampak terhadap keberadaa mereka.di lokasi BIC.

Sementara diketahui himbauan FUSJ merupakan ajakan kepada Tokoh Ulama, Tokoh Jawara,Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat, berpartisipasi hadir di alun - alun Kota Pandeglang untuk menolak berbagai macam hiburan yang dapat mengundang kemaksiatan tumbuh subur di Kabupaten Pandeglang. 

Bahkan dalam himbauannya juga FUSJ menyatakan tengah memonitoring kegiatan BIC yang menampilkan beragam hiburan musik, band, seni budaya dan atraksi. Selain itu FUSJ menyatakan diri sebagai garda terdepan melawan segala bentuk kemaksiatan di Kota Pandeglang.

Menanggapi hal terdebut salah satu Panitia Penyelenggara event BIC, Gilang membenarkan, adanya gerakan sekelompok orang yang datang ke lokasi BIC dan kehadirannya sangat mengganggu terhadap aktivitas event BIC. 

"Bukan hanya para pelaku UMKM yang merasa resah akan tetapi kami juga panitia ikut resah, seakan - akan kegiatan BIC ini sebuah kegiatan yang sangat bertentangan dengan agama, padahal kegiatan ini sudah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata Gilang seraya mengatakan 

Gilang menjelaskan, selama BIC di Pandeglang ini dibuka, pihaknya tidak dapat menyelenggarakan festival musik, lantaran tidak ada ijin dari kepolisian, dan hal itu juga karena adanya surat penolakan yang masuk ke kepolisian dari sekelompok orang tersebut.

"Event ini adalah BIC City Series, dan selama kami menyelenggarakan kegiatan event dari sejak tahun 2014 di Kota - kota lain di Propinsi Banten tidak pernah mengalami hambatan atau gangguan seperti ini, hanya di Kabupaten Pandeglang kami rasakan   ini,"ungkap Gilang

Gilang menambahkan, dengan kejadian tersebut, tentu sangat berdampak terhadap banyak pihak, bukan saja kepada panitia penyelenggara yang mengalami kerugian, namun kerugian juga akan dialami para pedagang UMKM, dan pengunjung event pun merasa tidak ada kenyamanan.***

Tuesday

Danyon Armed 9 Sadang Ini Pondok Kali Kedua yang di Kunjungi.


Komandan Armed 9 Sadang Purwakarta. Letkol Armed Letkol Armed Dian Ahmad Aripandi. SE.,saat berkunjung ke Pondok Pesantren Kebon Djati Ashabul Ahmar.
(Poto dokumen redaksi)
SERBERITA COM| PURWAKARTA - Road Show Komandan Armed 9 Sadang Purwakarta. Letkol Armed Dian Ahmad Rifanfi. SE, ke Pondok Pesantren, (Pontren) Selasa 20 Desember 2022, diterima oleh pemilik Pontren Kebon Djati Ashabul Ahmar. Ustad Rifan Maulana Safaat, di Desa Citalang.

"Kunjungan malam, ini (Malam Rabu Red) merupakan yang kali kedua selama saya ada di Purwakarta"tegas Komandan Letkol Letkol Armed Dian Ahmad Aripandi. SE.

Tambah Danyon. bahwa
kegiatan ini bukan program kedinasan, akan tetapi kegiatan pribadi. Dikatakannya, bahwa setiap dirinya dinas dimanapun selalu membuat agenda berkunjung ke Pondok-pondok pesantren.

"Doa, para Alim Ulama atau Ajeungan selalu di ijabah. Selain itu, silaturahmi menjadi alasan saya selalu berkunjung ke pemuka agama"tegasnya.

Lulusan Akmil 2024, ini sebelum menjabat Danyon Armed 9, pernah menjabat Wadanyon ditempat yang sama. Kemudian pernah ke Papua, kemudian kembali ke Danyon Armed 9 Sadang Purwakarta, menjadi orang nomor satu menjabat Danyon.
(Kang Aha)


Final Piala Dunia 2022 Jadi Ajang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Penggemar Bola


Suasana nonton bareng Final Piala Dunia, dijadikan ajang sosialisasi sukses pemilu oleh Bawaslu DKI Jakarta Timur.
(Poto Kang Dadi)
SERBERITA.COM| JAKARTA -
Bawaslu DKI Jakarta,  menyelenggarakan acara sosialisasi pengawasan partisipatif, bersama komunitas penggemar bola pada Final Piala Dunia 18 Desember 2022, antara Perancis versus Argentina.

Salah satu titik yang mengadakan acara Sosialisasi Pengawasan Partisipati di  Jakarta Timur diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur dengan lokasi di Kedai Tempo CafĂ©, Matraman Jakarta
Penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan dilanjutkan Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan 27 November 2024. Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas tentu menjadi cita-cita semua warga negara. 

Disisi lain, pemilu yang bekualitas juga menjadi sebuah gambaran terhadap kualitas kita sebagai bangsa dan seperti apa pula kualitas demokrasi di negara kita saat ini.

Salah satu pemegang kunci terwujudnya pemilu yang berkualitas adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dalam kontek pemilu  masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan hak pilihnya memberikan suara kepada pemimpin yang akan dipilihnya. 

Selain itu tentu mereka juga diharapkan untuk ikut berperan melakukan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu, untuk bersama memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024  berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undang .
Demikian  disampaikan Ketua Bawaslu Jakarta Timur,  Sakhroji dalam pembukaan acara tersebut. 

Bahwa pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu  merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh individu atau lembaga dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan pemilu berjalan yang demokratis sesuai aturan UU. 

Pengawasan partisipatif juga  merupakan wadah kolaborasi dan sinergi Badan Pengawas Pemilu( Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan  pencegahan, dalam hal ini komunitas penggemar sepak bola menjadi salah satu bagian dari pihak yang dapat terlibat dalam pengawasan partisipatif.
 
Dalam permainan sepakbola  dibutuhkan wasit untuk memastikan permainan bola berjalan dengan baik, fair play,  menegakkan aturan,  melakukan pencegahan dan menindak pemain yang melakukan pelanggaran. Peran wasit disini sama dengan peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu.


Lebih lanjut dirinya memaparkan ada beberapa alasan kenapa harus ada pengawasan partisipatif yakni, secara subyektif karena terbatasnya jumlah pengawas pemilu, secara objektif  luasnya cakupan wilayah yang diawasi serta banyaknya para pihak yang perlu diawasi serta kompleksitas permasalahan yang ada pada  pemilu serentak tahun 2024 dengan mode pelanggaran pemilu yang semakin beragam.

Salah satu prinsip dasar pengawasan partisipatif adalah kesukarelaan, sesuatu yang dilakukan secara rela ikhlas oleh masyarakat kemudian ditambahkan prinsip  jujur, adil, tidak berpihak, terbuka, inovatif dan berjejaring melalui media sosial dan media lainnya

Dalam acara tersebut , hadir Ustad Zainuri sebagai perwakilan dari FKUB juga menyampaikan sambutan pentingnya menggalang kerukunan antar umat meragama dalam menghadapi tahun politik, tahun 2024, akan ada pemilu serentak dan pilkada serentak, dengan permasalahan yang komplek,
Mari kita membangun kerukunan beragama di wilayah kita dan ikut melakukan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu Kota Jakarta Timur, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 bisa dipastikan akan lebih aman, lancar dan damai. Kita semua  elemen masyarakat sama sama bisa ikut mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan pemilu untuk menuju proses demokrasi yang lebih baik.
(Dd/Red)

Ad Placement


Copyright © serberita

Teknologi